Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
7

7

Kami tolak hukum ada...

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bid…

NABIRE - Ada banyak ...

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Tanah Papua

Pemekaran Picu Banyak Konflik di Ta…

JAKARTA - Selain per...

Wiranto: Indonesia Perlu Pemimpin Bernurani

Wiranto: Indonesia Perlu Pemimpin B…

SURABAYA, SP - Ketua...

Jokowi Berharap Suara di Lampung

Jokowi Berharap Suara di Lampung

JAKARTA - Jokowi ber...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Awalnya, menurut Yak...

Jokowi Siap Menjadi 01 Republik Indonesia

Jokowi Siap Menjadi 01 Republik Ind…

JAKARTA - Saat blusu...

Like Dislike Facebook dan Foto Penembakkan di Papua

Like Dislike Facebook dan Foto Pene…

Langkah Mark Zuckerb...

7 Jenis Burung Cenderawasih ini Sudah Mulai Punah

7 Jenis Burung Cenderawasih ini Sud…

{flike}Burung Cendra...

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden di Tanah Papua

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden …

KISAH TAMAN EDEN dit...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Kinerja dan ULP di Intan Jaya Lebih Tinggi di Tanah Papua

Kinerja dan ULP di Intan Jaya Lebih Tinggi di Tanah Papua

BILOGAI – Upaya pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya untuk membangun daerahnya semakin nampak. Hal ini terbukti dengan pemberian tunjangan kinerja PNS yang dinilai sangat tinggi di tanah Papua. Jumlah yang diterima masing-masing PNS, staf saja pertriwulan mencapai Rp 15 juta lebih. Belum eselon IV, III dan II.

Beberapa kabupaten lain di tanah Papua ikut memberikan honor PNS, namun tidak setinggi Kabupaten Intan Jaya. Di Kabupaten Supiori, Bupati memberikan Rp.100 ribu perhari. Lalu kamudian dinaikan menjadi Rp. 150 ribu. Upaya ini tentu disambut gembira para PNS. Kata Bupati, sebagaimana dimuat media ini tempo lalu, tujuan memberikan remunerasi atau honor kepada PNS untuk meningkatkan disiplin kerja agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Di Dogiyai, per PNS diberikan Rp.220 ribu perhari. Namun ada PNS mengeluh, karena di Dogiyai ada 4 bupati dan masing-masing bupati mengeluarkan SK Jabatan sendiri-sendiri sehingga membingunkan bendahara menentukan jatah PNS untuk mendapat tunjangan Kinerja. Ada staf yang mendapat honor eselon IV, padahal sudah dinonjobkan versi bupati tertentu. Sementara ada eselon III yang mendapat kinerja ukuran staf versi bupati tertentu. 

Di beberapa kabupaten di Provinsi Papua malah tidak mendapat dana kinerja dan dana ULP. Apalagi dana insentif yang mestinya diterima perawat, mantri dan dokter. Entah dimana dana-dana itu disimpan.  Dalam sidang APBD dan ABT, PNS selalu mendengar belanja aparatur lebih tinggi dari pada belanja publik, tetapi entah berantah, hingga tahun berjalan ini,  ribuan PNS itu belum menerima hak-hak mereka. 

Beberapa PNS yang gerah dengan sikap pemimpin yang kurang menghargai hak-hak PNS ini sudah mulai tidak sabar.  Mereka bersiap melakukan demo menuntut hak-hak PNS yang dikebiri sang pemimpinnya. Sumber PNS yang enggan namanya dimuat di koran mengatakan, dana Kinerja sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN) sebagai revisi dari UU sebelumnya. Melalui UU ini, setiap PNS mendapatkan penghargaan atau honor  yang bisa diperoleh selama sebulan atau dibulatkan dalam tiga bulan. Tergantung kebijakan pimpinan SKPD. Tetapi, heran hingga saat ini hak-hak PNS tidak tahu masuk di rekening mana.

Di Keroom, sejak Juli 2014, Bupati kembali berlakukan tunjangan Kinerja berdasarkan absensi PNS. Setiap SKPD wajib menyodorkan absen ke Bagian Keuangan untuk mendapat tunjangan Kinerja dan ULP. 

“Bagi SKPD yang telah memasukkan absen kami akan membayarkan uang kinerja dan lauk- pauk dan kepala SKPD agar membuat absensi yang benar, karena pimpinan SKPD yang bertanggung jawab di kemudian hari pada absensi tersebut,”  tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Keerom Freddy H. Wona dilansir Bintang Papua (18/07).

Menurut UU 5 2014 ini, Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Prinsipnya menurut UU ASN ini, pada pasal 79 pemerintah daerah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Pasal 79 ayat 5 UU ASN menyebutkan Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu pasal 80 ayat 6 berbunyi Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Ketentuan dalam UU ASN tersebut menegaskan bahwa tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas bagi ASN di daerah dibebankan pada APBD. Artinya tidak ada konsekuensi bagi pemerintah pusat untuk menganggarkan pembayaran remunerasi atau tunjangan kinerja PNS Pemda. Daerah dengan sumber PAD yang besar pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai tentu bukan suatu keputusan yang sulit. Namun bagi daerah dengan PAD minim tentu hanya mampu memberikan tunjangan kinerja yang kecil pula.


Cara yang paling logis adalah optimalisasi anggaran sehingga bisa dialokasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja. Untuk menghindari disparitas tunjangan kinerja yang semakin melebar antar daerah dan demi terciptanya asas keadilan sebaiknya pemerintah menetapkan batasan (cluster) maksimal tunjangan kinerja daerah. (swp)



 

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;