Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mumai)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mu…

Apakah sikap dan tin...

Memenuhi 5 Syarat Ini, Anda Bisa Menjadi Pemimpin

Memenuhi 5 Syarat Ini, Anda Bisa Me…

JIKA anda ingin atau...

Rakyat Mapia Tengah Masih Menunggu Jalan Trans Moanemani Modio

Rakyat Mapia Tengah Masih Menunggu …

POGIBADO - Tokoh mas...

Ingin Kuliah ke Australia?

Ingin Kuliah ke Australia?

ANDA ingin kuliah ke...

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekar…

HOLLANDIA – Pernyata...

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung Habis Lebaran, Tahun ini

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung …

Keraguan masyarakat ...

Jacob Rumbiak: Kami Ingin Lepas Dengan Indonesia Secara Damai

Jacob Rumbiak: Kami Ingin Lepas Den…

MENTERI Luar Negeri ...

2 Pesan Penting ini Disampaikan Uskup Timika Saat Berkati Makam Auki

2 Pesan Penting ini Disampaikan Usk…

Dalam upaya mewujudk...

Rais Aam: NU Mengayomi Semua Umat

Rais Aam: NU Mengayomi Semua Umat

GARUT - Pejabat Rais...

Kangguru, Pelompat Jarak Jauh

Kangguru, Pelompat Jarak Jauh

SIAPA yang tidak tah...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Monyet di Taman Firdaus

Sepekan terakhir ini diberbagai media (kecuali media televisi) memberitakan ejekan kepada mahasiswa Papua dengan julukan monyet oleh Polisi dan beberapa ormas disana. Orang Papua tidak terima cemoohan tersebut dan menganggap orang Yogya rasis dan tidak berbudaya. Berikut ini perlu saya sampaikan secara singkat hasil penelitian saya dan pandangan saya terhadap keberadaan monyet dalam hubungannya dengan orang Papua.

Bahwa, Papua adalah taman Firdaus yang pernah disebut dalam kitab genesis maupun Alquran. Papua adalah janata (surga), wa nur (negeri bercahaya/emas), atau hadiqah al haqiqah (taman kebenaran berdinding). Alkitab juga menyebut taman Eden dipagari dengan kerub yang bernyala nyala dan menyambar. Hasil penelitian saya, semua terangkum dalam tessis autodidak saya yang berjudul Mapia (Mengungkap Kasus Hilangnya Taman Firdaus).

Taman kebenaran berdinding itu berlapis. Mengapa berlapis, logikanya disini: bagi manusia 1000 hari, bagi Allah ketika mengilhami Nabi Musa, hanya 1 hari. Hari ini jadi malam, besok rumput tumbuh dan hari ketujuh terjadilah taman itu. Bagi manusia, dalam dongeng geologi, awalnya hanya Pangea, terjadi gempa bokar, terbagi dua benua bokar dan satunya dinamai godwana. Begitu terus sampai di jaman es kemarin: Papua baku lepas dengan Australi akibat es kutup cair.

Secara singkat bahwa, apabila peristiwa geologi dihubungkan dengan kisah genesis, maka proses penciptaan itu mengarah pada satu taman yang indah, penuh emas, tidak ada binatang buas, dan jelas jelas dipagari oleh para kerub.

Dari semua bukti yang saya temukan, khusus menyangkut pagar diatas, ada sekitar lima lapis. Pagar pertama dan pagar kedua berada di jantung tanah Papua. Pagar ketiga disepanjang pesisir tanah Papua. Pagar keempat terletak di Ambon Tidore dengan julukan Lineker Line. Dan pagar terakhir dikenal dengan nama Wallace Line.

Apa yang terjadi dengan pagar pagar ini? Hari ini kalau orang Yogya bawa datang seekor monyet untuk pelihara di Papua, jelas monyet itu mati ketika melewati Wallace Line. Tidak sampai tiba di Papua orang sudah buang bangkai Monyet di kupang atau di Palu.

Apalagi binatang buas lainnya seperti Kobra, Singa, Harimau, Gajah, Untah bodoh. Tuhan Allah sudah usir keluar taman Eden atau Taman Firdaus itu.

Terkait keturunan monyet. Bahwa makalah Alfred Russel Wallace ketika melakukan penelitian kupu kupu di Papua dan Halmahera, beliau tidak pernah temukan kepongpong berubah menjadi burung. Kadal berubah menjadi buaya. Menurutnya, makhluk hidup berevolusi sesuai jalurnya, jenis, rasnya, marganya, keluarganya. Tertib dan teratur. Namun sayangnya, makalah itu diplagiatkan oleh Darwin di Inggris dan dunia tertipu hingga detik ini di Yogya.

Orang Papua juga jangan seenaknya menyebut orang Jawa turunan kera atau monyet, karena jenis binatang itu banyak disana. Atau karena Pithecantropus ditemukan disana dan fosil wajahnya lebih mirip kera. Yang jelas, kalau kita cermati Genesis, sebenarnya manusia diciptakan dua kali. Manusia pertama di luar taman Eden yaitu rombongan manusia purba, dan ada manusia yang berasal dari taman Firdaus. Ada Firdaus Kenya turunkan ras Kushoid. Ada Firdaus Afsel turunkan ras Negroid, ada Firdaus Athena Yunani turunkan ras Kaukasoid, ada Firdaus Mongol turunkan Mongoloid, Firdaus Bali turunkan ras Weddoid, dan terakhir Firdaus Papua yang turunkan ras Astro Melanesoid.

Pembagian ras inilah yang menurut saya pas, karena beberapa antropolog cenderung menghilangkan ras Weddoid dan memaksa ras ini bergabung dengan ras Astro Melanesoid.

Akhir kata bahwa, oknum oknum Polisi dan ormas di Yogya bahwa orang Papua adalah monyet adalah salah besar. Orang Yogya sudah tidak istimewah lagi di mata kami. Oknum oknum itu telah mencoreng nama Jawa dan budayanya. Mereka bukan menghina orang Papua tetapi menghina diri mereka sendiri, khususnya yang melontarkan kata kata itu.



Read more...

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu, Rombongan itu Menghilang

  • Published in Papua

Ini kronologis kejadian pemotongan badan Pigome dan Semu di Wonorejo sudut selatan kota Nabire. Awalnya, rombongan Hendrikus Semu dan teman-temannya berkumpul seperti biasa di pintu masuk SMP Negeri 2 Wonorejo. Sambil jaga-jaga linkungan, karena, seminggu sebelumnya, seorang warga disana, Yakobus Kedeikoto ditusuk-tusuk pisau oleh warga setempat.

Yakobus dikira salah satu diantara rombongan yang selama bulan April dan Mei melakukan pemotongan manusia di Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Nabire. Setelah ditelusuri,  Yakobus ialah seorang warga Wonorejo yang telinganya tuli dan tinggal di gang Kepala Suku Mapia. Kedeikoto telinga tuli itu ditusuk berkali-kali di badan, sementara ia hanya hendak ke saudaranya jalur 4 kelurahan Wonorejo untuk bermalam.  

Nah, kembali ke kisah penebasan Pigome dan Semu, semakin malam, semakin ramai dan tidak sadar bahwa mereka sedang dipantau oleh sekelompok orang yang berniat jahat berlalu lalang disamping mereka.

Sekitar pukul setengah tiga pagi, tiba-tiba rombongan bermotor itu berhenti disamping mereka. Sontak pandangan Pigome cs berbalik ke arah mereka.

Sekilas, rombongan itu mengenakan topeng dan mengeluarkan parang panjang yang disarung dari balik mereka. Lalu, sempat mengucapkan kata-kata dalam salah satu agama.

Karena ketakutan,  teman-teman yang lain menghilang, tertinggal hanya Pigome dan Semu. Dan perlawanan pun terjadi disitu. Karena kaget dan tiba-tiba, Pigome dibacok dibagian punggung belakang dan meninggalkan luka dalam. Menurut keluaga korban, Pigome masih ditahan di Rumah sakit dan penyembuhan bisa memakan bulan. Sementara Semu bisa pulang karena mengalami sobekan ringan di bagian pergelangan tangan.

Menurut keluarga korban, selama ini, Semu dan Pigome tidak ada masalah dengan siapapun. Utang piutang pun tidak ada. Tetapi mengapa, anak mereka dipotong seperti ayam atau babi. Apakah orang Papua sama seperti binatang lalu dipotong seperti itu? Mereka juga mempertanyakan bupati Nabire, kok, periode pertama Nabire aman dan damai, tetapi memasuki periode kedua mulai kacau, ada apa gerangan? Namun mereka juga sadar bahwa mutilasi manusia awalnya bermula dari Dogiyai dan merambah ke Nabire.

Al kisah, awal April 2016, di Distrik Mapia Marat, tepatnya di kampung Abouyaga, dua orang pemuda dikejar warga karena sedang pantau-pantau rumah diwaktu malam. Pengejaran dilakukan, namun kedua pemuda itu hilang di tengah hutan. Perlu diketahui bahwa, jalan darat Moanemani – Kaimana masih belum tiba di Abouyaga – baru sampai di kampung Yerou dan jarak antara Yerou dan Abou hampir 20 Km dan harus melewati tanjangan yang terjal dan menyeberangi sungai Pogi yang deras.

Pada saat yang bersamaan pula, Karatedo Indonesia, ban hitam dari Goju Ryu As, Thomas Gobay hendak pulang dari Moanemani usai melatih anak buahnya di lapangan Moanemani. Thomas sendiri tinggal di Bomomani, Ibu Kota Distrik Mapia. Sesampai di Degeydimi (sebuah gunung antara Moanemani dan Bomomani), ia dihadang sekelompok pemuda, kali ini mereka tidak mengenakan topeng dan memegang parang panjang. Pemuda-pemuda ini sering nongol diterminal Nabire. Thomas pun kemudian lompat turun dan menendang tangan dua pemuda dan parang talempar di aspal. Keempat pemuda itupun lari menghilang ke hutan. Terakhir diketahui, pemuda-pemuda itu beroperasi di Nabire. [Maria Makdalena Manuaron]



 

Read more...

Papua Tengah Mencekam

Per 23 Mei 2016, beberapa kota di Papua Tengah, seperti di Abouyaga, Modio, Moanemani, Topo dan Nabire masih dihantui rasa takut, paska ada temuan potongan-potongan manusia di pinggir kali dan gunung.

Tadi malam, sekitar jam 03.00 Wit, sekelompok manusia bertopeng menebas tubuh Pc Pigome dan Hendrikus Semu di Wonorejo. Setelah menebas kedua korban dengan parang, rombongan bermotor itu menghilang. Esoknya, tadi pagi pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan Polisi Nabire menduga ada kelompok yang memanas-manasi situasi.

Sebelumnya, ada informasi warga, bahwa, ada segerombolan pemuda, dibekali parang tajam dan senter memantau rumah-rumah warga pada malam hari. Bahkan di Topo, seorang pemuda ditangkap warga ketika sedang membuka daun seng rumah. Pemuda itu kemudian mengaku, "Kami sudah ambil uang untuk memutilasi warga Papua".

"Herannya, tak satupun media di Papua mengangkat dan mengungkap aksi tragis ini", ujar Simon Kotouki, warga Topo, awal Mei ini.

Dirinya meminta kepada pihak keamanan dan masyarakat, khususnya intelektual dan penegak HAM di tanah ini mencari tahu otak pelaku adu domba warga Papua ini.

Sejumlah pihak, termasuk LMA tanah Papua sudah semakin tidak sabar mengkritik institusi atau lembaga ataupun negara yang telah mendonasi warga Papua, khususnya generasi muda Papua untuk membunuh sesama warga Papua lain.

Trik ini pernah dipakai untuk membunuh orang Papua, khususnya pengurus LMA di tanah Papua. Kelompok itu memakai anak-anak Papua yang putus sekolah, susah uang, untuk membunuh tokoh orang Papua sendiri. Bila tidak berhasil, nyawa pemuda-pemuda itu tidak selamat.

Hingga berita ini diturunkan, tak satupun media di tanah Papua yang menurunkan informasi terkait dilema mutilasi orang Papua sedang semarak di wilayah Papua bagian tengah.(swp)



Read more...

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Kabupaten Sendiri

  • Published in Papua

MOAEMANI-Kepala Distrik Mapia Tengah, Engelbertus P Degei, mengatakan, sudah saatnya orang Mapia bikin Kabupaten sendiri, dan tidak lagi mengganggu orang lembah Kamuu dalam berbagai perebutan jabatan dan proyek-proyek pembangunan.

“Sudah saatnya orang Mapia usul Kabupaten sendiri”, demikian ujar Degey usai menghadiri acara sosialisasi Transfer Dana pusat ke rekening kampung yang diselenggarakan di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai, 21 April 2016.

Kata Degey, banyak alasan mengapa dirinya usul orang Mapia bikin Kabupaten sendiri. Alasan pertama, orang Mapia sudah siap di berbagai bidang. Bahkan sejak dahulu, orang Mapia sebenarnya mampu, namun orang Mapia berpikir, kalau kabupaten sendiri, nanti yang nikmati bukan orang Mapia. Orang Mapia juga berpikir, kalau ada kabupaten, nanti hutan dan tambang dibawa lari keluar. Ketakutan itulah yang membuat orang Mapia tidak mau meminta Kabupaten sendiri.

“Kalau mau, pasti sejak Daniel Butu menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nabire, dia sudah mekarkan”, ujar Degey.

Alasan kedua, kata Degey, orang Mapia sudah siap dan bahkan sudah banyak pejabat orang Mapia yang sudah  siap menduduki jabatan eselon dua.

“Satu kabupaten biasanya ada 28 sampai dengan 33 SKPD. Pejabat Mapia yang sudah siap menduduki jabatan kepala SKPD sudah melebihi dari jumlah itu. Bahkan eselon III dan IV pun sudah banyak. Ada yang di Nabire, Jayapura, Kalimantan, Jakarta, Deiyai dan di Dogiyai sendiri. Nah sekarang tunggu apa lagi”, ujar Degey, mantan wartawan yang aktif menulis itu.

Degey juga meminta, bila Kabupaten sudah jadi, perlu dilakukan penerimaan CPNS secara besar-besaran agar bisa memenuhi kantor kantor baru dan sekaligus mengurangi angka pengangguran.  Banyak sarjana Mapia yang sedang menganggur dimana-mana. Bahkan mereka demo demo menghambat upaya pemekaran. Alasan penolakan, katanya, kabupaten baru hanya menguntungkan orang luar Mapia. Kata Degey, ini benar. Tetapi yang penting, masyarakat Mapia tinggal pilih pemimpin yang bagaimana, agar semua keinginan dan aspirasi bisa diakomodir dan diminimalisir.

Alasan lain, kata Degey, jumla penduduk orang Mapia sudah melebihi 50 puluh ribu jiwa. Belum terhitung bila Distrik Menou dan Dipa dari kabupaten Nabire bergabung ke Mapia Raya. Kabupaten Deiyai saja, ketika dimekarkan, jumlah penduduk tidak sampai 40 puluh ribu jiwa.  “Memang secara adat, tanah adat orang Mapia batas laut selatan dan utara, namun tidak mungkin Topo, Yaro dan Wanggar bergabung ke Mapia Raya. Namun yang pasti, Dipa dan Menou tetap bupati Nabire harus lepaskan, dan Kepala Distrik Niko Kegiye tidak boleh menolak”, ujar Degey sambil tersenyum.

Degey meminta, pejabat Mapia stop ganggu Kabupaten Dogiyai. Banyak pejabat orang lembah Kamuu yang sedang antre di Moanemani. Orang Mapia harus menghargai itu. Dan sekarang saatnya orang Mapia bikin kabupaten sendiri.

“Dalam dialog tanya jawab dengan narasumber dari pusat di dalam aula pun saya sudah sampaikan, bahwa di kabupaten Dogiyai perlu ada pemekaran-pemekaran, baik dari tingkat kampung, Distrik dan Kabupaten, agar prinsip keadilan dalam pembangunan, benar-benar terwujud sesuai latar belakang sub suku Meepago, dan juga keadilan dalam pembagian jabatan-jabatan”, pungkas Degey sambil naik mobil bekas tetedemai itu.

 

Read more...

Ini Solusi Dumupa Untuk Selesaikan Konflik di Dogiyai

  • Published in Papua
Awal Maret 2016, anggota MRP Provinsi Papua asal Dogiyai, Jack Odiyaipai Dumupa sempat menjelaskan duduk perkara kasus Dogiyai yang hingga saat ini belum juga tuntas. Berikut, kutipan solusi yang diberikan Dumupa di akun Facebook pribadinya.
 
Pengantar
 
Beberapa waktu lalu, di akhir tulisan saya yang berjudul “Siapa Bupati Dogiyai Sekarang”, saya menulis, “Bagaimana solusinya? Nanti saya akan berikan solusinya. Yang penting sekarang, marilah kita memahami duduk permasalahan ini dengan rasional dan obyektif. Para pihak yang bertikai dengan para pendukungnya diharapkan untuk tidak menjadi provokator. Dan marilah kita menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar untuk menghargai sesama manusia, menghormati alam semesta, dan memuliakan Tuhan.”
 
Nampaknya janji inilah yang ditagih oleh Saudara Engelbertus P. Degey dengan menulis di group “Jaringan Muda Dogiyai (Dogiyai Young Network)”, “Salamat Sore; Yth Pak Dumupa Odiyaipai. Apakah ada solusi untuk selesaikan polemik Dogiyai yang masih berkepanjangan ini. Soalnya, Kinerja dll Triwulan pertama tidak bisa berjalan. Masyarakat dan PNS sedang mengeluh dimana akan tiba persoalan Dogiyai ini. Apakah kita tunggu Jayapura, Jakarta atau DPRD Dogiyai. Detik ini kita semua sedang bingun. Demikian dan terima. Bila ada waktu mohon penjelasan, sebab, beberapa waktu lalu, Pak Dumupa Odiyaipai sempat menjelaskan duduk perkara namun belum memberikan solusi dan pernah berjanji akan menjelaskan dikemudian hari..... Bila sempat, mohon berikan uraian sedikit. Soalnya, staf saya masih selalu bertanya, kapan kinerja akan dibagikan...#DOGIYAI_SEDANG_MENANGIS. Makasih!”
 
Kata orang, “Janji adalah utang”, maka janji harus dibayar. Ya, saya harus membayarnya karena saya pernah berjanji (terima kasih untuk pak Engelbertus P. Degey karena telah mengingatkan saya, karena jujur sesungguhnya saya hampir lupa dengan janji tersebut). Namum sebelum saya membayar dengan menyampaikan pendapat saya mengenai solusi penyelesaikan masalah “Kepemimpinan Kabupaten Dogiyai”, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan beberapa catatan pendahuluan sebagai berikut.
 
Pertama, saya berharap agar pendapat saya yang saya tuangkan dalam tulisan ini jangan dikaitkan dengan kecurigaan bahwa saya mempunyai kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017. Sebab saya tahu selama ini ada beberapa orang yang selalu mempunyai sensitivitas kecurigaan yang tinggi karena selalu melihat hal-hal seperti ini dengan “kacamata kuda” dan memahaminya dengan “otak yang kerdil”.
 
Kedua, saya berharap jangan mengaitkannya pula dengan kepentingan pihak-pihak yang sedang bertikai dalam perebutan kekuasaan dan kepemimpinan di Kabupaten Dogiyai sekarang, entah kelompok Drs. Thomas Tigi maupun kelompok Herman Auwe, S.Sos. Saya memberi pendapat saya melalui tulisan ini tanpa bermaksud membenarkan dan/atau menyalahkan salah satu dari keduanya. Saya menulis dengan netral, dengan maksud yang positif, obyektif, dan rasional. Ketiga, pendapat saya yang saya tuangkan dalam tulisan ini merupakan pendapat pribadi saya berdasarkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Karena itu, pendapat ini bisa benar, bisa keliru, bahkan bisa salah. Tetapi terimalah pendapat saya ini sebagai bagian dari upaya mencari solusi untuk menyelesaikan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai” kedepan.
 

 
Sekarang marilah kita mencari solusi atas “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”. Saya hendak menyampaikannya dalam 3 (tiga) bagian. Pertama, ketentuan aturan perundang-undangan. Kedua, kedudukan masalah “Kepemimpinan Kabupaten Dogiyai”. Ketiga, rencana aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 
Ketentuan Aturan Perundang-Undangan
 
Ketentuan mengenai proses Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Secara khusus mengenai proses pergantian Kepala Daerah yang “berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diatur dalam Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 176 undang-undang tersebut. Dalam ketentuan undang-udang tersebut disebutkan bahwa tata cara mengenai hal ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi dalam penjelasan ini saya tidak merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan alasan (1) bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ini belum diperbarui pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Peraturan Pemerintah yang ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota; dan (2) ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah cukup untuk menjelaskan mengenai solusi penyelesaian “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”.
 
Berikut ini beberapa hal penting mengenai proses pergantian Kepala Daerah yang “berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.
 
Pertama, penyampaian mengenai hal (1) berhalangan tetap; atau (2) berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyampaian hal ini dapat dilakukan oleh DPRD Provinsi (di Papua DPRP) bagi Gubenur dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Bupati dan Walikota. Bila perlu disertai dengan bukti sah yang menunjukkan berhalangan tetapnya atau berhenti atau diberhentikannya seorang Kepala Daerah menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi secara insplisit mengandung makna dan prosedural seperti ini. Dan hal seperti ini penting sebagai etika berpolitik dan berpemerintahan yang baik dan benar.
 
Kedua, proses pemilihan Wakil Kepala Daerah. Apabila sisa masa jabatan pasangan Kepala Daerah lebih dari 18 (delapan belas bulan) atau 1,5 (satu setengah tahun) dalam masa berjalan, maka perlu dilakukan pemilihan Wakil Kepala Daerah dengan prosedur sebagai berikut: (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih (Pasal 174, ayat (2)); dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak (Pasal 174 ayat (4)). Mengenai ketentuan ini, proses pemilihan Wakil Gubernur dilakukan oleh DPRP (di Papua DPRP) dan proses pemilihan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
 
Ketiga, penyampaian hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah. Setelah dilakukan proses pemilihan, maka selanjunya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden untuk Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Menteri dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur” (Pasal 174 ayat (5)).
 
Keempat, ketentuan sisa masa jabatan dan pengisian jabatan. Dalam ketentuan Pasal 174 ayat (6) disebutkan bahwa, “Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.” Artinya, apabila masa jabatan pasangan Kepala Daerah dalam masa berjalan kurang dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, maka Presiden menetapkan Penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan Penjabat Bupati/Walikota, sehingga tidak perlu ada pergantian posisi Kepala Daerah yang telah behalangan tetap atau berhenti atau diberhentikannya menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
 
Kedudukan Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai
 
 
Dengan merujuk pada ketentuan peratutan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut ini kedudukan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai.”
 
Pertama, ketentuan sisa masa jabatan dan pengisian jabatan. Dalam ketentuan Udang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (6), disebutkan bahwa, “Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.” Berdasarkan ketentuan ini, maka sisa masa jabatan pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai masih lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, karena keduanya dilantik pada tanggal 18 Desember 2012 untuk menjabat selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 18 Desember 2017. Masa jabatannya masih tersisa 21 (dua puluh satu) bulan terhitung bulan April 2016 (untuk kepentingan pembulatan bulan, saya sengaja menghitungnya dari bulan April walaupun sekarang sekarang masih bulan Maret).
 
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta sisa masa jabatan tersebut, maka setelah Drs. Thomas Tigi dinyatakan “diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” oleh Pengadilan Negeri Jayapura atas kasus Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Dogiyai tahun 2013, maka perlu dilakukan: (1) pengesahan Herman Auwe, S.Sos sebagai Bupati Dogiyai definitif; dan (2) pemilihan Wakil Buapati Dogiyai oleh DPRD Kabupaten Dogiyai, setelah Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih.
 
Ketiga, apabila sampai tanggal 18 Juli 2016 tidak dilakukan pengangkatan Herman Auwe, Sos sebagai Bupati devinitif Kabupaten Dogiyai (sebab hingga sampai sekarang beliau masih berstatus sebagai “Wakil Bupati” akibat Putusan PTUN Jayapura), maka terhitung tanggal 13 Juli 2016, karena masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, maka beliau akan kehilangan momentum dan kehilangan jabatan untuk menjadi Bupati Dogiyai definitif. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (6), akan dilakukan pengangkatan Penjabat Bupati Dogiyai oleh Menteri Dalam Negeri.
 
Keempat, apabila tidak dilakukan pemilihan Wakil Bupati Dogiyai sampai tanggal 12 Juli 2016, maka terhitung tanggal 13 Juli 2016, partai politik atau gabungan partai politik juga akan kehilangan momentum untuk mengusulkan 2 (dua) calon kepada DPRD Kabuaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Hal ini juga akan menyebabkan Menteri Dalam Negeri menetapkan Penjabat Bupati Kabupaten Dogiyai.
 
Kelima, sejak adanya Putusan PTUN Jayapura yang mengabulkan permohonan Drs. Thomas Tigi untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), maka sejak itu Herman Auwe, Sos yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai kembali menjabat pada jabatan lamanya sebagai Wakil Bupati definitif. Perlu dipahami bahwa Putusan PTUN tersebut dibacakan dan ditetapkan sebelum Drs. Thomas Tigi divonis hukuman pidana 18 (delapan belas) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sebagai “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Putusan PTUN Jayapura telah membatalkan jabatan pelaksana tugas (Plt.) Herman Auwe, S.Sos, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura telah membatalkan jabatan Bupati Drs. Thomas Tigi.
 
Rencana Aksi
 
 
Setelah mengetahui (1) ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pergantian dan/atau pengangkatan Kepala Daerah; dan (2) kedudukan masalah faktual “Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”, maka selanjutnya perlu ada “aksi nyata” untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mendasar dan menyeluruh. Berikut ini saya usulkan beberapa aksi nyata yang harus dilaksanakan.
 
Pertama, Herman Auwe, S.Sos segera meninjau kembali dan membatalkan pengkatan dan/atau pelantikan para pejabat baru dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dengan alasan: (1) saat itu kapasitas beliau adalah Wakil Bupati definitif akibat Putusan PTUN Jayapura; (2) sekalipus beliau merasa berwenang, tetapi pelantikan tersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebab sesuai dengan aturan perundang-undangan, pengkatan dan/atau pelantikan pejabat oleh pelaksana tugas (Plt.) Bupati harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan (3) pengangkatan dan/atau pelantikan para pejabat baru tersebut telah menimbulkan keresahan, permusuhan, dan perpecahan dalam DPRD Kabupaten Dogiyai, birokrasi Kabupaten Dogiyai, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai.
 
Kedua, sekalipun anggota DPRD Kabupaten Dogiyai terpecah belah dalam 3 (tiga) kelompok/kubu (kelompok pendukung Drs. Thomas Tigi, kelompok pendukung Herman Auwe, S.Sos., dan kelompok netral), tetapi DPRD Kabupaten Dogiyai (untuk menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya) segera menyampaikan atau mengkonsultasikan (1) Putusan PTUN Jayapura; (2) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura; (3) pengangkatan dan/atau pelantikan pejabat dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai oleh Herman Auwe, S.Sos; (3) kemacetan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Dogiyai; dan (4) dampak sosial berupa keresahan, permusuhan, dan perpecahan dalam DPRD Kabupaten Dogiyai, birokrasi Kabupaten Dogiyai, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai kepada Gubernur Papua untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar dicarikan solusinya.
 
Ketiga, setelah mendapat saran solusi dari Gubernur Papua dan/atau Menteri Dalam Negeri ataupun tanpa itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik yang dulu mendukung dan/atau mengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos segera mengsulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Para pengurus partai politik (pengurus DPC/DPD) pengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos segera melakukan hal ini. Hal ini hanya dapat dilakukan sebelum tanggal 12 Juli 2016.
 
Keempat, setelah partai politik atau gabungan partai politik yang dulu mendukung dan/atau mengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos mengusulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai, maka DPRD Kabupaten Dogiyai harus menggelar Sidang Paripurna untuk memilih 1 (satu) diantara 2 (dua) calon Wakil Bupati yang diusulkan tersebut untuk menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Selanjutnya DPRD Kabupaten Dogiyai harus menyampaikan hasil pemilihan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua untuk disahkan dan/atau ditetapkan sebagai Wakil Bupati Dogiyai, yang kemudian akan dilantik oleh Gubernur Papua.
 
Penutup
 
Sebagai warga Kabupaten Dogiyai atau orang lain tetapi mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah Kebupaten Dogiyai ini, kita harus berpikir dan bertindak polisitif, obyektif dan rasional untuk menyelesaikan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai” ini. Masalah sudah dan sedang terjadi. Marilah kita menerima masalah tersebut sebagai fakta kehidupan. Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa harus mengeluh terus-menerus dan saling menyalahkan tanpa henti.
 
Untuk kali ini (apabila saya tidak dicurigai mempunyai kepentingan politik tertentu), maka saya bersedia untuk menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara (1) berkomunikasi dengan Wakil Bupati Dogiyai, DPRD Kabupaten Dogiyai, dan pengurus partai politik pengusung Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos; (2) mengajak para pihak tersebut untuk berkonsultasi dengan Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri; (3) mengajak para pengurus partai politik pengusung Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos untuk mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati Dogiyai kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai.
 
Mari kita bersatu menyelesaikan masalah ini, agar kemudian kita pun bersatu dan berkarya untuk melayani dan membangun masyarakat Kabupaten Dogiyai manuju “Dogiyai Dou Enaa”.
Selamat Paskah.
 
Jumat Agung, 25 Maret 2016
 
(Dumupa Odiyaipai)
 
Read more...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

  • Published in Papua

Musisi dan penyanyi Group Band Rio Grime ternyata gabungan dari Band Air Mood Jakarta dan pemain teater Budaya Papua yang sering tampil di TVRI Nasional. Di Air Mood Band ada nama-nama Dicky Mamoribo, Akon M Bonay, dan Ian Chrys Gr S Gebze.

Dicky Mamoribo tidak menceritakan secara lengkap personil lengkap dari Air Mood Band. Namun nampaklah bahwa, seluruh pemain musik dari Rio Grime berasal dari Air Mood Band. Sedangkan seluruh penyanyi dari Rio Grime sebelumnya dari pemain teater budaya Papua, pimpinan Mecky Sawaki. Diantaranya, Mechu imbiri, Agus Bonay, Willem Sawaki, Jack Demetouw, Wiem Torobi, Hengki Wanda dan masih banyak lagi yang tak disebutkan satu persatu.

Kelompok teater budaya Papua ini, kata Dicky, mereka sering tampil di opera opera budaya Papua. Film-film yang ditampilkan berdurasi pendek, dan disana ada seorang putri Papua yang sering ikut andil dalam film film kebudayaan. Dialah Mimi Wajoi. Tak luput Akon Bonay, sering-sering ikutan bermain film.

Dicky mengakui bahwa warna musik yang ditampilkan Rio Grime mengandalkan organ dan bas. Dua organis yaitu, Robby Wambraw dan Dicky Mamoribo berperan besar dalam arensemen semua musik dan lagu. Akon Bonay ikut memperkuat warna lagu yang kental dan identik dengan kepapuaan. Rupanya, pengalaman bermusik di Air Mood Band ikut memberi warna dalam modifikasi lagu-lagu Papua berirama modern.

Dikisahkan, Air Mood Band sudah berdiri sejak tahun 1983 di Jakarta. Sedangkan kelompok tari dan lagu-lagu Papua sudah hadir di Jakarta sejak tahun 1970-an.

Grup Air Mood rekaman thn 1983 dg Hits 'Gaya Intermezzo'.. Saat itu promo lwt TVRI acara Aneka Ria Safari, Tp lagu itu dlarang karena ada kata 'cocacola'. Didalamnya (dianggap iklan cocacola :)).. Mk ganti dg 'Tiket Bus Malam'.. Hasil penjualan kaset skala nasional. Air Mood dpt respond positif dr promotor.. Sejak itu, kita yakin bhw lagu2 daerah Papua jg pasti luar biasa..maka lahirlah Rio Grime”, demikian tulis abang Dicky Mamoribo dalam pesan facebook.

Kelompok musik ini menampilkan musik-musik reggae. Jenis musik ini  terdengar kental terutama pada lagu "Bapa Dusu Dusu".  Sedangkan lagu-lagu lainnya cukup funk dan pop dengan beberapa lagu selingan melodi reggae. Ada pula sound yang terdengar new wave pada lagu "Belladonna". Lagu favorit lainnya berjudul "Ticket Bis Malam" yang funk pop dengan sentuhan psychedelic pada awal lagu. Ada juga lagu "Mundar Mandir" yang reggae pop dengan petikan melodi gitar yang sangat unik dan terdengar etnik. Mungkin beberapa dari anda sempat mendengar band ini dari album era awal dari Anggun yang diiringi mereka, "Tua Tua Keladi" pada tahun 1990. Ian Gebze dan Dicky Mamoribo sekarang ini masih bermain bersama di band Abresso. Namun Akon Merdy Bonay yang telah berpulang pada tahun 2013 lalu. 

Tidak lama sejak Air Mood Band didirikan, seluruh seniman itu akhirnya berkolaborasi mendirikan sebuah group band yang terakhir diberi nama Rio Grime. Ikuti terus kisahnya.

 

Read more...

2 Pesan Penting ini Disampaikan Uskup Timika Saat Berkati Makam Auki

Dalam upaya mewujudkan Modio sebagai tempat bersejarah dan berziarah, umat Paroki Modio merenovasi makam Auki yang terletak di bukit Gokoti. Pada saat yang bersamaan pula, umat Paroki membuat jalan salib yang melingkari kampung Modio. Sebelum memberkati dua tempat penting ini, uskup Timika, Mgr Jhon Philip Saklil, Pr memimpin misa kudus di Gereja Modio pada tanggal 27 Desember 2015 lalu.

Ketika memberikan kotbah, uskup menyampaikan dua hal pokok kepada generasi muda. Kedua hal  tersebut menjadi sangat penting bagi siapa saja sehingga uskup mengharuskan jemaatnya untuk diingat. Dan bahkan uskup mengatakan, dua pesan ini rugi bagi mereka yang tidak mendengarkannya. 

1. Jangan Merepotkan Orang Tua

Pesan pertama yang disampaikan uskup yaitu, jangan merepotkan orang tua yang telah melahirkan kita. Kalau sudah pergi sekolah, kalau sudah pergi kawen, kalau sudah dewasa, jangan kembali repotkan orang tuamu. Berusaha mandiri dan membantu ringankan beban orang tua kita.

Jangan bawa datang anak anak dipiara orang tuamu. Kalau sudah dewasa, jangan bebankan semua masalah dan keluhan kepada orang tua. Jadilah orang yang mandiri atas keringatmu sendiri. Hikmah hidup sesungguhnya ada disana. Dan kesuksesan seseorang diukur disana.

Tetapi jikalau anda masih mengandalkan dan merepotkan orang tua, maka anda belum berhasil dan perlu kita renungkan kembali.

2. Rumah Sendiri

Pesan kedua yang disampaikan bapak Uskup, yaitu, hendaknya setiap keluarga miliki rumah sendiri. Jangan lagi tampung tampung di rumah orang tua. Suatu saat bila kita meninggal, maka lebih baik meninggal di rumah sendiri. Jangan lagi bikin beban sama orang tua atau tuan kost.

Kata uskup, kalau mau bikin rumah, jangan tunggu setelah jadi pejabat. Tapi mulai sekarang, kumpul bahan satu per satu. Nanti kalau bahan sudah terkumpul, barulah dirikan dirumah. Jangan pula tunggu pemerintah, sebab, pemerintah jaman sekarang sudah tidak punya hati.


Read more...

Rio Grime (1): Berawal dari Teater Budaya Papua di Jakarta

  • Published in Papua

Tanah Papua pernah melahirkan seniman-seniman terbaik yang pernah mengharumkan nama baik tanah Papua dikancah nasional dan internasional. Nama besar mereka termasuk teknik bermusik mereka tak akan pernah tertandingi oleh generasi manapun. Mereka tampil unik dan berbeda pada jamannya, sekalipun pada jaman itu (Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto), perhatian pemerintah lebih banyak dibidang olahraga. Namun menurut Decky Mamoribo (organis Rio Grime), lebih bagus mandiri, autodidak, hasilnya jauh lebih baik dan bertahan dikenang sepanjang jaman.

Beberapa Group Band yang pernah mengharumkan nama Papua adalah Black Brothers, Black Papas, Black List, Coconut Band yang dikomandani Andy Ayamiseba dan group band Rio Grime yang dihuni Robby Wambraw, Akon Bonay, Mechu Imbiri, Decky Mamoribo, Daniel Wanda, Jack Dametouw, Agus Bonay, William Sawaki, Andy Manoby, Boyke Phu, Richo Manansang, dan Irel Christa.

Kali ini, Swarapapua.com akan menurunkan kisah berdirinya Rio Grime berdasarkan hasil wawancara kami dengan Decky Mamoribo lewat pesan facebook. Sang organis Rio Grime itu bercerita sejak awal mereka berkumpul hingga kelompok ini harus berakhir pada album kedua.

Awal kisah, pada saat itu, 1980-an demam musik Papua di tingkat nasional tak terdengar lagi. Lagu Hari Kiamat Black Brothers, membuat pasukan Huambelo itu hengkang ke negeri kuning, Papua New Guinea. “Keheningan” Papua dibidang musik, tak bertahan lama. Sekitar 1977 sampai dengan tahun 1980, banyak seniman muda Papua (waktu itu Irian Jaya) muncul lewat kelompok-kelompok musik gereja dan sanggar-sanggar kesenian. Diantara mereka, harus berangkat ke Jakarta untuk menempuh pendidikan.

Nama-nama mereka tak asing lagi dikalangan masyarakat. Ada Andy Manoby, Agus Sawaki Mechu imbiri, Agus Bonay (Alm), Willem Sawaki, Jack Demetouw, Wiem Torobi (alm), Hengki Wanda (alm), dan masih banyak lagi.

Kehadiran mereka di Jakarta, selain membawa seni musik Papua di pentas-pentas Nasional, ada pula yang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan. Namun karena bakat seni yang diturunkan orang tua, akhirnya mereka mulai berkumpul dibawa payung Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Irian Jaya di Jakarta. Beberapa tokoh Papua yang siap orbitkan seniman-seniman Papua itu diantaranya, Daniel Wanda dan Yorrys Raweyai. Kehadiran kedua tokoh sesepuh Papua itu, membangkitkan semangat berkarya seniman-seniman muda Papua.

Menurut Decky Mamoribo, awalnya, alm Mecky Sawaki sudah aktif di teater dan film budaya Papua. Disana sudah ada seorang pembimbing muda berbakat yaitu Mechu Imbiri. Kehadiran dua seniman ini ikut memancing berkembangnya seniman muda pada saat itu. (ikuti terus kisanya di situs ini).



Read more...

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport (PTFI) untuk menggali tambang emas di Tanah Papua memang sarat dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sedari dulu. Karena itu, Freeport diminta berhenti beroperasi di tanah Papua.

Sandiwara Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Freeport merupakan jebakan untuk mendekati Presiden RI Joko Widodo agar kontraknya diperpanjang hingga 2041. Bukan kali saja, setiap kali perpanjangan kontrak, Freeport selalu serat KKN dengan pejabat-pejabat Indonesia.

"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Marwan menyebut alasan dirinya perpanjangan kontrak Freeport sarat KKN, lantaran setiap jelang perpanjangan kontrak Freeport selalu muncul pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Tercatat, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan pembahasan perpanjangan dilakukan paling cepat 2019.

"Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," bebernya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pemerintah 'mengatur' Freeport agar memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Hal ini tentu untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Papua. Bila tidak, Freeport diminta angkat kaki dari bumi Papua.

Pemerintah, lanjut Marwan mengatakan, seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport‎ memang patut diapresiasi.

"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus untuk renegosiasi kontrak," paparnya.

Dirinya menekankan, agar jangan sampai adanya kerugian bagi bangsa Indonesia mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada‎," tukasnya. (okezone.com/kcm/tempo/swp)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;