Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Tokoh Gereja, Dinas Pendidikan Dogiyai Siap Mendukung

Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Toko…

Karya kaum awam pada...

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di Airport Sentani

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di…

SENTANI – Sejumlah m...

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan Pernikahan Sejenis

Dalai Lama : Tidak Masalah Dengan P…

{flike}TIBET - Pemim...

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Kurangi ke Bomomani dan Moanemani

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Ku…

Putaapa- Mudestus No...

7

7

Kami tolak hukum ada...

7 Jenis Burung Cenderawasih ini Sudah Mulai Punah

7 Jenis Burung Cenderawasih ini Sud…

{flike}Burung Cendra...

ARB dan Prabowo Bangun Koalisi, Lalu Siapa Capresnya?

ARB dan Prabowo Bangun Koalisi, Lal…

JAKARTA - Pertemuan ...

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifik

Menengok Suasana Ramadhan di Pasifi…

{flike}FIJI - Suasan...

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Dolly ke Timika

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Doll…

{flike}TIMIKA - Toko...

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gill Untuk Kenang Mimi Fatahan

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gil…

VANUATU - Sabtu (12/...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Pilkada Langsung Disetujui DPR RI?

Foto: republika.co.id Foto: republika.co.id

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan segera dikembalikan menjadi pemilihan langsung? Tentu belum menjadi putusan final. Sementara hanya 10 perwakilan fraksi di Komisi II dan Komisi I DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 dan 2, Senin, 19 Januari 2015.

Viva.co.id kabarkan, Perppu disetujui menjadi undang-undang dan akan dibawa ke paripurna. Walau begitu, hampir semua fraksi DPR dan DPD memberikan catatan kritis terkait materi Perppu, yang sudah harus disahkan menjadi UU sebagai payung hukum pelaksanaan pilkada.

Perppu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sementara Perppu No.2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada 2015, ada 204 daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Agung Widiyantoro dari Fraksi Partai Golkar, mengkritik Pasal 40 yang menyebutkan calon diajukan berpasangan, tapi itu tidak disebutkan dalam pasal-pasal berikutnya. Golkar juga menyorot lamanya masa jabatan pelaksana tugas (plt) gubernur, bupati dan walikota.

Persoalan lainnya adalah sengketa pilkada, karena Perppu No.1 tahun 2014 mengatur sengketa pilkada diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Sementara MA telah menyatakan sengketa pemilu diselesaikan badan khusus di luar pengadilan.

Fraksi Nasional Demokrat pendukung pemerintah, juga menilai kedua Perppu memiliki banyak persoalan. Oleh karena itu, setelah disahkan dalam Paripurna DPR, Selasa, 20 Januari 2015, revisi harus segera dilakukan.

Revisi disepakati oleh Komisi II dan pemerintah, agar tuntas sebelum masa sidang ke-II DPR 2014-2019 berakhir, Februari 2015.

"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Senin, 19 Januari 2015 14:09

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;