Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Hindari Papua Makan Papua

Hindari Papua Makan Papua

1). Di Papua, sebaga...

Minta Referendum, Mahasiswa Papua Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Minta Referendum, Mahasiswa Papua T…

MAHASISWA PAPUA yang...

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.com

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.c…

Sudah terlalu lama p...

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brothers Minta Suaka Politik ke Luar Negeri

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brot…

SUBUH, sekitar pukul...

Edo Kondologit Maju DPR RI dari Dapil 1 Papua

Edo Kondologit Maju DPR RI dari Dap…

Kepada Lenny Tristia...

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaan  dari Pemda Intan Jaya

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaa…

SIANG BOLONG, Sabtu ...

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Empat yang Telah Mendunia

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Em…

KEPULAUAN Raja Ampat...

Novela Nawipa Dapat Pujian dari Prabowo Subianto

Novela Nawipa Dapat Pujian dari Pra…

JAKARTA - Saksi dari...

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden di Tanah Papua

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden …

KISAH TAMAN EDEN dit...

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage, Menetap di Modio

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage,…

Auki Tekege ialah so...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Ini Daftar Daerah-Daerah Istimewah di Indonesia, Dirilis di Wikipedia.com

Daerah-daerah istimewa di Indonesia adalah daerah maupun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekadar diakui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

ACEH (1959-SEKARANG)

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Aceh menerima status istimewa pada 1959, tiga tahun setelah pembentukan kembali pada 1956, dan sepuluh tahun sejak pembentukan pertama 1949. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Namun pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.

Pasca penerbitan UU 44/1999 keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat Aceh (misal Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, dan Syahbanda).

Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

BERAU (1953-1959)

Daerah Istimewa Berau adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Berau dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Berau terdiri atas swapraja Sambaliung dan swapraja Gunung-Tabur. Keistimewaan Daerah Istimewa Berau meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Berau dijabat oleh Sultan Muhammad Amminuddin. Daerah Istimewa Berau dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Berau di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

BULONGAN (1953-1959)

Daerah Istimewa Bulongan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Bulongan dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Bulongan terdiri atas swapraja Bulongan. Keistimewaan Daerah Istimewa Bulongan meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Bulongan dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, sampai mangkat dia pada 1958. Daerah Istimewa Bulongan dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Bulongan di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Bulongan, yang meliputi kabupaten-kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dibentuk satu provinsi, Provinsi Kalimantan Utara pada 17 November 2012, terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.

KALIMANTAN BARAT (1946-1950)

Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda pada 28 Oktober 1946 sebagai Dewan Borneo Barat dan mendapat kedudukan sebagai Daerah Istimewa pada 12 Mei 1947. Daerah Istimewa Kalimantan Barat meliputi Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mampawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, Neo-swapraja Meliau, Neo-swapraja Pinoh, dan Neo-swapraja Kapuas Hulu [65]. Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Sultan Swapraja Pontianak, Hamid II Algadrie [64]. Sebelum 5 April 1950 Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Negara Bagian Republik Indonesia (RI-Yogyakarta). Daerahnya kemudian menjadi bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan. Kini wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.

KUTAI (1953-1959)

Daerah Istimewa Kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Kutai dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Kutai terdiri atas swapraja Kutai. Keistimewaan Daerah Istimewa Kutai meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Kutai dijabat oleh Sultan A.M. Parikesit. Daerah Istimewa Kutai dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

SURAKARTA (1945-1946)

Daerah Istimewa Surakarta adalah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang diakui Negara Indonesia sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua daerah tersebut sebagai Kooti. Pengakuan ini didasarkan atas Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945. Karena perselisihan kedua kerajaan yang ada, Kepala Daerah Istimewa dipegang oleh Komisaris Tinggi yang dijabat oleh Gubernur RP Suroso, yang kemudian Gubernur Suryo. Karena berbagai alasan, baik persaingan dua kerajaan, politik, keamanan, Pemerintah Pusat mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD/1946 pada 15 Juli 1946, yang pada pokoknya berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta, yang satu di antaranya menjadikan Daerah Istimewa Surakarta sebagai Karesidenan biasa dibawah Pemerintah Pusat. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Surakarta, yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri, serta Kota Surakarta, menjadi bagian Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk pada 1950 [75].

YOGYAKARTA (1945-SEKARANG)

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak pembentukannya secara de jure tahun 1950, maupun sejak pengakuannya secara de facto pada 1945. Dalam undang-undang pembentukan DIY, DIY berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Sedang keistimewaannya terletak pada pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Namun, bentuk keistimewaan DIY tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan tetapi hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di Indonesia secara umum. Dengan realitas ini, pada tahun 1965 kedudukan hukum DIY diturunkan menjadi daerah provinsi biasa, dan akhirnya pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan DIY memasuki wilayah kekosongan hukum.

Pasca penerbitan UU 13/2012, keistimewaan DIY meliputi (a). tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c). kebudayaan; (d). pertanahan; dan (e). tata ruang. Keistimewaan dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta, dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya, ditambah dengan penyelenggaran urusan – urusan keistimewaan. Kelembagaan dalam bidang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yaitu penataan dan penetapan kelembagaan, dengan Perdais, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Keistimewaan dalam bidang kebudayaan yaitu memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, yang diatur dengan perdais. Keistimewaan dalam bidang pertanahan yaitu Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan dalam bidang tata ruang yaitu kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Read more...

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport (PTFI) untuk menggali tambang emas di Tanah Papua memang sarat dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sedari dulu. Karena itu, Freeport diminta berhenti beroperasi di tanah Papua.

Sandiwara Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Freeport merupakan jebakan untuk mendekati Presiden RI Joko Widodo agar kontraknya diperpanjang hingga 2041. Bukan kali saja, setiap kali perpanjangan kontrak, Freeport selalu serat KKN dengan pejabat-pejabat Indonesia.

"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Marwan menyebut alasan dirinya perpanjangan kontrak Freeport sarat KKN, lantaran setiap jelang perpanjangan kontrak Freeport selalu muncul pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Tercatat, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan pembahasan perpanjangan dilakukan paling cepat 2019.

"Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," bebernya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pemerintah 'mengatur' Freeport agar memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Hal ini tentu untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Papua. Bila tidak, Freeport diminta angkat kaki dari bumi Papua.

Pemerintah, lanjut Marwan mengatakan, seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport‎ memang patut diapresiasi.

"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus untuk renegosiasi kontrak," paparnya.

Dirinya menekankan, agar jangan sampai adanya kerugian bagi bangsa Indonesia mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada‎," tukasnya. (okezone.com/kcm/tempo/swp)

Read more...

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



Read more...
Subscribe to this RSS feed

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;