Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabowo

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabow…

JAKARTA - Nama bekas...

Kisah Auki (3): Sempat Diancam dan Dipenjarakan Tentara Dai Nippon

Kisah Auki (3): Sempat Diancam dan …

Tahun-tahun berikutn...

Kapolda: Bisa Bicara Merdeka, Asal Jangan Tembak-Tembak

Kapolda: Bisa Bicara Merdeka, Asal …

JAYAPURA - KEPALA Ke...

Boy, 11, eaten by crocodile in Papua New Guinea

Boy, 11, eaten by crocodile in Papu…

{flike}PNG - The lim...

The First River of Eden!

The First River of Eden!

  While most people...

Like Dislike Facebook dan Foto Penembakkan di Papua

Like Dislike Facebook dan Foto Pene…

Langkah Mark Zuckerb...

Anton Tony Mote Mengeluh Soal Kepunahan OAP

Anton Tony Mote Mengeluh Soal Kepun…

Pelaku dunia kesehat...

Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden

Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Me…

{flike}JAKARTA - Ada...

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bid…

NABIRE - Ada banyak ...

Taman Eden Menurut Kamus Ensiklopedi Alkitab Masa Kini

Taman Eden Menurut Kamus Ensikloped…

KISAH Taman Eden dit...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

HOLLANDIA – Pernyataan keras menolak pemekaran di tanah Papua kembali dilontarkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe. Menurut Enembe, Jakarta harus mematuhi Undang-Undang Otonomi Khusus 21 2001 yang lahir pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dimana Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Kata Enembe, Jakarta tidak punya hak lagi untuk mengatur pemerintahan di Papua dengan adanya undang-undang Otsus di Tanah Papua. Namun sudah 13 tahun ini, sejak 2001, Jakarta  seenaknya memberikan pemekaran kabupaten dan Provinsi tanpa pertimbangan dan persetujuan MRP dan DPRP Provinsi Papua.

“Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintahan provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP dan MRP. Jadi pemekaran Provinsi dan Kabupaten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua lembaga representative dan cultural tersebut”, demikian ujar Enembe kepada wartawan di Jayapura, (2/11/14).

Menurut Enembe, dampak pemekaran di Papua, orang Papua tidak menikmati dana-dana Otsus. Mereka yang lahir besar di Papua tidak menikmati Otonomi Khusus. Masyarakat Trans dari tahun ke tahun hidup menderita, tidak ada perubahan dan perkembangan. Hal itu akibat, dana-dana Otsus dibawa kembali ke Jakarta untuk kepentingan orang-orang pusat.

“Hari ini saya katakan, dana Otsus di Papua hanya transit saja. Selanjutnya keluar Papua dan yang pakai bukan orang asli Papua. Oleh sebab itu, pemekaran tidak akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Untuk itu, tidak akan ada lagi pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe seraya mengatakan, bila mau mekarkan ada mekanisme.

Enembe juga minta agar kampus-kampus jangan seenaknya keluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang telah keluar itu bukan rekomendasi kajian ilmiah dan tapi rekomendasi kopi paste untuk cari duit.

Saat ditanya bagaimana dengan Kabupaten-Kabupaten yang telah diusulkan oleh masyarakat, Enembe mengatakan, hanya 22 kabupaten yang disetujui oleh DPRP dan MRP.  Walaupun kami sudah tahu bahwa, 22 kabupaten itu tidak diusulkan oleh masyarakat, tetapi elit-elit politik yang bersekongkol dengan orang pusat.

“Masyarakat mana yang saudara maksud. Kalau masyarakat di Papua tidak mungkin meminta pemekaran. Kalau meminta referendum pasti ya oke. Jadi yang meminta pemekaran itu elit-elit politik di Kabupaten-Kabupaten. Dengan demikian kami minta Mendagri segera cabut pengusulan pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe tegas.

Enembe menjelaskan, soal pemekaran di tanah Papua, pemerintah Provinsi sudah memiliki Peraturan Gubernur atau disingkat Pergub. Melalui Pergub ini sudah diatur syarat-syarat memekarkan sebuah kabupaten.

“Jadi kami di Papua sudah punya aturan khusus yang disebut Pergub. Oleh karena itu, kami minta pemerintahan Jokowi jangan macam-macam mengatur tanah Papua yang sudah ber-Otsus dan memiliki Pergub sendiri terkait pemekaran”, ujar Enembe kepada wartawan.

Kata Enembe, Undang-Undang Otsus sudah final. Pemerintah Pusat diminta untuk jangan atur Papua dengan undang-undang nasional. Khusus Papua, orang Papua sudah memiliki undang-undang khusus yang lahir pada jaman Megawati dan mari kita menghargai UU Otsus tersebut. Kata Enembe, jangan lagi bikin masalah di Papua.

Kalau dikatakan, dengan pemekaran mau mensejahterahkan rakyat, kata Enembe, pemekaran tidak mensejahterahkan rakyat. Selama ini, pemekaran di Papua, hanya mensejahterahkan elit-elit lokal dan orang-orang pusat.

“Kami minta pemerintahan Jokowi stop urus-urus pemekaran di tanah Papua. Kami di Papua sudah punya aturan sendiri yang diatur dengan Peraturan Gubernur dan kami juga minta kepada para intelek di kampus-kampus untuk bicara jujur soal Papua, jangan hanya karena uang lalu keluarkan rekomendasi (kajian ilmiah, red) secara sembarangan dan tidak mendasar”, ajak Enembe.



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;