Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
TNI dan OPM Diminta Stop Baku Tembak

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Temba…

JAYAPURA - Ketua  Si...

7

7

Kami tolak hukum ada...

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Kabupaten Sendiri

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Ka…

MOAEMANI-Kepala Dist...

Like Dislike Facebook dan Foto Penembakkan di Papua

Like Dislike Facebook dan Foto Pene…

Langkah Mark Zuckerb...

Enembe Sedang Mengikuti Polling Eksodus Mahasiswa Yogya di Media Ini

Enembe Sedang Mengikuti Polling Eks…

JAYAPURA - Polling y...

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR di Tanah Papua

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR …

JAYAPURA - Pendeta B...

Ini Alasan Megawati Pilih Jokowi Maju Presiden RI

Ini Alasan Megawati Pilih Jokowi Ma…

{flike}SURABAYA - Me...

Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Tokoh Gereja, Dinas Pendidikan Dogiyai Siap Mendukung

Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Toko…

Karya kaum awam pada...

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Tanah Papua

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Ta…

JAKARTA - Selain per...

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaan  dari Pemda Intan Jaya

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaa…

SIANG BOLONG, Sabtu ...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/3)

Ketua PWI Papua terpilih, Abdul Munib bersama mantan Ketua PWI sebelumnya, Frans Ohoiwutun (foto: antara/alfian) Ketua PWI Papua terpilih, Abdul Munib bersama mantan Ketua PWI sebelumnya, Frans Ohoiwutun (foto: antara/alfian)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua)

32 Tahun Zaman Soeharto; Ketika Kepala Diletakan di Kepalan Tangan

Runtuhnya popularitas ideologi Pancasila dan semakin sedikitnya penganut ideologi ini, tidak terjadi serta merta begitu saja secara mendadak. Melainkan telah didahului oleh kesalahan meletakkan ideologi negara dalam rentang waktu yang panjang pada 32 tahun zaman Soeharto. Di zamannya, Pancasila tidak ditaruh dalam posisi ideologis, tapi di posisi politik.

Secara tampak dari luar Soeharto kelihatan peduli dengan Pancasila, dengan mengharuskan para siswa mengikuti pelajaran Pendidikan Moral pancasila (PMP) disekolah. Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada jajaran birokrasi dan TNI/Polri. Dan dia membentuk institusi pemerintah berupa Badan Penyelenggara penataran pedoman penghayatan dan pengamalan PancasilaBP7.

Dimana letak kekeliruan rezim Soeharto ? Kekeliruannya yakni pada cara dia memposisikan ideologi negara. Ideologi harus diletakan dalam ruang ideologi yaitu benak rakyat, isinya pencerahan falsafah Pancasila. Memasyarakatkan ilmu tentang ketuhanan secara benar. Mencerahkan rakyat pada makna kemanusiaan manusia, sebagai titik sentral multi dimensi dalam bernegara. Membangun Persatuan Indonesa lewat kesadaran yang bangkit dari dalam hati nurani rakyat, dari persatuan terkecil diri manusia dan keluarga. Mewujudkan pemimpin berhikmat dan menciptakan keadilan sosial diseluruh ruang dari Sabang sampai Merauke.

Dalam genggaman kekuasaan politiknya, Soeharto memakai Pancasila untuk memukul orang yang dianggap musuh politiknya. Hal ini dilakukan dalam keberulangan dan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga setelah rezimnya berakhir Pancasila terkena dampak buruknya. Sampai sekarang akibat itu masih terasa, misalnya dulu seluruh siswa bisa menghafal Pancasila. Sekarang tidak sama seperti dulu. Hanya dibacakan dalam upacara bendera dengan suara hambar sebatas seremonial.

Pers di zamannya sangat dikendalikan. Kebebasan pers saat itu hanya semu. Pada titik puncak tertentu pers dianggap melawan dirinya, akan dibredel. Itu seperti yang terjadi pada majalah Tempo tahun 1994. Pemimpin redaksi bisa menduduki jabatannya jika sudah lulus penataran P4 level tertentu. Yang ujung-ujungnya harus memberikan sahamnya pada Harmoko, menteri Penerangan tiga periode yang jadi kepanjangan tangannya untuk mengkerdilkan pers.

Dampak dari konspirasi busuk terhadap ideologi dan Pers Nasional di masa lalu terasa hingga sekarang. Kekosongan ruang ideologi dan munculnya zaman ‘raja kecil’, membuat pers nasional masih tetap terpuruk dan terjebak dalam situasi rumit. Tokoh-tokoh Pers Nasional yang tersisa kini hanya tenar di menaranya sendiri-sendiri. Hati rakyatnya merasa asing. Tidak kenal. Di era rezim Soeharto yang militeristik pers sering dipaksa untuk menulis profil buaya padahal yang diekspose hanya kadal. (bersambung)


"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Rabu, 25 November 2015 10:58

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;