Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden

Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Me…

{flike}JAKARTA - Ada...

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan Pernikahan Sejenis

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan P…

{flike}TIBET - Pemim...

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua New Guinea

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua Ne…

{flike}NABIRE - Peme...

Jokowi Berharap Suara di Lampung

Jokowi Berharap Suara di Lampung

JAKARTA - Jokowi ber...

HJT Bijmler (1890 - 1959), Antropolog dan Fotografer

HJT Bijmler (1890 - 1959), Antropol…

Dr. H.J.T. Bijlmer (...

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuman Support for West Papuan Independence

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuma…

PASIFIC - Vanuatu's ...

Minta Referendum, Mahasiswa Papua Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Minta Referendum, Mahasiswa Papua T…

MAHASISWA PAPUA yang...

Lagi, Dua Wartawan Prancis Ditangkap di Wamena

Lagi, Dua Wartawan Prancis Ditangka…

WAMENA - Kepolisian ...

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Mint…

JAYAPURA – Gubernur ...

Majalah Pelita Papua di Merauke Dilarang Cetak

Majalah Pelita Papua di Merauke Dil…

MERAUKE - Juli  2013...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;