Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
ARB dan Prabowo Bangun Koalisi, Lalu Siapa Capresnya?

ARB dan Prabowo Bangun Koalisi, Lal…

JAKARTA - Pertemuan ...

Sejak 100 Tahun Lalu?

Sejak 100 Tahun Lalu?

PARA AHLI Alkitab me...

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Salah satu suku di t...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Ba…

Musisi dan penyanyi ...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Awalnya, menurut Yak...

Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tunggu Kehancuran

Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tun…

JAKARTA - Juru bicar...

Prahara Kabupaten Dogiyai

Prahara Kabupaten Dogiyai

Iridescent is a vibr...

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan Pernikahan Sejenis

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan P…

{flike}TIBET - Pemim...

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.com

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.c…

Sudah terlalu lama p...

Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noken Se-Dunia

Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noke…

{flike}HOLANDIA - No...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport (PTFI) untuk menggali tambang emas di Tanah Papua memang sarat dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sedari dulu. Karena itu, Freeport diminta berhenti beroperasi di tanah Papua.

Sandiwara Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Freeport merupakan jebakan untuk mendekati Presiden RI Joko Widodo agar kontraknya diperpanjang hingga 2041. Bukan kali saja, setiap kali perpanjangan kontrak, Freeport selalu serat KKN dengan pejabat-pejabat Indonesia.

"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Marwan menyebut alasan dirinya perpanjangan kontrak Freeport sarat KKN, lantaran setiap jelang perpanjangan kontrak Freeport selalu muncul pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Tercatat, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan pembahasan perpanjangan dilakukan paling cepat 2019.

"Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," bebernya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pemerintah 'mengatur' Freeport agar memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Hal ini tentu untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Papua. Bila tidak, Freeport diminta angkat kaki dari bumi Papua.

Pemerintah, lanjut Marwan mengatakan, seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport‎ memang patut diapresiasi.

"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus untuk renegosiasi kontrak," paparnya.

Dirinya menekankan, agar jangan sampai adanya kerugian bagi bangsa Indonesia mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada‎," tukasnya. (okezone.com/kcm/tempo/swp)

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;