Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Sejak 100 Tahun Lalu?

Sejak 100 Tahun Lalu?

PARA AHLI Alkitab me...

Majalah Pelita Papua di Merauke Dilarang Cetak

Majalah Pelita Papua di Merauke Dil…

MERAUKE - Juli  2013...

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bid…

NABIRE - Ada banyak ...

Kepada Dubes Australia, Enembe Minta Pemerintah Pusat Patuhi UU Otsus

Kepada Dubes Australia, Enembe Mint…

JAYAPURA – Gubernur ...

Pahabol Hampir Menyamai Maradona dan Messi

Pahabol Hampir Menyamai Maradona da…

{flike}YOGYA - Pengu...

Wiranto: Indonesia Perlu Pemimpin Bernurani

Wiranto: Indonesia Perlu Pemimpin B…

SURABAYA, SP - Ketua...

Enembe: Pers Asing Boleh Masuk Papua

Enembe: Pers Asing Boleh Masuk Papu…

 Gubernur Provinsi P...

Jokowi Berharap Suara di Lampung

Jokowi Berharap Suara di Lampung

JAKARTA - Jokowi ber...

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden di Tanah Papua

Mencari Hilangnya Kisah Taman Eden …

KISAH TAMAN EDEN dit...

Diisukan, Ufo Sering Muncul di Mapia - Papua

Diisukan, Ufo Sering Muncul di Mapi…

{flike}BOMOMANI - Me...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya dan 243 Kabupaten Akan Pilkada Tahun 2015?

Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, ada dua pengertian pilkada serentak itu. Pertama, serempak dalam artian bersamaan dengan perangkat penyelenggara pemerintah daerah yakni anggota DPRD dan gubernur, bupati/walikota. Kedua, pilkada serempak antara pemilihan bupati/walikota dan gubernur. Menurutnya, pilkada serempak menguntungkan karena menghemat biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hanya hingga saat ini belum diketahui, apakah di daerah yang disebutkan dibawah ini, akan dilakukan pemilihan DPRD secara ulang atau tidak. Kita ikuti. Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, ada dua pengertian pilkada serentak itu. Pertama, serempak dalam artian bersamaan dengan perangkat penyelenggara pemerintah daerah yakni anggota DPRD dan gubernur, bupati/walikota. Kedua, pilkada serempak antara pemilihan bupati/walikota dan gubernur. Menurutnya, pilkada serempak menguntungkan karena menghemat biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hanya hingga saat ini belum diketahui, apakah di daerah yang disebutkan dibawah ini, akan dilakukan pemilihan DPRD secara ulang atau tidak. Kita ikuti.

POLEMIK tentang UU Pilkada yang telah disahkan DPR namun ditolak Presiden melalui Perpu, secara langsung akan berimbas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Ada 247 Kabupaten / kota dan 7 provinsi akan melakukan pemilihan bupati pada tahun 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, Jumat (3/10/2014), ada 247 daerah yang akan menggelar Pilkada di 2015. Secara rinci ada 7 provinsi dan 240 kabupaten/kota se-Indonesia. Data itu mungkin bertambah dengan Daerah Otonom Baru yang sudah disahkan DPR.

Berikut 7 provinsi yang akan menggelar Pilkada tahun 2015 seperti yang diberitakan di Detiknews dot com antara lain: (1) Provinsi Sumatera Barat (akhir masa jabatan 15 Agustus 2015), (2) Provinsi Jambi (akhir masa jabatan 3 Agustus 2015), (3) Provinsi Bengkulu, (4) Provinsi Kepulauan Riau, (5) Provinsi Kalimantan Tengah, (6) Provinsi Kaimanta Selatan,  (7) Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk Kabupaten / kota yang juga akan Pilkada tahun 2015 antara lain seperti terdata berikut ini. Kami urutkan berdasarkan keberadaan provinsi.

Provinsi Papua:

Kab. Asmat, Kab. Nabire, Kab. Warofen, Kab. Merauke, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Membramo Raya, Kab. Membrammo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayapura, Kab. Tolikara, Kab. Sarmi, Kab. Boven Digoel, Kab. Supiori, Kab. Yapen Waropen.

Provinsi Papua Barat:

Kab. Fakfak, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab.Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Teluk Tambrauw, Kab. Maybrat, (satu kab. belum tercatat).

Provinsi Sumatera Utara:

Kota Medan, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Binjau, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Toba Samosir, Kota Sibolga, Kab. Labuhan Batu, Kab. Pakpat Bharat, Kab. Humbang Hasundtn, Kab. Asahan, Kab. Samosir, Kota Pemantang Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kota Tanjung Balai, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kota Tebingtinggi, Kota Mandailing Natal dan Kab. Karo.

Provinsi Sumatera Barat:

Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Bukit Tinggi, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan.

Provisnsi Riau:

Kab. Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, dan Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Hulu, Kab. Oku Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Oku Timur dan Kab. Musi Rawas.

Provinsi Bengkulu:

Kab. Seluma, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong, Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, dan Kab. Kaur.

Provinsi Lampung:

Kab. Lampung Selatan, Kota Metro, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Barat.

Provinsi Bangka Belitung:

Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Bangka Selatan.

Provinsi Kep Riau:

Kab. Lingga, Kab. Bintan, dan Kab. Kepulauan Anambas.

Provinsi Jambi:

Kab. Tanjung Jbng Barat, Kab. Batanghari dan Kota Sungai Penuh.

Provinsi Jawa Barat:

Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Karawang dan Kota Depok Provinsi Jawa Tengah: Kab. Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Magelang, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kab. Boyolali, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Klaten.

Provinsi DIY:

Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul dan Kab. Bantul.

Provinsi Jawa Timur:

Kab. Ngawi, Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, Kota Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Kediri, Kab. Sumenep, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kab. Gresik, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Sidoarjo, Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Pacitan dan Kab. Jember.

Provinsi Banten:

Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kab. Pandeglang.

Provinsi Bali:

Kab. Karang Asem, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar, Kab. Bangli, dan Kab. Jembrana.

Provinsi NTB:

Kab. Bima, Kab. Lombok Tengah, Kab. Dompu, Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Sumbawa.

Provinsi NTT:

Kab. Sumba Barat, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Timur Tengah Utara, Kab. Sabu Raijua dan Kab. Flores Timur Provinsi Kalimantan Barat: Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Sekadau, Kab. Bengkayang, Kab. Melawi, Kab. Sintang.

Provinsi Kalimantan Tengah:

Kota Waringin Timur dan Kab. Waringin Barat.

Provinsi Kalimantan Selatan:

Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru, Kab. Balangan, dan Kab. Hulu Sugai Tengah.

Provinsi Kalimantan Timur:

Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser, Kab. Berau, Kota Samarinda, dan Kab. Kutai Timur.

Provinsi Kalimantan Utara:

Kab. Bulungan dan Kab. Tana Tidung.

Provinsi Sulawesi Utara:

Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kota Manado, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Kota Tomohon dan Kota Bitung.

Provinsi Sulawesi Tenggara:

Kab. Poso, Kab. Toli-toli, Kab. Tojo Una-una, Kab. Sigi, Kota Palu dan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Selatan: Kab. Pangkajene Kep, Kab. Barru, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Soppeng, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Bulukumba, Kab. Tana Toraja, Kab. Kepulauan Selayar, dan Kab. Toraja Utara.

Provinsi Sulawesi Tenggara:

Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Utara, dan Kabupaten Bombana.

Provinsi Gorontalo:

Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo dan Kab. Pohuwato.

Provinsi Sulawesi Barat:

Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara.

Provinsi Maluku:

Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Kep Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan.

Provinsi Maluku Utara:

Kota Ternate, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Barat,Kab. Pulau Morotai.

Jikalau polemik masih berkepanjangan maka, rencana Pilkada serempat yang awalnya direncanakan dilaksanakan bulan Juni 2015, kemungkinan akan ditunda bulan Oktober 2015. Demikian, sumber KPU Pusat (14/10).


"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Senin, 08 Desember 2014 10:09

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;