Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekar…

HOLLANDIA – Pernyata...

Pilkada Langsung Disetujui DPR RI?

Pilkada Langsung Disetujui DPR RI?

JAKARTA - Pemilihan ...

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

{flike}HOLANDIA - Ho...

Prahara Kabupaten Dogiyai

Prahara Kabupaten Dogiyai

Iridescent is a vibr...

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

{flike}HOLANDIA - Pa...

Kapolda: Bisa Bicara Merdeka, Asal Jangan Tembak-Tembak

Kapolda: Bisa Bicara Merdeka, Asal …

JAYAPURA - KEPALA Ke...

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabowo

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabow…

JAKARTA - Nama bekas...

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Mint…

JAYAPURA – Gubernur ...

Dalai Lama: Rahasia Panjang Umur Ada Dalam Kepala

Dalai Lama: Rahasia Panjang Umur Ad…

{flike}IRLANDIA - Nu...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Freeport Tidak Pernah Taati Undang-Undang Minerba

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, kegaduhan yang terjadi terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Kardaya, dalam peraturan, kontrak karya (KK) akan diperpanjang namun harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.

"Tapi harus diingat, izin beda sama kontrak. Boleh saja Freeport ajukan izin, namun yang jadi permasalahan, adalah adanya perpanjangan kontrak," kata Kardaya dalam Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya menjelaskan, pada dasarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2012 atau pembahasan perpanjangan dilakukan pada 2019.

"Boleh enggak diajukan? Silahkan saja. Ibaratnya antre loket tiket kereta, dia buka jam enam pagi, tapi sudah antre jam tiga pagi," tambahnya.

Kardaya menambahkan, namun 'loket' perpanjangan kontrak tersebut belum dibuka oleh pemerintah. Lantaran, pemerintah sudah berkomitmen pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan paling cepat 2019 dan harus memenuhi syarat.

"Mestinya pemerintah enggak ladenin. Kalau kita (DPR) sudah komentar, jangan ladenin perpanjangan kontrak sebelum 2019," tukasnya. (okezone.com/swp/ist)



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;