Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Minta Referendum, Mahasiswa Papua Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Minta Referendum, Mahasiswa Papua T…

MAHASISWA PAPUA yang...

Soal Alkohol, Timika Harus Ikuti Mansinam Manokwari

Soal Alkohol, Timika Harus Ikuti Ma…

{flike}TIMIKA - Sala...

Usai Dolly Ditutup, SMS-SMS Ini Beredar

Usai Dolly Ditutup, SMS-SMS Ini Ber…

{flike}SERUI - Usai ...

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Kurangi ke Bomomani dan Moanemani

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Ku…

Putaapa- Mudestus No...

Ambrosius Degey:  Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Ra…

NABIRE - Direktur Ya...

Akan Lahir Pemimpin Besar dari Lembah Hijau

Akan Lahir Pemimpin Besar dari Lemb…

{flike}MOANEMANI - P...

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Dolly ke Timika

Tomas Kamoro Tolak Eksodus PSK Doll…

{flike}TIMIKA - Toko...

Memenuhi 5 Syarat Ini, Anda Bisa Menjadi Pemimpin

Memenuhi 5 Syarat Ini, Anda Bisa Me…

JIKA anda ingin atau...

Sejak 100 Tahun Lalu?

Sejak 100 Tahun Lalu?

PARA AHLI Alkitab me...

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Band dan Seniman Teater Budaya Papua

Rio Grime (2): Gabungan Air Mood Ba…

Musisi dan penyanyi ...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

SETELAH sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe tolak pemekaran bagi Papua, kini giliran Pdt Benny Giay tolak program pemekaran dan transmigrasi. Kedua program tersebut ditelorkan dua menteri kabinet Indonesia Hebat. Padahal, sejatinya, Papua sejak lama menolak dua program tersebut.

Menurut Benny Giay, kedua menteri itu perlu direvolusi mental, agar melihat persoalan di tanah Papua secara manusia dan beradap. Dilansir bintangpapua.com dan tabloidjubi.com, Benny secara tegas menolak pemekaran dan transmigrasi, karena hal itu bukan tuntutan rakyat Papua.

Sebelumnya, pernyataan keras menolak pemekaran di tanah Papua kembali dilontarkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe. Menurut Enembe, Jakarta harus mematuhi Undang-Undang Otonomi Khusus 21 2001 yang lahir pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dimana Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Kata Enembe, Jakarta tidak punya hak lagi untuk mengatur pemerintahan di Papua dengan adanya undang-undang Otsus di Tanah Papua. Namun sudah 13 tahun ini, sejak 2001, Jakarta  seenaknya memberikan pemekaran kabupaten dan Provinsi tanpa pertimbangan dan persetujuan MRP dan DPRP Provinsi Papua.

“Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintahan provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP dan MRP. Jadi pemekaran Provinsi dan Kabupaten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua lembaga representative dan cultural tersebut”, demikian ujar Enembe kepada wartawan di Jayapura, (2/11/14).

Menurut Enembe, dampak pemekaran di Papua, orang Papua tidak menikmati dana-dana Otsus. Mereka yang lahir besar di Papua tidak menikmati Otonomi Khusus. Masyarakat Trans dari tahun ke tahun hidup menderita, tidak ada perubahan dan perkembangan. Hal itu akibat, dana-dana Otsus dibawa kembali ke Jakarta untuk kepentingan orang-orang pusat.

“Hari ini saya katakan, dana Otsus di Papua hanya transit saja. Selanjutnya keluar Papua dan yang pakai bukan orang asli Papua. Oleh sebab itu, pemekaran tidak akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Untuk itu, tidak akan ada lagi pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe seraya mengatakan, bila mau mekarkan ada mekanisme.

Enembe juga minta agar kampus-kampus jangan seenaknya keluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang telah keluar itu bukan rekomendasi kajian ilmiah dan tapi rekomendasi kopi paste untuk cari duit.

Saat ditanya bagaimana dengan Kabupaten-Kabupaten yang telah diusulkan oleh masyarakat, Enembe mengatakan, hanya 22 kabupaten yang disetujui oleh DPRP dan MRP.  Walaupun kami sudah tahu bahwa, 22 kabupaten itu tidak diusulkan oleh masyarakat, tetapi elit-elit politik yang bersekongkol dengan orang pusat.

“Masyarakat mana yang saudara maksud. Kalau masyarakat di Papua tidak mungkin meminta pemekaran. Kalau meminta referendum pasti ya oke. Jadi yang meminta pemekaran itu elit-elit politik di Kabupaten-Kabupaten. Dengan demikian kami minta Mendagri segera cabut pengusulan pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe tegas. (bp/tj/swp)



 

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;