Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/swarapap/public_html/images/myphotos
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/myphotos

Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Franz Magnis Suseno: Kehadiran Jokowi di Tanah Papua Tidak Perlu

Franz Magnis Suseno: Kehadiran Joko…

JAKARTA - Pakar Etik...

Jokowi Makan Nasi Goreng Bersama Megawati

Jokowi Makan Nasi Goreng Bersama Me…

JAKARTA - Wacana Gub...

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di Airport Sentani

Menteri Yembise Didemo Mama-Mama di…

SENTANI – Sejumlah m...

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

Hatta Umumkan Capres Setelah Pileg

CILACAP - Ketua Umum...

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.com

Ini Daftar Tim Redaksi Swarapapua.c…

Sudah terlalu lama p...

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Akibat Janji Inggris yang Belum Ditepati

Romo Benny Susetyo: Perang Gaza Aki…

JAKARTA - Setelah se...

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage, Menetap di Modio

Kisah Auki (1): Berpisah dari Tage,…

Auki Tekege ialah so...

Enembe: Pers Asing Boleh Masuk Papua

Enembe: Pers Asing Boleh Masuk Papu…

 Gubernur Provinsi P...

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua New Guinea

Saatnya Buka Kran Jodoh ke Papua Ne…

{flike}NABIRE - Peme...

Inii Kedaa Inii Kodaa

Inii Kedaa Inii Kodaa

Jika anda lebih meme...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

NABIRE - Ada banyak predikat Cum Laude (pujian, red) yang bisa diperoleh pejabat Papua di berbagai Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar S1-S2 atau S3, tetapi penghargaan atau pujian yang diberikan Prof. Dr. dr. Anies, Mkes, dan Prof.Dr. R. Benny Riyanto, SH., MH,, CN cs kepada DR Martha Pigome SH.Mhum rupanya agak berbeda. Soalnya, gelar kehormatan tersebut diberikan kepada Pigome yang meraih pencapaian akademik yang berbeda dan diberikan secara tertulis dalam ijazah.

Predikat Cum Laude diberikan kepada Pigome setelah mempertahankan Disertasi dengan judul Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.
 
Tim yang menguji diserta Pigome, selain Prof Anies dan Prof Benny, yaitu, Prof.Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum (Promotor) Dr. Nanik Trihastuti, SH., MHum (Ko Promotor)   Prof.Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS   Prof.Dr. Arief Hidayat, SH., MS   Prof.Dr. Suteki, SH., MHum   dan Prof.Dr. Daud Silalahi, SH selaku Penguji Eksternal.
 
Pigome dalam disertasinya meneliti dua permasalahan yaitu tentang bagaimana politik hukum pertambangan di Indonesia dan bagaimana pengelolaan pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup pada era Otonomi Daerah.
 
Terungkap bahwa di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Pada jaman Belanda, hukum pertambangan yang diberlakukan  adalah dikenal dengan istilah “Indische Mijnwet”.  Tujuan utama adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak pertambangan kepada kaum partikelir saja. Indische Mijnwet hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.
 
Kaum Partikelir yang dimaksud adalah hak pengusahaan pertambangan atas bahan galian diberikan hanya untuk orang atau golongan tertentu/swasta. Pada waktu itu karena sektor pertambangan dikuasai oleh kaum partikelir maka telah membawa dampak positif bagi pemerintah Belanda. Dan oleh karena itu Belanda mendapat keuntungan yang besar dibanding masyarakat pribumi.
 
Setelah Indonesia merdeka, Pigome dihadapan tim penguji mengatakan, Indonesia masih berlakukan “Indische Mijnwet” dengan sedikit perubahan-perubahan. Mulai dari Era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, yang mana intinya masyarakat pribumi (pengusaha) dari waktu ke waktu diberi kuasa untuk mengolah tambang dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah hanya mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengawasi pertambangan.
 
Pigome menjelaskan, sejalan dengan pemberian Otonomi Khusus, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri (Zelwetgeving) untuk mengatur pertambangan rakyat dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang bisa saja menghambat keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

Pigome masih menyangsikan, apakah pemerintah daerah masih melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan yang dilakukan di berbagai tempat dewasa ini. Soalnya, usaha pertambangan dewasa ini terlihat tidak memperhatikan dampak-dampak lingkungan hidup. Yang jelas, dosen Uswim Nabire ini mengatakan, pertambangan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat, sehingga dalam perencanaan maupun dalam pengawasan harus terencana dan terpadu. Sebab, usaha tambang ini, sejak jaman Belanda hingga sekarang, sering hanya mengejar hasil tambang semata dari pada lingkungan itu sendiri dan sekitarnya.  (nd)

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;