Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Novela Nawipa Dapat Pujian dari Prabowo Subianto

Novela Nawipa Dapat Pujian dari Pra…

JAKARTA - Saksi dari...

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Menghebohkan itu

Ini Kesaksian Novela Nawipa yang Me…

JAKARTA - Sebelumnya...

Noak Nawipa Minta Jokowi Siapkan Papua Sebagai Negara Baru

Noak Nawipa Minta Jokowi Siapkan Pa…

JAYAPURA - Tokoh aga...

Banyak Pejabat Papua Miliki Senjata

Banyak Pejabat Papua Miliki Senjata

{flike}HOLANDIA - In...

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

Buku Yoman Dijual Diam-Diam

{flike}HOLANDIA - Ho...

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidup Rukun Antar Agama Sejak Dulu

Jimi Demianus Iji: Orang Papua Hidu…

JAKARTA - "Kami meny...

Inii Kedaa Inii Kodaa

Inii Kedaa Inii Kodaa

Jika anda lebih meme...

7

7

Kami tolak hukum ada...

Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Tokoh Gereja, Dinas Pendidikan Dogiyai Siap Mendukung

Auki Tekege Ditetapkan Sebagai Toko…

Karya kaum awam pada...

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brothers Minta Suaka Politik ke Luar Negeri

Isu-Isu Ini Beredar Usai Black Brot…

SUBUH, sekitar pukul...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Pemekaran Tidak Menguntungkan Rakyat Papua

Pemekaran Tidak Menguntungkan Rakyat Papua

KONDISI real belakangan ini sedang berbanjiran pemekaran di seantoro Indonesia. Baik itu pemekaran desa, distrik, kabupaten bahkan propinsi. Siapapun yang usulkan pemekaran, pemerintah pusat tentu tidak segan-segan terbitkan surat keputusan (SK). Tanpa periksa syarat-syarat menjadi sebuah daerah otonom baru. Padahal banyak persyaratan yang belum terpenuhi.

Jika berbicara pemekaran tentu berbicara menyangkut kesejaterahan di daerah otonom baru tersebut. Namun, hadirnya daerah otonom baru sering terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi terjadi pro dan kontra keduanya mempunyai dampak yang baik dan buruk.

Lebih-lebihnya di pulau Papua pemekaran wilayah 'berbanjiran' tanpa regulasi yang jelas. Permintaan pemekaran dari orang-orang yang asal dari wilayah timur Indonesia ini, dihadapan orang-orang Jakarta, selalu dikabulkan. Bahkan proses kepengurusan pemekaran selalu dipercepat. Ingin mengurus pemekaran melalui jalur istana presiden, Menteri dalam Negeri bahkan melalui jalur politik, bagi orang papua, sangat mudah.

Berdasarkan hasil analisa penulis, pemekaran terjadi atas dasar kekecewaan segelintir orang akibat tidak menduduki pemimpin di suatu daerah (Bupati dan Gubernur). Dan juga karena, tidak dilantiknya pada suatu jabatan di daerah tersebut. Sehingga kekecewaan oknum-oknum tersebut dilampiaskan melalui mengemis pemekaran di jakarta.

Dengan hadirnya daerah otonom baru, banyak hal yang terjadi kesenjangan dalam implementasi pembangunan di berbagai sektor. Baik itu penerapan aturan serta pelaksanaan aturan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Umpamanya, rekomendasi dari pemerintah pusat kepada daerah otonom baru untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan hati nurani dari warga masyarakat.

Bahkan surat keputusan yang di buat dari pemerintah pusat lebih cenderung ke kepentingan rakyat lokal. Tetapi kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang di maksud. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap kebijakan dalam membangun sangat singkron dengan kebutuhan daerah. Namun, pelaksanaan tidak sejalan dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya pengawasan belum berjalan dengan efektif tetapi orang jakarta masih ingin keluarkan surat rekomendasi untuk membentuk daerah otonom baru.

Itu berarti secara tidak langsung pemerintah pusat sedang skenariokan sebuah konflik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga terbentuk kelompok-kelompok berdasarkan ras, suku dan wilayah pemerintahan. Padahal sebelum ada pemekaran di wilayah Papua, hubungan kekerabatan antara orang Papua sangat erat dan saling mengenal satu sama lainnya.

Selain itu pemekaran membawa malapetaka yang sangat dasyat terhadap masyarakata Papua sehingga terjadi pertumpahan darah pada saat pesta demokrasi berlangsung. Manusia bisa mengklaim bahwa terjadi pertumpahan darah akibat dari proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Secara teori, benar. Tapi kita tidak bisa menyatakan pernyataan itu secara tanpa regulasi yang jelas. Karena Pemilihan Umum (Pemilu), lahir karena ada pemekaran. Jika tidak tidak ada daerah otonom baru tidak ada, belum tentu memakan korban jiwa. Seperti yang terjadi dibeberapa wilayah di Papua.

Kasus lain juga, setiap daerah otonom atau kabupaten definitif maupun yang masih status karateker, jabatan-jabatan penting dalam birokrasi di tempati oleh orang-orang non-pribumi. Sedangkan, orang asli papua kerjanya sebagai bawahan atau staf. Setidaknya salah satu fungsi dari pada pemekaran ialah untuk meningkatkan kesejateraan dan mendorong masyarakat pribumi sebagai tuan di negerinya sendiri. Pada prinsipnya ditengah maraknya pemekaran daerah, orang asli setempat akan semakin transisi.

Pemekaran daerah di wilayah Papua salah satu pendekatan marginal dengan secara sengaja yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap orang asli papua secara tersistem dan terstruktur. Agar, orang papua suatu ketika tertransisi di atas negerinya sendiri. ***


*Penulis ialah mantan Mahasiswa dan sekarang menetap di Wakeitei Kabupaten Deiyai - Papua


 

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;