Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Paus Pecat 4 Kardinal Bank Vatikan

Paus Pecat 4 Kardinal Bank Vatikan

{flike}VATIKAN - Pau...

Pahabol Hampir Menyamai Maradona dan Messi

Pahabol Hampir Menyamai Maradona da…

{flike}YOGYA - Pengu...

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Tembak

TNI dan OPM Diminta Stop Baku Temba…

JAYAPURA - Ketua  Si...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mumai)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mu…

Apakah sikap dan tin...

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidup Rukun Antar Agama Sejak Dulu

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidu…

JAKARTA - "Kami meny...

Fransiskus, Paus Revolusioner

Fransiskus, Paus Revolusioner

Oleh: Trias Kuncahyo...

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR di Tanah Papua

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR …

JAYAPURA - Pendeta B...

Ambrosius Degey:  Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Ra…

NABIRE - Direktur Ya...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Menang dan Kalah Secara Terhormat

"MK perlu mempertimbangkan aspek legalitas, memeriksa dengan seksama, memutuskan secara adil dan bijaksana. Karena presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat," ujar Prof Yusril Ihza Mahendra. Ilustrasi foto: Merdeka.com "MK perlu mempertimbangkan aspek legalitas, memeriksa dengan seksama, memutuskan secara adil dan bijaksana. Karena presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat," ujar Prof Yusril Ihza Mahendra. Ilustrasi foto: Merdeka.com

Kisruh Pilpres RI bermula ketika 12 Lembaga Survey memberikan hasil Quik Count yang berbeda-beda. Sebagian mengunggulkan pasangan Jokowi-JK dan sebagian lain untuk Prabowo-Hatta.

Ketika KPU Pusat (22 Juli 2014) mengumumkan perolehan suara masing-masing kandidat, Jokowi-JK mengungguli Prabowo dengan perolehan suara yang tidak terlampau jauh. Kubu Prabowo kecewa dan sontak meminta Pilpres ulang. Alasannya, karena hasil perolehan suara yang diterimanya berbeda dengan pengumuman KPU pusat. Lalu kemudian, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK.

Alasan gugatan tentu dan pasti karena banyak pelanggaran yang diperoleh tim Prabowo di lapangan. Apakah nanti terbukti benar ada pelanggaran atau tidak, tergantung putusan MK, 21 Agustus 2014 mendatang. Disini yang menjadi keinginan dari semua pihak adalah, MK dapat memutus sengketa Pilpres secara adil dan bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak, terutama konstituen, rakyat Indonesia.

Bisa saja bukti-bukti gugatan dari tim kuasa hukum Prabowo (setelah “dikoreksi” MK), ditolak dan yang lain diterima. Itu semua sedang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia karena disiarkan secara langsung oleh sejumlah telivisi nasional.

Rakyat Indonesia yang semakin sadar hukum, akan menilai, apakah putusan itu melengceng dari kenyataan yang terjadi atau sebaliknya, putusan MK nanti benar-benar adil dan bijaksana. Hal ini akan menentukan masa depan pemilihan presiden yang jauh lebih efektif, efisien, legal dan berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara ini. Dari jalur ini pulalah yang akan melahirkan Presiden yang betul-betul “suci” dan “bersih”.

Bila proses ini berjalan benar maka, pihak yang kalah akan mengatakan, benar kami kalah secara terhormat dan bagi pihak yang menang, akan mengatakan, benar kami menang secara terhormat.

Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, MK RI harus belajar pada lembaga sejenis di Thailand saat memutuskan sengketa pemilu.

"MK di Thailand dapat menilai apakah pemilu konstitusional atau tidak konstitusional. Itu terkait legalitas pemilu itu sendiri. Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri," jelas Yusril usai memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di gedung MK, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014.

Bagi Yusril, permasalahan substansi dan legalitas sangatlah penting dibanding jumlah suara yang dipermasalahkan. Substansi dan legalitas, imbuhnya, adalah aspek krusial dalam setiap pemilu.

"MK perlu mempertimbangkan aspek legalitas, memeriksa dengan seksama, memutuskan secara adil dan bijaksana. Karena presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat," ujarnya.

Yusril menambahkan adanya ancaman krisis legitimasi yang akan memicu instabilitas politik nasional bila MK tidak memutuskan sengketa dengan seadil adilnya. Kondisi instabilitas itu, menurutnya, akan mengganggu pemerintahan selanjutnya.

Keterangan saksi juga harus diperhatikan betul. Termasuk mencermati berbagai bukti yang diajukan.

"Ini menjadi acuan penting bagi para hakim konstitusi dalam memberikan putusan sengketa ini tanpa menghilangkan substansi yang memastikan prinsip luber dan jurdil," ungkapnya seperti dilansir Republika.co.id.

Kita menunggu putusan MK, juga menunggu siapa Presiden RI berikutnya.


back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;