Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Like Dislike Facebook dan Foto Penembakkan di Papua

Like Dislike Facebook dan Foto Pene…

Langkah Mark Zuckerb...

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung Habis Lebaran, Tahun ini

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung …

Keraguan masyarakat ...

Kisah Auki (4): Pentingnya Gerakan Edage Bagee

Kisah Auki (4): Pentingnya Gerakan …

Kedatangan misi dan ...

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Empat yang Telah Mendunia

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Em…

KEPULAUAN Raja Ampat...

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifik

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifi…

{flike}FIJI - Suasan...

Wahai Anakku Cantik

Wahai Anakku Cantik

Wahai anakku cantik,...

Banyak Pejabat Papua Miliki Senjata

Banyak Pejabat Papua Miliki Senjata

{flike}HOLANDIA - In...

Jokowi Diminta Tegas Soal Penembakan di Papua

Jokowi Diminta Tegas Soal Penembaka…

PESEKUTUAN Gereja-Ge...

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Tembak

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Temba…

JAYAPURA - Ketua  Si...

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sampai Di Malaysia, Ini Kisahnya (2/Habis)

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sa…

WAROPEN - Pada edisi...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;