Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan "Quik Count"

Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan …

{flike}JAKARTA - Kom...

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gill Untuk Kenang Mimi Fatahan

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gil…

VANUATU - Sabtu (12/...

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua New Guinea

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua Ne…

{flike}NABIRE - Peme...

Heve long Nauru Palamen i gohet yet

Heve long Nauru Palamen i gohet yet

{flike}PNG - Palamen...

Pupu Papa Artinya Penghembus Bercahaya?

Pupu Papa Artinya Penghembus Bercah…

ADA BEBERAPA penelit...

Usai Dibebaskan, 5 Pejuang Papua Merdeka Ini Mengaku Tidak Dendam Pada Polisi Indonesia

Usai Dibebaskan, 5 Pejuang Papua Me…

{flike}JAYAPURA - Ke...

Warga Vanimo Suka Masakan Khas Indonesia

Warga Vanimo Suka Masakan Khas Indo…

{flike}VANIMO - Keti...

7

7

Kami tolak hukum ada...

Inii Kedaa Inii Kodaa

Inii Kedaa Inii Kodaa

Jika anda lebih meme...

Orang Ini Usul Orang Papua Menjadi Uskup

Orang Ini Usul Orang Papua Menjadi …

MODIO – Ketua Kring ...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Freeport Diminta STOP Beroperasi di Tanah Papua

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport (PTFI) untuk menggali tambang emas di Tanah Papua memang sarat dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sedari dulu. Karena itu, Freeport diminta berhenti beroperasi di tanah Papua.

Sandiwara Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Freeport merupakan jebakan untuk mendekati Presiden RI Joko Widodo agar kontraknya diperpanjang hingga 2041. Bukan kali saja, setiap kali perpanjangan kontrak, Freeport selalu serat KKN dengan pejabat-pejabat Indonesia.

"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Marwan menyebut alasan dirinya perpanjangan kontrak Freeport sarat KKN, lantaran setiap jelang perpanjangan kontrak Freeport selalu muncul pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Tercatat, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan pembahasan perpanjangan dilakukan paling cepat 2019.

"Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," bebernya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pemerintah 'mengatur' Freeport agar memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Hal ini tentu untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Papua. Bila tidak, Freeport diminta angkat kaki dari bumi Papua.

Pemerintah, lanjut Marwan mengatakan, seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport‎ memang patut diapresiasi.

"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus untuk renegosiasi kontrak," paparnya.

Dirinya menekankan, agar jangan sampai adanya kerugian bagi bangsa Indonesia mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada‎," tukasnya. (okezone.com/kcm/tempo/swp)

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;