Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Jokowi Setuju Dialog?

Jokowi Setuju Dialog?

Arah politik Jokowi bagi Papua nampak jelas ketika ada isu beredar bahwa Otonomi Khusus Bagi Papua akan ditiadakan. Hal ini terungkap dari mulut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe di tabloidjubi.com bahwa pemerintah pusat akan menarik Undang-Undang Otsus yang berlaku sejak tahun 2001 tersebut.

Tidak ada alasan jelas dibalik beredarnya isu tersebut. Namun yang jelas, itulah trik politik Jokowi dan Jusuf Kalla bagi Papua agar orang Papua lebih mempertahankan Otsus Papua yang sudah berjalan 14 tahun lebih - dari pada ikut saudaranya Timur Leste.

Mempertahankan Otsus? Apakah Otonomi Khusus di Tanah Papua sudah berhasil? Apakah Otonomi Khusus sudah membawa dampak perubahan bagi proteksi kehidupan masyarakat Papua diatas alam adatnya?

Kenyataan yang ada, diatas Undang-Undang Otonomi Khusus, masih ada Undang-Undang lain yang diterbitkan Jakarta untuk mengatur Papua dari jarak jauh. Tidak ada kekhususan yang nampak bagi Papua. Malah pemerintahan Jokowi mau datangkan Transmigrasi dan Militer di tanah Papua. Berkali-kali dan terus menerus. Kapan diadakan Dialog agar semua program dan keinginan dapat diterima diatas satu meja?

Lukas Enembe berkeluh kepada Dubes Australia untuk RI bahwa Jakarta jelas-jelas melanggar Undang-Undang Otsus dengan mengobrak-abrik tatatan kehidupan di tanah Papua. Jakarta membuat berbagai kebijakan yang tidak diinginkan masyarakat Papua. Jakarta justru menakuti Papua dengan mendatangkan pasukan berani mati, transmigrasi, kapitalisasi, dan lain seterusnya.

Di Papua sendiri, ada MRP yang diharapkan bisa mengejewantahkan Undang-Undang Otsus. Namun aspek perlindungan, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat asli tetap saja menjadi tumpul dan tidak berdaya. Komisi Ad Hoc yang diharapkan bisa melahirkan berbagai Perdasi dan Perdasus sampai saat ini belum ada (Numberi, 2014: 426-435). Apakah ada upaya untuk menggagalkan Undang-Undang Otsus?

Salah satu contoh dibidang kebijakan Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Otsus pasal 27/21/2001: ”Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat diatur dengan Perdasi”.

Pasal ini memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menetapkan kebijakan kepegawaian yang berbeda dengan standar atau prosedur yang berlaku secara nasional melalui sebuah perdasi.

Kenyataannya, penempatan jabatan kepegawaian selalu melihat kepangkatan, tanpa melihat aspek right man in the right place. Banyak orang mampu di Papua sedang menganggur, Otsus mandeg alias hanya kejar duit semata dan karena duit, maka Jakarta buka mata besar dengan mengesampingkan esensi Otsus. Siapa yang salah bila rakyat Papua kembalikan Otsus dalam peti mati dan tuntut Merdeka? Dana Otsus yang kenyang orang Papua atau Jakarta?

Contoh lain, pentingnya pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU Otsus 21 2001 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasal ini berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembentukan dan pelaksanaan hukum (Perdasi dan Perdasus) di Papua dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc”.

Apakah komisi ini sudah dibentuk? Siapa anggota-anggotanya? Berapa Perdasi dan Perdasus yang telah dihasilkan? Apakah komisi sudah membantu Gubernur, DPRP dan MRP dalam menyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Otonomi Khusus? Siapa yang menjawab?

Tentang Perekomonian Daerah misalnya, disebutkan dalam pasal 38 ayat 2 UU Otsus Papua. Dikatakan:  “Usaha-usaha perekomonian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus”.

Seberapa jauh perusahaan-perusahaan di Papua menghargai rakyat adat. Apakah rakyat adat sudah diberdayakan sehingga mereka sendiri mengelolah SDA di Papua? Yang jelas, usaha-usaha perekomonian di Provinsi Papua memanfaatkan SDA dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan memberi jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Masih dibidang adat, UU Otsus juga masih mengatur Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Pasal 43/UU 21/2001):  “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati dan melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.

Berapa anggaran yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari dana Otsus? Kapan program 3 (tiga) tunggu (Pemerintah, Gereja dan Adat) duduk satu meja bagi dana Otsus?

Belum lagi kita bicara nasib  Lahir Besar Papua (LABEPA) yang belum diperdasuskan, Lambang Daerah (pasal 2), Kewenangan Daerah (pasal 4), pembentukan Komoni Kebenaran dan Rekonsiliasi (pasal 46), Kepolisian Daerah Papua (pasal 48), dll. Bila dikaji satu persatu, maka sampai detik ini, tak satupun pasal dalam UU Otsus yang berhasil terlaksana dengan baik di tanah Papua.

Alasan UU Otsus Dicabut

Jika memang benar Jokowi dan Jusuf Kalla mau mencabut Undang-Undang Otsus di tanah Papua, maka ada benarnya juga, karena hingga saat ini tidak ada bukti dilapangan adanya Perdasi dan Perdasus tentang penggunaan Lambang Daerah, dan pasal-pasal lain yang dipakai dalam rumah Otonomi Khusus tanah Papua.

Namun perlu diingat bahwa, komentar apapun dihapan publik, harus dipertimbangkan dengan matang, manusiawi lalu disampaikan dengan jelas dan tegas. Dengan demikian tidak menimbulkan penafsiran yang simpan siur dalam masyarakat. Jika Jokowi dan Jusuf Kalla benar-benar mau mencabut Otsus, maka perlu disampaikan kepada publik, alasan-alasannya. Bila perlu lewat Dialog.

Jokowi Setuju Dialog?

Upaya penyelesaian Konflik di tanah Papua, Jakarta tidak serius menangangi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Otsus dikasih sejak 2001, tetapi ekornya masih dipegang-pegang Jakarta. Pemerintah RI di Jakarta tidak serius dengan tanah Papua, tetapi jikalau ada sangkut paut dengan dana Otsus, pertambangan, kirim pasukan, transmigrasi dan UP4B, Jakarta justru buka mata lebar-lebar. Itulah yang sedang terkadi di tanah suci, tanah Papua ini.

Jokowi dalam sambutan Natal Nasional di Jayapura (27/12/14) jelas-jelas mengatakan setuju Dialog. Tetapi bentuk Dialog yang disodorkan ala Jokowi bersifat blusukan. Hal ini nampak dari kalimat sambutannya. Jokowi jelas tidak setuju bentuk Dialog yang disodorkan dan disuarakan selama ini. Tetapi Jokowi setuju Dialog yang bersifat langsung dari masyarakat. Disini menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana Jokowi akan menjawab soal konflik politik yang telah terjadi sejak Jokowi belum lahir? Apakah Jokowi akan jawab dari pinggir jembatan? Dari Jakarta? Atau dari Medan? Kita tidak tahu konsep pendekatan pendekatan Jokowi bagi Papua.

Yang jelas, setiap pemimpin mempunyai konsep pendekatan pembangunan. Yang tidak jelas, apakah konsep pendekatan pembangunan itu akan menyelesaikan inti soal yang terjadi selama ini di tanah Papua. Yang lebih tidak jelas lagi adalah, pengiriman pasukan, rencana program transmigrasi di tanah Papua akan menyelesaikan konflik politik di tanah Papua atau tanah Papua dijadikan ladang proyek yang pada ujung-ujungnya hanya mau menghabiskan dana negara yang tidak sedikit.

Jika saya menjadi Presiden? Saya siap kirim 10.000 pasukan pendeta dan pastor di tanah Papua untuk menciptakan Papua Tanah Damai. Dengan demikian, bila suatu saat timbul masalah, maka cukup saya buka Alkitab yang diajarkan para pendeta dan pastor tadi. Jika bingun, cukup saya bertanya kepada pendeta dan pastor, “Pak, konflik politik di tanah ini kita selesaikan dengan cara apa?”. Jika para pendeta pastor menjawab: “Ko Goblok”, ya Jakarta harus berenung dua kali lipat atas dua kata tersebut. Jika pendeta pastor menjawab: “ko kasih duit”, maka Jakarta silakan bikin program baru diatas UP4B. Jika pendeta pastor menjawab: “BERTOBATLAH”, maka Jakarta harus bertobat dan malu terhadap jeritan keluarga-keluarga duka baik dari keluarga TNI/POLRI maupun dari keluarga duka orang Papua.

Jokowi setuju Dialog? Malaikat di Surga pun tidak tahu, kecuali Jokowi sendiri.



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;