Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mumai)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mu…

Apakah sikap dan tin...

Paus Fransiskus Larang Anak Pegang HP di Kamar Tidur

Paus Fransiskus Larang Anak Pegang …

Pasu Fransiskus kemb...

Boy, 11, eaten by crocodile in Papua New Guinea

Boy, 11, eaten by crocodile in Papu…

{flike}PNG - The lim...

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu, Rombongan itu Menghilang

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu,…

Ini kronologis kejad...

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden di Tanah Papua

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden …

KISAH TAMAN EDEN dit...

Wahai Anakku Cantik

Wahai Anakku Cantik

Wahai anakku cantik,...

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

{flike}HOLANDIA - Pa...

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Menghebohkan itu

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Me…

JAKARTA - Sebelumnya...

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Istilah ini lama kel...

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Orang Migani Menyapa Dengan Hati

Salah satu suku di t...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Undang Undang Otsus Perlu Direvisi?

Undang Undang Otsus Perlu Direvisi?
Sejak diterapkannya Undang -Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, di Provinsi Papua, secara komprehensif belum melahirkan perubahan di masyarakat.Asumsi itu berkembang terutama di Kabupaten / Kota.

Boleh saja provinsi menilai bahwa Otortorni Khusus di Provinsi Papua membawa perubahan signifikan, apalagi dengan dibukanya sarana prasarana seperti 11 ruas jalan strategis di Kabupaten, bea siswa pendidikan bagi Mahasiswa di Papua maupun di luar, perbaikan pelayanan kesehatan di masyarakat, dengan dibukanya lebih banyak puskesmas atau pustu di kampung-kampung, juga pendistri1busian obat otsus secara besar-besaran. Tapi jangan keliru, sisi negatif Otonomi Khusus juga dibalut praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tak kalah sangarnya.

Serangkaian pencermatan terhadap dua tahun berjalan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, memang di sateu sisi Papua di pandang prospek bisa membangun dengan kucuran danatriliunan, sehingga unsur ketertinggalannya dengan provinsi lain di Indonesia bisa diikuti, kendati itu secara perlahan. Akan tetapi semua itu akan sia-sia, jika saja pengambil kebijakan dalam penerapannya tidak serta merta dilandasi komitmen yang jelas.

Bagaimana dengan dua tahun otonomi khusus berjalan, apakah sudah membawa perubahan di masyarakat?Jawabnya bisa ya, bisa juga tidak. Ya, artinya karena kalangan pejabat, elit politik, maupun yang memiliki akses terhadapnya, secara gamblang sudah merasakan itu, tapi bagaimana dengan kondisi masyarakat kita di kalangan bawah (grass root)terutama yang ada di pedalaman,lembah, hutan, gunung-gunung? Malah lebih runyam, karena apa yang didengung dengungkan selama ini, bahwa Otonomi Khusus akan membawa perubahan seraya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, tampaknya, hanyalah luapan perasaansemata, yang tak lain untuk menenangkan rasa sakit rakyat yang mendera selama ini.

Mengapa itu bisa terjadi? Rasanya kita tak perlu bertanya, karena kita sudah tahu sendiri jawabnya, sistem birokrasi yang bertele-tele, dan begitu banyak lagi alasan yang tak bisa j(dijelaskan satu persatu,karena unsur keterbatasan, baik waktu maupun pikiran.

Mencermati kehadiran UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua tersebut, dirangkai dengan dua UU yang lebih awal dilahirkan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan UU Nomor 28 jikalau diinterprestasi justru paling bertentangan. Mengapa demikian, karena masing- masing UU mempunyai misi sendiri-sendiri.

Kalau UU Nomor 22 Tahun 1999, misinya bahwa titik tolak otonomi ada diKabupaten / Kota seharusnya diseriusi, demikian pula UU Nomor 28 Tahun 1999, memiliki esensi di dalam sebuah negara yang mengharuskan dan menghendaki pemerintahan itu bersih dari praktek 4 praktek KKN.Lain halnya dengan esensi UU Nomor 21 Tahun 2001, di samping esensi kewenangan penuh ada di Provinsi, UU tersebut juga dikonotasikan berpeluang besar menciptakan praktek KKN. Mengapa demikian? Bias dari implementasi yang tidak berpihak kepada rakyat, rakyat ada di kabupaten, kok kewenangan justru lebih besar di provinsi, ini kan tidak benar?

Jadi, tak salah perkiraan ini, bahwa Otonomi Khusus yang sekarang dua tahun berjalan ada baiknya ditinjau ulang, atau bila perlu dan dimungkinkan direvisi.

Menginterprestasi selama Otonomi Khusus berjalan, peluang terjadi KKN di Papua, secara karat mata jogs tidak terbantahkan lagi, karena nyata-nyata sudah terjadi? Walau demikian ada dugaan kuat terjadi praktek KKN yang dimaksud, hukum menghendaki perlu suatu bukti kuat dan akurat untuk menggiring seseorang menjadi tersangka.Jadi tidak gampang.

Tapi persoalannya yang juga pertanyaanurgen sekarang ini, adalah bagaimana perspektif dan legalitas hukum dua UU tersebut, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001? Dimana kalau udak ada niat baik dari stakeholder akan UU ini maksud,tidakmustahil akan kekuatiran pemerintahan di Papua ini akan terus jalan di tempat (stagnasi).

Terkait hal itu pula, adanya lingkup pemikiran sejakdiberlakukan UU Otonomikhusus di Papua pun, sebagaimana dicermati di kalangan orang Papua sendiri, telah muncul pemikiran pemikiran yang skopnya berwawasan lokal. Maklum pemikiran politik seperti itu di daerah sangat kurang.Padahal negara menginginkan bagaimana rakyatnya bisa berpikiran nasional, bahkan jika memungkinkan pemikiran intemasional, dengan mengedepankan rasa nasionalisme, bukan primordialisme, seperti yang muncul sekarang ini.

Inilah persoalan yang harus dikaji pengambil kebijakan di republik maupun di daerah ini, sehingga aturan maupun kebijakan yang lahir tidak saling mereduksi dengan aturan terdahulunya. Bias inilah yang hares dihindari, agar perangkat hukum yang harus ditaati semestinya, bukan malah sebaliknya dikhianati.Menelaah aspirasi pemekaran provinsi yang berkembang pula di Papua, hal itu pun sebenamya imbas dari kekecewaan. Kecewa karena kewenangan UU itu menghendaki ada di provinsi, sementara tuntutan kebutuhan, kewenangan itu harus ada di kabupaten / kota. Makanya, kalau hal ini tidak dikaji secara proporsional, tak mustahil aspirasi pemekaran akan lebih dahsyat lagi bergema. Semisal, di Kabupaten Nabire aspirasi menginginkan daerah itu menjadi ibukota provinsi tak Input dari landasan persoalan itu juga, memang dikaji dari segi mana pun daerah itu layak dimekarkan.

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;