Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Tetedemai (Kepala Batu)

Tetedemai (Kepala Batu)

Dan pada akhirnya ak...

Ketika SBY Resmikan Patung Yesus Kristus di Mansinam

Ketika SBY Resmikan Patung Yesus Kr…

SORONG -  Ahad 24/8,...

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabowo

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabow…

JAKARTA - Nama bekas...

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage, Menetap di Modio

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage,…

Auki Tekege ialah so...

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu, Rombongan itu Menghilang

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu,…

Ini kronologis kejad...

7

7

Kami tolak hukum ada...

Ketua BP Presiden Jokowi-JK Dogiyai Dukung Natalis Pigai Jadi Menteri Perumahan Rakyat atau PDT

Ketua BP Presiden Jokowi-JK Dogiyai…

{flike}NABIRE – Ketu...

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuman Support for West Papuan Independence

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuma…

PASIFIC - Vanuatu's ...

Bupati Tabuni Gagal Membangun Intan Jaya?

Bupati Tabuni Gagal Membangun Intan…

Pada dasarnya bupati...

Franz Magnis Suseno: Kehadiran Jokowi di Tanah Papua Tidak Perlu

Franz Magnis Suseno: Kehadiran Joko…

JAKARTA - Pakar Etik...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;