Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Dolly ke Timika

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Doll…

{flike}TIMIKA - Toko...

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifik

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifi…

{flike}FIJI - Suasan...

Inii Kedaa Inii Kodaa

Inii Kedaa Inii Kodaa

Jika anda lebih meme...

Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan "Quik Count"

Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan …

{flike}JAKARTA - Kom...

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Mint…

JAYAPURA – Gubernur ...

Paus Kecam "Kebobrokan" di Vatikan

Paus Kecam "Kebobrokan" d…

{flike}Paus Fransisk...

4 Intansi Teknis Seriusi Persoalan Pendidikan di Kab Dogiyai

4 Intansi Teknis Seriusi Persoalan …

DOGIYAI – Bertempat ...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Kabupaten Sendiri

MOAEMANI-Kepala Distrik Mapia Tengah, Engelbertus P Degei, mengatakan, sudah saatnya orang Mapia bikin Kabupaten sendiri, dan tidak lagi mengganggu orang lembah Kamuu dalam berbagai perebutan jabatan dan proyek-proyek pembangunan.

“Sudah saatnya orang Mapia usul Kabupaten sendiri”, demikian ujar Degey usai menghadiri acara sosialisasi Transfer Dana pusat ke rekening kampung yang diselenggarakan di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai, 21 April 2016.

Kata Degey, banyak alasan mengapa dirinya usul orang Mapia bikin Kabupaten sendiri. Alasan pertama, orang Mapia sudah siap di berbagai bidang. Bahkan sejak dahulu, orang Mapia sebenarnya mampu, namun orang Mapia berpikir, kalau kabupaten sendiri, nanti yang nikmati bukan orang Mapia. Orang Mapia juga berpikir, kalau ada kabupaten, nanti hutan dan tambang dibawa lari keluar. Ketakutan itulah yang membuat orang Mapia tidak mau meminta Kabupaten sendiri.

“Kalau mau, pasti sejak Daniel Butu menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nabire, dia sudah mekarkan”, ujar Degey.

Alasan kedua, kata Degey, orang Mapia sudah siap dan bahkan sudah banyak pejabat orang Mapia yang sudah  siap menduduki jabatan eselon dua.

“Satu kabupaten biasanya ada 28 sampai dengan 33 SKPD. Pejabat Mapia yang sudah siap menduduki jabatan kepala SKPD sudah melebihi dari jumlah itu. Bahkan eselon III dan IV pun sudah banyak. Ada yang di Nabire, Jayapura, Kalimantan, Jakarta, Deiyai dan di Dogiyai sendiri. Nah sekarang tunggu apa lagi”, ujar Degey, mantan wartawan yang aktif menulis itu.

Degey juga meminta, bila Kabupaten sudah jadi, perlu dilakukan penerimaan CPNS secara besar-besaran agar bisa memenuhi kantor kantor baru dan sekaligus mengurangi angka pengangguran.  Banyak sarjana Mapia yang sedang menganggur dimana-mana. Bahkan mereka demo demo menghambat upaya pemekaran. Alasan penolakan, katanya, kabupaten baru hanya menguntungkan orang luar Mapia. Kata Degey, ini benar. Tetapi yang penting, masyarakat Mapia tinggal pilih pemimpin yang bagaimana, agar semua keinginan dan aspirasi bisa diakomodir dan diminimalisir.

Alasan lain, kata Degey, jumla penduduk orang Mapia sudah melebihi 50 puluh ribu jiwa. Belum terhitung bila Distrik Menou dan Dipa dari kabupaten Nabire bergabung ke Mapia Raya. Kabupaten Deiyai saja, ketika dimekarkan, jumlah penduduk tidak sampai 40 puluh ribu jiwa.  “Memang secara adat, tanah adat orang Mapia batas laut selatan dan utara, namun tidak mungkin Topo, Yaro dan Wanggar bergabung ke Mapia Raya. Namun yang pasti, Dipa dan Menou tetap bupati Nabire harus lepaskan, dan Kepala Distrik Niko Kegiye tidak boleh menolak”, ujar Degey sambil tersenyum.

Degey meminta, pejabat Mapia stop ganggu Kabupaten Dogiyai. Banyak pejabat orang lembah Kamuu yang sedang antre di Moanemani. Orang Mapia harus menghargai itu. Dan sekarang saatnya orang Mapia bikin kabupaten sendiri.

“Dalam dialog tanya jawab dengan narasumber dari pusat di dalam aula pun saya sudah sampaikan, bahwa di kabupaten Dogiyai perlu ada pemekaran-pemekaran, baik dari tingkat kampung, Distrik dan Kabupaten, agar prinsip keadilan dalam pembangunan, benar-benar terwujud sesuai latar belakang sub suku Meepago, dan juga keadilan dalam pembagian jabatan-jabatan”, pungkas Degey sambil naik mobil bekas tetedemai itu.

 

Read more...

Ini Solusi Dumupa Untuk Selesaikan Konflik di Dogiyai

Awal Maret 2016, anggota MRP Provinsi Papua asal Dogiyai, Jack Odiyaipai Dumupa sempat menjelaskan duduk perkara kasus Dogiyai yang hingga saat ini belum juga tuntas. Berikut, kutipan solusi yang diberikan Dumupa di akun Facebook pribadinya.
 
Pengantar
 
Beberapa waktu lalu, di akhir tulisan saya yang berjudul “Siapa Bupati Dogiyai Sekarang”, saya menulis, “Bagaimana solusinya? Nanti saya akan berikan solusinya. Yang penting sekarang, marilah kita memahami duduk permasalahan ini dengan rasional dan obyektif. Para pihak yang bertikai dengan para pendukungnya diharapkan untuk tidak menjadi provokator. Dan marilah kita menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar untuk menghargai sesama manusia, menghormati alam semesta, dan memuliakan Tuhan.”
 
Nampaknya janji inilah yang ditagih oleh Saudara Engelbertus P. Degey dengan menulis di group “Jaringan Muda Dogiyai (Dogiyai Young Network)”, “Salamat Sore; Yth Pak Dumupa Odiyaipai. Apakah ada solusi untuk selesaikan polemik Dogiyai yang masih berkepanjangan ini. Soalnya, Kinerja dll Triwulan pertama tidak bisa berjalan. Masyarakat dan PNS sedang mengeluh dimana akan tiba persoalan Dogiyai ini. Apakah kita tunggu Jayapura, Jakarta atau DPRD Dogiyai. Detik ini kita semua sedang bingun. Demikian dan terima. Bila ada waktu mohon penjelasan, sebab, beberapa waktu lalu, Pak Dumupa Odiyaipai sempat menjelaskan duduk perkara namun belum memberikan solusi dan pernah berjanji akan menjelaskan dikemudian hari..... Bila sempat, mohon berikan uraian sedikit. Soalnya, staf saya masih selalu bertanya, kapan kinerja akan dibagikan...#DOGIYAI_SEDANG_MENANGIS. Makasih!”
 
Kata orang, “Janji adalah utang”, maka janji harus dibayar. Ya, saya harus membayarnya karena saya pernah berjanji (terima kasih untuk pak Engelbertus P. Degey karena telah mengingatkan saya, karena jujur sesungguhnya saya hampir lupa dengan janji tersebut). Namum sebelum saya membayar dengan menyampaikan pendapat saya mengenai solusi penyelesaikan masalah “Kepemimpinan Kabupaten Dogiyai”, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan beberapa catatan pendahuluan sebagai berikut.
 
Pertama, saya berharap agar pendapat saya yang saya tuangkan dalam tulisan ini jangan dikaitkan dengan kecurigaan bahwa saya mempunyai kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017. Sebab saya tahu selama ini ada beberapa orang yang selalu mempunyai sensitivitas kecurigaan yang tinggi karena selalu melihat hal-hal seperti ini dengan “kacamata kuda” dan memahaminya dengan “otak yang kerdil”.
 
Kedua, saya berharap jangan mengaitkannya pula dengan kepentingan pihak-pihak yang sedang bertikai dalam perebutan kekuasaan dan kepemimpinan di Kabupaten Dogiyai sekarang, entah kelompok Drs. Thomas Tigi maupun kelompok Herman Auwe, S.Sos. Saya memberi pendapat saya melalui tulisan ini tanpa bermaksud membenarkan dan/atau menyalahkan salah satu dari keduanya. Saya menulis dengan netral, dengan maksud yang positif, obyektif, dan rasional. Ketiga, pendapat saya yang saya tuangkan dalam tulisan ini merupakan pendapat pribadi saya berdasarkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Karena itu, pendapat ini bisa benar, bisa keliru, bahkan bisa salah. Tetapi terimalah pendapat saya ini sebagai bagian dari upaya mencari solusi untuk menyelesaikan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai” kedepan.
 

 
Sekarang marilah kita mencari solusi atas “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”. Saya hendak menyampaikannya dalam 3 (tiga) bagian. Pertama, ketentuan aturan perundang-undangan. Kedua, kedudukan masalah “Kepemimpinan Kabupaten Dogiyai”. Ketiga, rencana aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 
Ketentuan Aturan Perundang-Undangan
 
Ketentuan mengenai proses Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Secara khusus mengenai proses pergantian Kepala Daerah yang “berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diatur dalam Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 176 undang-undang tersebut. Dalam ketentuan undang-udang tersebut disebutkan bahwa tata cara mengenai hal ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi dalam penjelasan ini saya tidak merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan alasan (1) bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ini belum diperbarui pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Peraturan Pemerintah yang ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota; dan (2) ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah cukup untuk menjelaskan mengenai solusi penyelesaian “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”.
 
Berikut ini beberapa hal penting mengenai proses pergantian Kepala Daerah yang “berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.
 
Pertama, penyampaian mengenai hal (1) berhalangan tetap; atau (2) berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyampaian hal ini dapat dilakukan oleh DPRD Provinsi (di Papua DPRP) bagi Gubenur dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Bupati dan Walikota. Bila perlu disertai dengan bukti sah yang menunjukkan berhalangan tetapnya atau berhenti atau diberhentikannya seorang Kepala Daerah menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi secara insplisit mengandung makna dan prosedural seperti ini. Dan hal seperti ini penting sebagai etika berpolitik dan berpemerintahan yang baik dan benar.
 
Kedua, proses pemilihan Wakil Kepala Daerah. Apabila sisa masa jabatan pasangan Kepala Daerah lebih dari 18 (delapan belas bulan) atau 1,5 (satu setengah tahun) dalam masa berjalan, maka perlu dilakukan pemilihan Wakil Kepala Daerah dengan prosedur sebagai berikut: (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih (Pasal 174, ayat (2)); dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak (Pasal 174 ayat (4)). Mengenai ketentuan ini, proses pemilihan Wakil Gubernur dilakukan oleh DPRP (di Papua DPRP) dan proses pemilihan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
 
Ketiga, penyampaian hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah. Setelah dilakukan proses pemilihan, maka selanjunya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden untuk Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Menteri dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur” (Pasal 174 ayat (5)).
 
Keempat, ketentuan sisa masa jabatan dan pengisian jabatan. Dalam ketentuan Pasal 174 ayat (6) disebutkan bahwa, “Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.” Artinya, apabila masa jabatan pasangan Kepala Daerah dalam masa berjalan kurang dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, maka Presiden menetapkan Penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan Penjabat Bupati/Walikota, sehingga tidak perlu ada pergantian posisi Kepala Daerah yang telah behalangan tetap atau berhenti atau diberhentikannya menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
 
Kedudukan Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai
 
 
Dengan merujuk pada ketentuan peratutan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut ini kedudukan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai.”
 
Pertama, ketentuan sisa masa jabatan dan pengisian jabatan. Dalam ketentuan Udang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (6), disebutkan bahwa, “Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.” Berdasarkan ketentuan ini, maka sisa masa jabatan pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai masih lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, karena keduanya dilantik pada tanggal 18 Desember 2012 untuk menjabat selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 18 Desember 2017. Masa jabatannya masih tersisa 21 (dua puluh satu) bulan terhitung bulan April 2016 (untuk kepentingan pembulatan bulan, saya sengaja menghitungnya dari bulan April walaupun sekarang sekarang masih bulan Maret).
 
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta sisa masa jabatan tersebut, maka setelah Drs. Thomas Tigi dinyatakan “diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” oleh Pengadilan Negeri Jayapura atas kasus Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Dogiyai tahun 2013, maka perlu dilakukan: (1) pengesahan Herman Auwe, S.Sos sebagai Bupati Dogiyai definitif; dan (2) pemilihan Wakil Buapati Dogiyai oleh DPRD Kabupaten Dogiyai, setelah Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih.
 
Ketiga, apabila sampai tanggal 18 Juli 2016 tidak dilakukan pengangkatan Herman Auwe, Sos sebagai Bupati devinitif Kabupaten Dogiyai (sebab hingga sampai sekarang beliau masih berstatus sebagai “Wakil Bupati” akibat Putusan PTUN Jayapura), maka terhitung tanggal 13 Juli 2016, karena masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan atau 1,5 (satu setengah) tahun, maka beliau akan kehilangan momentum dan kehilangan jabatan untuk menjadi Bupati Dogiyai definitif. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (6), akan dilakukan pengangkatan Penjabat Bupati Dogiyai oleh Menteri Dalam Negeri.
 
Keempat, apabila tidak dilakukan pemilihan Wakil Bupati Dogiyai sampai tanggal 12 Juli 2016, maka terhitung tanggal 13 Juli 2016, partai politik atau gabungan partai politik juga akan kehilangan momentum untuk mengusulkan 2 (dua) calon kepada DPRD Kabuaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Hal ini juga akan menyebabkan Menteri Dalam Negeri menetapkan Penjabat Bupati Kabupaten Dogiyai.
 
Kelima, sejak adanya Putusan PTUN Jayapura yang mengabulkan permohonan Drs. Thomas Tigi untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), maka sejak itu Herman Auwe, Sos yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai kembali menjabat pada jabatan lamanya sebagai Wakil Bupati definitif. Perlu dipahami bahwa Putusan PTUN tersebut dibacakan dan ditetapkan sebelum Drs. Thomas Tigi divonis hukuman pidana 18 (delapan belas) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sebagai “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Putusan PTUN Jayapura telah membatalkan jabatan pelaksana tugas (Plt.) Herman Auwe, S.Sos, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura telah membatalkan jabatan Bupati Drs. Thomas Tigi.
 
Rencana Aksi
 
 
Setelah mengetahui (1) ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pergantian dan/atau pengangkatan Kepala Daerah; dan (2) kedudukan masalah faktual “Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai”, maka selanjutnya perlu ada “aksi nyata” untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mendasar dan menyeluruh. Berikut ini saya usulkan beberapa aksi nyata yang harus dilaksanakan.
 
Pertama, Herman Auwe, S.Sos segera meninjau kembali dan membatalkan pengkatan dan/atau pelantikan para pejabat baru dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dengan alasan: (1) saat itu kapasitas beliau adalah Wakil Bupati definitif akibat Putusan PTUN Jayapura; (2) sekalipus beliau merasa berwenang, tetapi pelantikan tersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebab sesuai dengan aturan perundang-undangan, pengkatan dan/atau pelantikan pejabat oleh pelaksana tugas (Plt.) Bupati harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan (3) pengangkatan dan/atau pelantikan para pejabat baru tersebut telah menimbulkan keresahan, permusuhan, dan perpecahan dalam DPRD Kabupaten Dogiyai, birokrasi Kabupaten Dogiyai, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai.
 
Kedua, sekalipun anggota DPRD Kabupaten Dogiyai terpecah belah dalam 3 (tiga) kelompok/kubu (kelompok pendukung Drs. Thomas Tigi, kelompok pendukung Herman Auwe, S.Sos., dan kelompok netral), tetapi DPRD Kabupaten Dogiyai (untuk menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya) segera menyampaikan atau mengkonsultasikan (1) Putusan PTUN Jayapura; (2) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura; (3) pengangkatan dan/atau pelantikan pejabat dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai oleh Herman Auwe, S.Sos; (3) kemacetan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Dogiyai; dan (4) dampak sosial berupa keresahan, permusuhan, dan perpecahan dalam DPRD Kabupaten Dogiyai, birokrasi Kabupaten Dogiyai, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai kepada Gubernur Papua untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar dicarikan solusinya.
 
Ketiga, setelah mendapat saran solusi dari Gubernur Papua dan/atau Menteri Dalam Negeri ataupun tanpa itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik yang dulu mendukung dan/atau mengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos segera mengsulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Para pengurus partai politik (pengurus DPC/DPD) pengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos segera melakukan hal ini. Hal ini hanya dapat dilakukan sebelum tanggal 12 Juli 2016.
 
Keempat, setelah partai politik atau gabungan partai politik yang dulu mendukung dan/atau mengusung pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos mengusulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD Kabupaten Dogiyai, maka DPRD Kabupaten Dogiyai harus menggelar Sidang Paripurna untuk memilih 1 (satu) diantara 2 (dua) calon Wakil Bupati yang diusulkan tersebut untuk menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Selanjutnya DPRD Kabupaten Dogiyai harus menyampaikan hasil pemilihan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua untuk disahkan dan/atau ditetapkan sebagai Wakil Bupati Dogiyai, yang kemudian akan dilantik oleh Gubernur Papua.
 
Penutup
 
Sebagai warga Kabupaten Dogiyai atau orang lain tetapi mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah Kebupaten Dogiyai ini, kita harus berpikir dan bertindak polisitif, obyektif dan rasional untuk menyelesaikan “Masalah Kepemimpinan dalam Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai” ini. Masalah sudah dan sedang terjadi. Marilah kita menerima masalah tersebut sebagai fakta kehidupan. Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa harus mengeluh terus-menerus dan saling menyalahkan tanpa henti.
 
Untuk kali ini (apabila saya tidak dicurigai mempunyai kepentingan politik tertentu), maka saya bersedia untuk menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara (1) berkomunikasi dengan Wakil Bupati Dogiyai, DPRD Kabupaten Dogiyai, dan pengurus partai politik pengusung Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos; (2) mengajak para pihak tersebut untuk berkonsultasi dengan Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri; (3) mengajak para pengurus partai politik pengusung Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos untuk mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati Dogiyai kepada DPRD Kabupaten Dogiyai untuk dipilih menjadi Wakil Bupati Dogiyai.
 
Mari kita bersatu menyelesaikan masalah ini, agar kemudian kita pun bersatu dan berkarya untuk melayani dan membangun masyarakat Kabupaten Dogiyai manuju “Dogiyai Dou Enaa”.
Selamat Paskah.
 
Jumat Agung, 25 Maret 2016
 
(Dumupa Odiyaipai)
 
Read more...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

Musisi dan penyanyi Group Band Rio Grime ternyata gabungan dari Band Air Mood Jakarta dan pemain teater Budaya Papua yang sering tampil di TVRI Nasional. Di Air Mood Band ada nama-nama Dicky Mamoribo, Akon M Bonay, dan Ian Chrys Gr S Gebze.

Dicky Mamoribo tidak menceritakan secara lengkap personil lengkap dari Air Mood Band. Namun nampaklah bahwa, seluruh pemain musik dari Rio Grime berasal dari Air Mood Band. Sedangkan seluruh penyanyi dari Rio Grime sebelumnya dari pemain teater budaya Papua, pimpinan Mecky Sawaki. Diantaranya, Mechu imbiri, Agus Bonay, Willem Sawaki, Jack Demetouw, Wiem Torobi, Hengki Wanda dan masih banyak lagi yang tak disebutkan satu persatu.

Kelompok teater budaya Papua ini, kata Dicky, mereka sering tampil di opera opera budaya Papua. Film-film yang ditampilkan berdurasi pendek, dan disana ada seorang putri Papua yang sering ikut andil dalam film film kebudayaan. Dialah Mimi Wajoi. Tak luput Akon Bonay, sering-sering ikutan bermain film.

Dicky mengakui bahwa warna musik yang ditampilkan Rio Grime mengandalkan organ dan bas. Dua organis yaitu, Robby Wambraw dan Dicky Mamoribo berperan besar dalam arensemen semua musik dan lagu. Akon Bonay ikut memperkuat warna lagu yang kental dan identik dengan kepapuaan. Rupanya, pengalaman bermusik di Air Mood Band ikut memberi warna dalam modifikasi lagu-lagu Papua berirama modern.

Dikisahkan, Air Mood Band sudah berdiri sejak tahun 1983 di Jakarta. Sedangkan kelompok tari dan lagu-lagu Papua sudah hadir di Jakarta sejak tahun 1970-an.

Grup Air Mood rekaman thn 1983 dg Hits 'Gaya Intermezzo'.. Saat itu promo lwt TVRI acara Aneka Ria Safari, Tp lagu itu dlarang karena ada kata 'cocacola'. Didalamnya (dianggap iklan cocacola :)).. Mk ganti dg 'Tiket Bus Malam'.. Hasil penjualan kaset skala nasional. Air Mood dpt respond positif dr promotor.. Sejak itu, kita yakin bhw lagu2 daerah Papua jg pasti luar biasa..maka lahirlah Rio Grime”, demikian tulis abang Dicky Mamoribo dalam pesan facebook.

Kelompok musik ini menampilkan musik-musik reggae. Jenis musik ini  terdengar kental terutama pada lagu "Bapa Dusu Dusu".  Sedangkan lagu-lagu lainnya cukup funk dan pop dengan beberapa lagu selingan melodi reggae. Ada pula sound yang terdengar new wave pada lagu "Belladonna". Lagu favorit lainnya berjudul "Ticket Bis Malam" yang funk pop dengan sentuhan psychedelic pada awal lagu. Ada juga lagu "Mundar Mandir" yang reggae pop dengan petikan melodi gitar yang sangat unik dan terdengar etnik. Mungkin beberapa dari anda sempat mendengar band ini dari album era awal dari Anggun yang diiringi mereka, "Tua Tua Keladi" pada tahun 1990. Ian Gebze dan Dicky Mamoribo sekarang ini masih bermain bersama di band Abresso. Namun Akon Merdy Bonay yang telah berpulang pada tahun 2013 lalu. 

Tidak lama sejak Air Mood Band didirikan, seluruh seniman itu akhirnya berkolaborasi mendirikan sebuah group band yang terakhir diberi nama Rio Grime. Ikuti terus kisahnya.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;