Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Ini Pesan Jan Van Eechoud, Ir Soekarno dan Pendeta Is Kijne Bagi Bangsa Papua

Ini Pesan Jan Van Eechoud, Ir Soeka…

HOLLANDIA - Gubernur...

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Tanah Papua

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Ta…

JAKARTA - Selain per...

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung Habis Lebaran, Tahun ini

Jembatan Kali Mapia Akan Dirampung …

Keraguan masyarakat ...

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidup Rukun Antar Agama Sejak Dulu

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidu…

JAKARTA - "Kami meny...

Jokowi Siap Menjadi 01 Republik Indonesia

Jokowi Siap Menjadi 01 Republik Ind…

JAKARTA - Saat blusu...

Ambrosius Degey:  Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Ra…

NABIRE - Direktur Ya...

Sejak 100 Tahun Lalu?

Sejak 100 Tahun Lalu?

PARA AHLI Alkitab me...

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaan  dari Pemda Intan Jaya

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaa…

SIANG BOLONG, Sabtu ...

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

CILACAP - Ketua Umum...

Kisah Auki (2): Misa Pertama dan Kehadiran Agama Kristen Protestan

Kisah Auki (2): Misa Pertama dan Ke…

Pada tanggal 21 Dese...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriaty bahwa pemerintah pusat masih  melanggar UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dengan membuat berbagai kebijakan yang merugikan orang Papua.

Hal tersebut dikatakan Lukas Enembe usai pertemuannya dengan Dubes Australia (3/11) kepada wartawan  sebagaimana yang dilansir Alexander Leon dari tabloidjubi.com.

Kata Enembe, Dubes Australia pada saat pertemuan dengan dirinya bertanya, bagaimana hubungan Papua dan Jakarta. Lalu Enembe menjawab, pemerintah pusat banyak melanggar UU Otonomi Khusus. Seharusnya Pemerintah Pusat tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Dubes juga bertanya, siapa yang dipercayakan untuk mengurus Papua, kata Enembe, sampai saat ini dirinya tidak tahu, apakah Jusuf Kalla yang mengurus Papua atau Jokowi sendiri. Yang jelas, menurut Enembe, siapapun yang dipercayakan untuk mengurus Papua, harus tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus.

Kata Enembe, Dubes Australia sungguh sangat mendukung integritas NKRI. Australia juga tetap melanjutkan program kerja sama dibidang  beasiswa pendidikan bagi putra / putri Papua. (swp)



"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Kamis, 11 Desember 2014 13:49

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;