Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di Airport Sentani

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di…

SENTANI – Sejumlah m...

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Akibat Janji Inggris yang Belum Ditepati

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Aki…

JAKARTA - Setelah se...

Wanimbo Akui Wartawan Prancis Ingin Kunjungi Markas OPM di Pirime

Wanimbo Akui Wartawan Prancis Ingin…

  WAMENA - Panglima...

Patung Emas Bunda Maria Milik Bupati Nabire Dicuri Orang

Patung Emas Bunda Maria Milik Bupat…

PATUNG EMAS Bunda Ma...

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Kabupaten Sendiri

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Ka…

MOAEMANI-Kepala Dist...

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.com

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.c…

Sudah terlalu lama p...

Minta Referendum, Mahasiswa Papua Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Minta Referendum, Mahasiswa Papua T…

MAHASISWA PAPUA yang...

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR di Tanah Papua

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR …

JAYAPURA - Pendeta B...

Ada yang Membunuh Persipura?

Ada yang Membunuh Persipura?

KEKALAHAN telak Pers...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Dogiyai Sedang Menangis

Dogiyai Sedang Menangis

Berdasarlan informasi terakhir yang diterima media ini, hingga hari ini (21 Maret 2016) Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) yang biasanya diterima tanggal 1 hingga 5 awal bulan, masih juga belum dibagikan. Diperkirakan, gaji dan kinerja akan dibayarkan setelah polemik hukum Bupati Dogiyai menjadi jelas.

Ditelepon ke Moanemani, sejumlah pegawai Dogiyai mengaku, hingga saat ini belum mendapat gaji bulan Maret. Termasuk Kinerja 3 bulan (Januari, Februari dan Maret, red). Pihak bendahara masing-masing SKPD sudah mengajukan tagihan, namun ditolak oleh Bank Papua, lantaran penanda tangan SP2D tidak sah, alias belum dilantik oleh bupati definitif. Mereka mengakui, hingga saat ini di Dogiyai, tidak ada bupati. Yang ada hanya Wakil Bupati Definitif dengan kewenangan terbatas akibat jabatan Plt sudah gugur dengan kemenangan Drs Thomas Tigi di PTUN Jayapura.

Pihak Bank tidak bisa mengeksekusi setiap tagihan yang diajukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan dengan Nota Tugas oleh Plt Bupati. Pihak Bank hanya bisa melayani tanda tangan oleh pejabat yang dilantik oleh Bupati Definitif atau Karateker yang telah diberi mandat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri lewat gubernur Papua.

Menurut anggota MRP Provinsi Papua, Yakobus Odiyaipai Dumupa dalam artikelnya dirilis di situs www.odiyaiwuu.com, secara tegas menulis, dengan adanya putusan PTUN Jayapura, maka jabatan Plt sudah gugur dan jabatan Herman Auwe kembali aktif menjadi Wakil Bupati Definitif. Hanya menurut Dumupa, sesuai regulasi, kewenangan Wakil Bupati sangat kecil. Tidak bisa melantik pejabat daerah. Menurut Dumupa, apabila ada pelantikan oleh Wakil Bupati, maka, pihak wakil bersama rombongannya, bersiap-siap menghadapi BPK, KPK dan proses pengadilan.

“Dalam situasi yang seperti ini sekarang, maka sesungguhnya (1) tidak ada pejabat Bupati Dogiyai, entah sebagai bupati definitif maupun pelaksana tugas, yang dapat melaksananya tugas dan wewenangnya sebagaimaan mestinya; dan (2) yang ada hanya pejabat Wakil Bupati definitif yakni Herman Auwe, S.Sos dengan tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Sudah begitu, lebih ironisnya lagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai masih berstatus “pelaksana tugas”, demikian tulis Dumupa dalam artikelnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun media ini, pihak Drs Thomas Tigi mengajukan banding atas putusan pengadilan Tipikor yang memutuskan 1 tahun 2 bulan penjara. Apabila, proses banding dimenangkan pihak Thomas, maka, Drs Thomas Tigi akan kembali aktif melaksanakan tugas seperti semula. Bila tidak, maka, kecuali Gubernur Papua turunkan karateker atau DPRD surati Wakil Bupati untuk aktifkan kembali pejabat lama yang telah dilantik oleh bupati definitif.

Akibat ketidak jelasan siapa bupati Dogiyai, maka anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernes Tebay belum lama ini kepada media ini mengatakan, DPRD Kab Dogiyai segera bersatu dan segera membentuk Pansus untuk menyimpulkan dinamika proses hukum yang terjadi sekarang ini. Pembentukan Pansus sedikitnya bisa menyelamatkan PNS dan masyarakat Kabupaten Dogiyai yang masih bingun.

Sekedar untuk diketahui, Penjabat Kepala Daerah (Plt) adalah Pejabat ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat ditetapkan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Pasal 1. 

Berdasarkan peraturan di atas, seorang Penjabat (Plt)  Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah.

Penjabat Bupati (Plt) dapat diangkat berdasarkan sebab-sebab berikut ini: 1. Bupati meninggal dunia (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1). 2. Bupati berhenti atas permintaan sendiri (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan 78 ayat 2). 3. Masa jabatan bupati berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum diselenggarakan (UU No 23 Tahun 2014 Pasal 88 ayat 2). 4. Bupati diberhentikan karena melanggar hukum (PP No 6 2005 Pasal 130 ayat 3) dan, 5. Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah (PP No 49 2008 Pasal 132A)

Walaupun secara umum Penjabat (Plt) Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana Bupati Definitif. Namun Penjabat Bupati yang diangkat berdasarkan sebab sebagaimana No 4 dan No 5 di atas, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini: a) melakukan mutasi pegawai (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 1 dan 2). b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A). c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A). d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A)

Adapun ketentuan-ketentuan penting lainnya bagi Penjabat Bupati yang diangkat dengan sebab sebagaimana No 4 dan No 5 adalah sebagai berikut: a) Penjabat Bupati (Plt) disyaratkan Pejabat Pemerintah menduduki jabatan struktural Eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b dan selama tiga tahun terakhir dinilai berkinerja baik. (PP No.49 Tahun 2008 Pasal 132 Ayat 1). b) Penjabat Bupati ditetapkan Presiden atas usul dari Gubernur dan pertimbangan DPRD (PP No 49 Tahun 2008 Pasal 132 Ayat 3). c) Penjabat Bupati Bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri (PP No.49 tahun 2008 Pasal 132 ayat 3). d) Masa Jabatan maksimal adalah 1 Tahun. (PP No.49 tahun 2008 Pasal 132 ayat 4). (dikutip dari Papuapos Nabire)

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;