Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Paus: Saya Percaya Tuhan, tetapi Bukan Tuhan Katolik

Paus: Saya Percaya Tuhan, tetapi Bu…

{flike}VATICAN  — Pa...

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Tembak

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Temba…

JAYAPURA - Ketua  Si...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Ba…

Musisi dan penyanyi ...

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Salah satu suku di t...

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brothers Minta Suaka Politik ke Luar Negeri

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brot…

SUBUH, sekitar pukul...

Minta Referendum, Mahasiswa Papua Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Minta Referendum, Mahasiswa Papua T…

MAHASISWA PAPUA yang...

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Menghebohkan itu

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Me…

JAKARTA - Sebelumnya...

Ini Pernyataan Jokowi Terkait Tragedi Enarotali

Ini Pernyataan Jokowi Terkait Trage…

Rakyat Papua sudah l...

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

{flike}HOLANDIA - Ho...

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

CILACAP - Ketua Umum...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;