Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Pilkada Langsung Disetujui DPR RI?

Pilkada Langsung Disetujui DPR RI?

JAKARTA - Pemilihan ...

Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tunggu Kehancuran

Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tun…

JAKARTA - Juru bicar...

Paus Kecam "Kebobrokan" di Vatikan

Paus Kecam "Kebobrokan" d…

{flike}Paus Fransisk...

Sering Terjadi Penembakan: Dua Kabupaten Ini Diminta Ditutup

Sering Terjadi Penembakan: Dua Kabu…

HOLLANDIA - Beberapa...

Inikah  Hadiah Natal TNI/POLRI Bagi Rakyat Papua di Paniai?

Inikah Hadiah Natal TNI/POLRI Bagi…

TRAGEDI 8 Desember 2...

Jacob Rumbiak: Kami Ingin Lepas Dengan Indonesia Secara Damai

Jacob Rumbiak: Kami Ingin Lepas Den…

MENTERI Luar Negeri ...

Heve long Nauru Palamen i gohet yet

Heve long Nauru Palamen i gohet yet

{flike}PNG - Palamen...

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran dan Transmigrasi

Benny Giay Tegas Tolak Pemekaran da…

SETELAH sebelumnya, ...

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

H+1 Prabowo - Hatta Unggul di Papua

{flike}HOLANDIA - Pa...

Jokowi Diminta Tegas Soal Penembakan di Papua

Jokowi Diminta Tegas Soal Penembaka…

PESEKUTUAN Gereja-Ge...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidup Rukun Antar Agama Sejak Dulu

Jimi Demianus Iji selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dalam sebuah kesempatan di Jakarta. Foto: Indonesiarayanews.com. Jimi Demianus Iji selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dalam sebuah kesempatan di Jakarta. Foto: Indonesiarayanews.com.

JAKARTA - "Kami menyatakan penyesalan karena kehidupan kami di tanah Papua khususnya kerukunan antar agama sangat baik dari dulu sampai kini dan tidak pernah dibawa dalam isu seperti ini. Oleh karena itu kami mohon supaya saudara-saudara kita kuasa hukum tim pemohon belajar sejarah yang baik sehingga tidak menodai perasaaan kami," ujar Jimmy Demianus Iji selaku Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-JK dari Provinsi Papua Barat.

Pernyataan tersebut terlontar di Sidang MK (14 Agustus 2014), ketika mendengar pernyataan tim kuasa hukum pasangan Prabowo Hatta mendalilkan isu agama dan kemerdekaan Papua Barat yang digunakan tim Jokowi - JK untuk memenangkan suara di negeri burung Cenderawasih tersebut.

Menurut Jimy alias Mr TP ini, isu Papua Merdeka justru dihembuskan oleh Gubernur Papua Barat, B.O. Atararury selaku Ketua Pemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

"Dikatakan bahwa tim sukses pasangan nomor urut dua (Joko-JK) menyebarkan isu merdeka sehingga itu yang menyebabkan pasangan nomor urut dua menang. Ini tidak benar. Yang benar adalah yang menyebarkan isu Papua merdeka ini gubernur Papua Barat di Papua Barat," ujar Jimmy di persidangan.

Menurut Jimmy, ucapan Gubernur Papua Barat tersebut secara resmi dimuat di tabloid jubi pada tanggal 21 Juni 2014 dan disebarluaskan di Papua.

Oleh karena itu, Iji meminta kepada Tim Kuasa Hukum Prabowo Hatta untuk kembali belajar sejarah kehidupan beragama di Papua dan sejarah perjuangan Papua Merdeka. Ia meminta, kedua isu ini sebaiknya jangan dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi di Indonesia.


UCC | SP | ENDE | ND


"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Rabu, 25 November 2015 12:51

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;