Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Prahara Kabupaten Dogiyai

Prahara Kabupaten Dogiyai

Iridescent is a vibr...

Wanimbo Akui Wartawan Prancis Ingin Kunjungi Markas OPM di Pirime

Wanimbo Akui Wartawan Prancis Ingin…

  WAMENA - Panglima...

Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan "Quik Count"

Kamil: Rakyat Jangan Berpatokan …

{flike}JAKARTA - Kom...

Dialog Papua Jakarta, Butuh Mediator Netral

Dialog Papua Jakarta, Butuh Mediato…

JAKARTA - Pendeta Li...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (1)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (1)

KOYEIDABAA ialah tok...

Anton Tony Mote Mengeluh Soal Kepunahan OAP

Anton Tony Mote Mengeluh Soal Kepun…

Pelaku dunia kesehat...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Awalnya, menurut Yak...

Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya dan 243 Kabupaten Akan Pilkada Tahun 2015?

Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya…

POLEMIK tentang UU P...

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Akibat Janji Inggris yang Belum Ditepati

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Aki…

JAKARTA - Setelah se...

Franz Magnis Suseno: Kehadiran Jokowi di Tanah Papua Tidak Perlu

Franz Magnis Suseno: Kehadiran Joko…

JAKARTA - Pakar Etik...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriaty bahwa pemerintah pusat masih  melanggar UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dengan membuat berbagai kebijakan yang merugikan orang Papua.

Hal tersebut dikatakan Lukas Enembe usai pertemuannya dengan Dubes Australia (3/11) kepada wartawan  sebagaimana yang dilansir Alexander Leon dari tabloidjubi.com.

Kata Enembe, Dubes Australia pada saat pertemuan dengan dirinya bertanya, bagaimana hubungan Papua dan Jakarta. Lalu Enembe menjawab, pemerintah pusat banyak melanggar UU Otonomi Khusus. Seharusnya Pemerintah Pusat tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Dubes juga bertanya, siapa yang dipercayakan untuk mengurus Papua, kata Enembe, sampai saat ini dirinya tidak tahu, apakah Jusuf Kalla yang mengurus Papua atau Jokowi sendiri. Yang jelas, menurut Enembe, siapapun yang dipercayakan untuk mengurus Papua, harus tunduk dan taat pada Undang-Undang Otonomi Khusus.

Kata Enembe, Dubes Australia sungguh sangat mendukung integritas NKRI. Australia juga tetap melanjutkan program kerja sama dibidang  beasiswa pendidikan bagi putra / putri Papua. (swp)



"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Kamis, 11 Desember 2014 13:49

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top