Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noken Se-Dunia

Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noke…

{flike}HOLANDIA - No...

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Istilah ini lama kel...

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sampai Di Malaysia, Ini Kisahnya (1)

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sa…

Pernahkah anda mende...

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekar…

HOLLANDIA – Pernyata...

7

7

Kami tolak hukum ada...

Soal Alkohol, Timika Harus Ikuti Mansinam Manokwari

Soal Alkohol, Timika Harus Ikuti Ma…

{flike}TIMIKA - Sala...

2 Pesan Penting ini Disampaikan Uskup Timika Saat Berkati Makam Auki

2 Pesan Penting ini Disampaikan Usk…

Dalam upaya mewujudk...

Kisah Auki (5/Habis): Ini Pesan Terakhir

Kisah Auki (5/Habis): Ini Pesan Ter…

Auki ialah manusia p...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriaty bahwa pemerintah pusat masih  melanggar UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dengan membuat berbagai kebijakan yang merugikan orang Papua.

Hal tersebut dikatakan Lukas Enembe usai pertemuannya dengan Dubes Australia (3/11) kepada wartawan  sebagaimana yang dilansir Alexander Leon dari tabloidjubi.com.

Kata Enembe, Dubes Australia pada saat pertemuan dengan dirinya bertanya, bagaimana hubungan Papua dan Jakarta. Lalu Enembe menjawab, pemerintah pusat banyak melanggar UU Otonomi Khusus. Seharusnya Pemerintah Pusat tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Dubes juga bertanya, siapa yang dipercayakan untuk mengurus Papua, kata Enembe, sampai saat ini dirinya tidak tahu, apakah Jusuf Kalla yang mengurus Papua atau Jokowi sendiri. Yang jelas, menurut Enembe, siapapun yang dipercayakan untuk mengurus Papua, harus tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus.

Kata Enembe, Dubes Australia sungguh sangat mendukung integritas NKRI. Australia juga tetap melanjutkan program kerja sama dibidang  beasiswa pendidikan bagi putra / putri Papua. (swp)



"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Kamis, 11 Desember 2014 13:49

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top