Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di Airport Sentani

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di…

SENTANI – Sejumlah m...

Sejak 100 Tahun Lalu?

Sejak 100 Tahun Lalu?

PARA AHLI Alkitab me...

Majalah Pelita Papua di Merauke Dilarang Cetak

Majalah Pelita Papua di Merauke Dil…

MERAUKE - Juli  2013...

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gill Untuk Kenang Mimi Fatahan

Andy Ayamiseba Share Lagu Vince Gil…

VANUATU - Sabtu (12/...

Noak Nawipa Minta Jokowi Siapkan Papua Sebagai Negara Baru

Noak Nawipa Minta Jokowi Siapkan Pa…

JAYAPURA - Tokoh aga...

Rio Grime (1): Berawal dari Teater Budaya Papua di Jakarta

Rio Grime (1): Berawal dari Teater …

Tanah Papua pernah m...

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Mint…

JAYAPURA – Gubernur ...

Kisah Auki (5/Habis): Ini Pesan Terakhir

Kisah Auki (5/Habis): Ini Pesan Ter…

Auki ialah manusia p...

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabowo

Ini Alasan Numberi Pindah ke Prabow…

JAKARTA - Nama bekas...

Patung Emas Bunda Maria Milik Bupati Nabire Dicuri Orang

Patung Emas Bunda Maria Milik Bupat…

PATUNG EMAS Bunda Ma...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

Enembe Secara Tegas Menolak Pemekaran di Tanah Papua

HOLLANDIA – Pernyataan keras menolak pemekaran di tanah Papua kembali dilontarkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe. Menurut Enembe, Jakarta harus mematuhi Undang-Undang Otonomi Khusus 21 2001 yang lahir pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dimana Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Kata Enembe, Jakarta tidak punya hak lagi untuk mengatur pemerintahan di Papua dengan adanya undang-undang Otsus di Tanah Papua. Namun sudah 13 tahun ini, sejak 2001, Jakarta  seenaknya memberikan pemekaran kabupaten dan Provinsi tanpa pertimbangan dan persetujuan MRP dan DPRP Provinsi Papua.

“Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintahan provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP dan MRP. Jadi pemekaran Provinsi dan Kabupaten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua lembaga representative dan cultural tersebut”, demikian ujar Enembe kepada wartawan di Jayapura, (2/11/14).

Menurut Enembe, dampak pemekaran di Papua, orang Papua tidak menikmati dana-dana Otsus. Mereka yang lahir besar di Papua tidak menikmati Otonomi Khusus. Masyarakat Trans dari tahun ke tahun hidup menderita, tidak ada perubahan dan perkembangan. Hal itu akibat, dana-dana Otsus dibawa kembali ke Jakarta untuk kepentingan orang-orang pusat.

“Hari ini saya katakan, dana Otsus di Papua hanya transit saja. Selanjutnya keluar Papua dan yang pakai bukan orang asli Papua. Oleh sebab itu, pemekaran tidak akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Untuk itu, tidak akan ada lagi pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe seraya mengatakan, bila mau mekarkan ada mekanisme.

Enembe juga minta agar kampus-kampus jangan seenaknya keluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang telah keluar itu bukan rekomendasi kajian ilmiah dan tapi rekomendasi kopi paste untuk cari duit.

Saat ditanya bagaimana dengan Kabupaten-Kabupaten yang telah diusulkan oleh masyarakat, Enembe mengatakan, hanya 22 kabupaten yang disetujui oleh DPRP dan MRP.  Walaupun kami sudah tahu bahwa, 22 kabupaten itu tidak diusulkan oleh masyarakat, tetapi elit-elit politik yang bersekongkol dengan orang pusat.

“Masyarakat mana yang saudara maksud. Kalau masyarakat di Papua tidak mungkin meminta pemekaran. Kalau meminta referendum pasti ya oke. Jadi yang meminta pemekaran itu elit-elit politik di Kabupaten-Kabupaten. Dengan demikian kami minta Mendagri segera cabut pengusulan pemekaran di tanah Papua”, ujar Enembe tegas.

Enembe menjelaskan, soal pemekaran di tanah Papua, pemerintah Provinsi sudah memiliki Peraturan Gubernur atau disingkat Pergub. Melalui Pergub ini sudah diatur syarat-syarat memekarkan sebuah kabupaten.

“Jadi kami di Papua sudah punya aturan khusus yang disebut Pergub. Oleh karena itu, kami minta pemerintahan Jokowi jangan macam-macam mengatur tanah Papua yang sudah ber-Otsus dan memiliki Pergub sendiri terkait pemekaran”, ujar Enembe kepada wartawan.

Kata Enembe, Undang-Undang Otsus sudah final. Pemerintah Pusat diminta untuk jangan atur Papua dengan undang-undang nasional. Khusus Papua, orang Papua sudah memiliki undang-undang khusus yang lahir pada jaman Megawati dan mari kita menghargai UU Otsus tersebut. Kata Enembe, jangan lagi bikin masalah di Papua.

Kalau dikatakan, dengan pemekaran mau mensejahterahkan rakyat, kata Enembe, pemekaran tidak mensejahterahkan rakyat. Selama ini, pemekaran di Papua, hanya mensejahterahkan elit-elit lokal dan orang-orang pusat.

“Kami minta pemerintahan Jokowi stop urus-urus pemekaran di tanah Papua. Kami di Papua sudah punya aturan sendiri yang diatur dengan Peraturan Gubernur dan kami juga minta kepada para intelek di kampus-kampus untuk bicara jujur soal Papua, jangan hanya karena uang lalu keluarkan rekomendasi (kajian ilmiah, red) secara sembarangan dan tidak mendasar”, ajak Enembe.



back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;