Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Dolly ke Timika

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Doll…

{flike}TIMIKA - Toko...

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran da…

SETELAH sebelumnya, ...

HJT Bijmler (1890 - 1959), Antropolog dan Fotografer

HJT Bijmler (1890 - 1959), Antropol…

Dr. H.J.T. Bijlmer (...

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Rakyat LSM (2)

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Rak…

SUGAPA - Perjuangan ...

Ketika SBY Resmikan Patung Yesus Kristus di Mansinam

Ketika SBY Resmikan Patung Yesus Kr…

SORONG -  Ahad 24/8,...

Pahabol Hampir Menyamai Maradona dan Messi

Pahabol Hampir Menyamai Maradona da…

{flike}YOGYA - Pengu...

Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya dan 243 Kabupaten Akan Pilkada Tahun 2015?

Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya…

POLEMIK tentang UU P...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Ba…

Musisi dan penyanyi ...

Fransiskus, Paus Revolusioner

Fransiskus, Paus Revolusioner

Oleh: Trias Kuncahyo...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/1)

Ketua PWI Papua terpilih, Abdul Munib bersama mantan Ketua PWI sebelumnya, Frans Ohoiwutun (foto: antara/alfian) Ketua PWI Papua terpilih, Abdul Munib bersama mantan Ketua PWI sebelumnya, Frans Ohoiwutun (foto: antara/alfian)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua)

Potret Pers Kita

Kedudukan Pers ditentukan oleh ideologi dan politik yang berlaku dalam suatu negara. Di negara blok Barat, pers otomatis menjadi penganut liberalis kapitalis. Di negara Blok Rusia, pers manjadi penganut komunis sosialis. Dalam model negara demokrasi versi Blok Barat, pers biasa dihibur dengan julukan ‘Pilar ke Empat Demokrasi’.

Di Indonesia, sama juga. Pers nasional pasang naik dan surut bergantung pada pasang naik dan surutnya Ideologi Pancasila. Ketika pasang surut ideologi Pancasila terdesak oleh ideologi liberalis kapitalis, pers nasional kini bercorak liberalis kapitalis. Indikator pers nasional terjangkit ideologi liberalis kapitalis adalah terbentuknya ‘kelas media’. Papan atas diisi kelas media raksasas, semisal Group Kompas dan Group Jawa Pos. Ke bawahnya adalah media kelas menengah dan media kelas ikan puri.

Kalau menurut istilah masyarakat Papua; Laitihan lain main lain. Itulah Pers Pancasila. Dalam tataran idealnya Pers Pancasila ada di posisi sosial budaya, yang memperkuat ideologi Pancasila dan Politik Pancasila. Dan dalam konteks ideal, Pers nasional harus terkendali langsung oleh ideologi, politik dan ekonomi yang Pancasilais. Namun dalam tataran praktiknya, pers nasional sudah berbaur dengan ideologi liberalis kapitalis, politik liberalis kapitalis dan ekonomi liberalis kapitalis.

Wajahnya carut marut, bisa kita lihat jelas ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin. Dua media raksasa masing-masing memihak jagoannya. Satu media berpihak di satu calon presiden. Dan media satunya berpihak di calon presiden lainnya. Nilai independensi yang dijunjung tinggi dalam kode etik jurnalistik terang-terangan diabaikan. Tamparan telak menghunjam ke wajah pers nasional. Kode etik sudah mati. Dan para pelaku yang menginjak-injak kode etik itu tak merasa bersalah, tetap bertengger dalam kesombongannya.

Era ini hanya mempertunjukan penampilan pers yang mengusung logika kekuatan di panggung publik. Dimana seharusnya pers menganut kekuatan logika. Paham logika kekuatan inilah yang membuat era reformasi dipenuhi oleh ‘raja-raja kecil’ di masing masing pos distribusi kekuasaan. Sedangkan kekuatan logika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pers nasional, telah di abaikan. Media-media nasional lebih takut kehilangan peluang bisnis dari pada kehilangan kebenaran.

Keberadaan pers nasional hari ini seperti keadaan tubuh tanpa kepala. Mereka jalan sendiri-sendiri dengan dasar pemikiran yang berlandaskan materialisme. Peran mendidik yang sudah ditetapkan dalam nilai-nilai UU Pers dan kode etik jurnalistik tidak terlalu penting untuk dihiraukan. Konsistensi keberpihakan pada rasa takut kehilangan peluang bisnis yang terus menerus dalam keberulangan, membuat pers nasional kering makna.

Judul-judul menarik yang diandalkan media hanya disandarkan kepada permainan kata dan kemampuan mengaduk-aduk emosi pembaca. Atau drama satu babak yang mengisahkan pahlawan kesiangan. Semuanya hanya seperti keterampilan si pemain sulap yang hendak memikat publik. (bersambung)


Prev Next
Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/10)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/10)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Secercah Harapan dari Timur Bukan tidak mungkin pergumulan panjang di ranah intelektual ini akan melahirkan konsep yang lebih sempurna yang menjadi pola keterhubungan yang simbiosis mutual. Jakarta akan...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/8)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/8)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Masyarakat Adat Benteng Pertahanan Terakhir Kini keadaan manusia semakin individualis. Ditandai berdirinya kota-kota dengan pagar rumah tinggi. Dipeliharanya anjing herder yang jadi penjaga di belakang ...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/7)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/7)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Bersama Universitas Bertahta di Batok Kepala Satu hal yang perlu ditegaskan dalam pekerjaan pers adalah bahwa, pekerjaan itu adalah pekerjaan berpikir. Menulis itu bentuk luar yang nampak, bentuk dalamn...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/6)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/6)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Era Informasi; Siapa Memegangnya Dia Pemenang Perang Lain halnya dengan ungkapan, ‘’siapa memegang informasi dia akan memenagkan peperangan’. Disini tentu saja bukan sembarang informasi. Juga bukan info...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/5)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/5)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Ranah Dunia Maya; Semesta Tak Bertepi Munculnya zaman teknologi internet, menyeret pers ke ruang yang tak bertepi, - dari sebelumnya ruang terbatas berupa oplah dan jangkauan siaran. Di ranah dunia maya...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/4)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/4)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Trias Politika; Satu Kuasa Dibagi Tiga Format politik kita yang ditata dalam pedoman dasar Trias Politika, - satu kuasa dibagi tiga oleh eksekutif, legeslatif dan yudikatif, menjadikan kekuasaan tidak t...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/3)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/3)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) 32 Tahun Zaman Soeharto; Ketika Kepala Diletakan di Kepalan Tangan Runtuhnya popularitas ideologi Pancasila dan semakin sedikitnya penganut ideologi ini, tidak terjadi serta merta begitu saja secara men...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/2)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/2)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Ideologi Ketuhanan versus Ideologi Kebendaan Dua ideologi yang bertarung sepanjang peradaban manusia adalah ideologi ketuhanan melawan ideologi kebendaan. Ideologi ketuhanan dalam skup ke-Indonesia-an a...

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/1)

Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/1)

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua) Potret Pers Kita Kedudukan Pers ditentukan oleh ideologi dan politik yang berlaku dalam suatu negara. Di negara blok Barat, pers otomatis menjadi penganut liberalis kapitalis. Di negara Blok Rusia, pers...



"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Rabu, 25 November 2015 10:45

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;