Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Menghebohkan itu

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Me…

JAKARTA - Sebelumnya...

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Rakyat LSM (2)

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Rak…

SUGAPA - Perjuangan ...

Lagi, Dua Wartawan Prancis Ditangkap di Wamena

Lagi, Dua Wartawan Prancis Ditangka…

WAMENA - Kepolisian ...

Ada yang Membunuh Persipura?

Ada yang Membunuh Persipura?

KEKALAHAN telak Pers...

Bupati Tabuni Gagal Membangun Intan Jaya?

Bupati Tabuni Gagal Membangun Intan…

Pada dasarnya bupati...

4 Intansi Teknis Seriusi Persoalan Pendidikan di Kab Dogiyai

4 Intansi Teknis Seriusi Persoalan …

DOGIYAI – Bertempat ...

Kisah Auki (3): Sempat Diancam dan Dipenjarakan Tentara Dai Nippon

Kisah Auki (3): Sempat Diancam dan …

Tahun-tahun berikutn...

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu, Rombongan itu Menghilang

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu,…

Ini kronologis kejad...

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Istilah ini lama kel...

Sering Terjadi Penembakan: Dua Kabupaten Ini Diminta Ditutup

Sering Terjadi Penembakan: Dua Kabu…

HOLLANDIA - Beberapa...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;