Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/swarapap/public_html/images/myphotos
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/myphotos

Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Biar Jelek, Dia Temanmu

Biar Jelek, Dia Temanmu

1). Apa yang kita bu...

Mengenal Tokoh Nuim Khaiyath Sang Legenda Radio Australia

Mengenal Tokoh Nuim Khaiyath Sang L…

Baik buruk hubungan ...

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Ewanetaida (Tempat Wajib Istirahat)

Istilah ini lama kel...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mumai)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (3/Mu…

Apakah sikap dan tin...

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Kurangi ke Bomomani dan Moanemani

Mudestus Nokuwo Minta Masyarakat Ku…

Putaapa- Mudestus No...

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuman Support for West Papuan Independence

Vanuatu's Prime Minister Joe Natuma…

PASIFIC - Vanuatu's ...

Edo Kondologit Maju DPR RI dari Dapil 1 Papua

Edo Kondologit Maju DPR RI dari Dap…

Kepada Lenny Tristia...

Rio Grime (1): Berawal dari Teater Budaya Papua di Jakarta

Rio Grime (1): Berawal dari Teater …

Tanah Papua pernah m...

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Koyeidaba dan Touye Kapogeiye (2)

Awalnya, menurut Yak...

Kangguru, Pelompat Jarak Jauh

Kangguru, Pelompat Jarak Jauh

SIAPA yang tidak tah...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

NABIRE - Ada banyak predikat Cum Laude (pujian, red) yang bisa diperoleh pejabat Papua di berbagai Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar S1-S2 atau S3, tetapi penghargaan atau pujian yang diberikan Prof. Dr. dr. Anies, Mkes, dan Prof.Dr. R. Benny Riyanto, SH., MH,, CN cs kepada DR Martha Pigome SH.Mhum rupanya agak berbeda. Soalnya, gelar kehormatan tersebut diberikan kepada Pigome yang meraih pencapaian akademik yang berbeda dan diberikan secara tertulis dalam ijazah.

Predikat Cum Laude diberikan kepada Pigome setelah mempertahankan Disertasi dengan judul Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.
 
Tim yang menguji diserta Pigome, selain Prof Anies dan Prof Benny, yaitu, Prof.Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum (Promotor) Dr. Nanik Trihastuti, SH., MHum (Ko Promotor)   Prof.Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS   Prof.Dr. Arief Hidayat, SH., MS   Prof.Dr. Suteki, SH., MHum   dan Prof.Dr. Daud Silalahi, SH selaku Penguji Eksternal.
 
Pigome dalam disertasinya meneliti dua permasalahan yaitu tentang bagaimana politik hukum pertambangan di Indonesia dan bagaimana pengelolaan pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup pada era Otonomi Daerah.
 
Terungkap bahwa di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Pada jaman Belanda, hukum pertambangan yang diberlakukan  adalah dikenal dengan istilah “Indische Mijnwet”.  Tujuan utama adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak pertambangan kepada kaum partikelir saja. Indische Mijnwet hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.
 
Kaum Partikelir yang dimaksud adalah hak pengusahaan pertambangan atas bahan galian diberikan hanya untuk orang atau golongan tertentu/swasta. Pada waktu itu karena sektor pertambangan dikuasai oleh kaum partikelir maka telah membawa dampak positif bagi pemerintah Belanda. Dan oleh karena itu Belanda mendapat keuntungan yang besar dibanding masyarakat pribumi.
 
Setelah Indonesia merdeka, Pigome dihadapan tim penguji mengatakan, Indonesia masih berlakukan “Indische Mijnwet” dengan sedikit perubahan-perubahan. Mulai dari Era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, yang mana intinya masyarakat pribumi (pengusaha) dari waktu ke waktu diberi kuasa untuk mengolah tambang dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah hanya mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengawasi pertambangan.
 
Pigome menjelaskan, sejalan dengan pemberian Otonomi Khusus, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri (Zelwetgeving) untuk mengatur pertambangan rakyat dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang bisa saja menghambat keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

Pigome masih menyangsikan, apakah pemerintah daerah masih melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan yang dilakukan di berbagai tempat dewasa ini. Soalnya, usaha pertambangan dewasa ini terlihat tidak memperhatikan dampak-dampak lingkungan hidup. Yang jelas, dosen Uswim Nabire ini mengatakan, pertambangan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat, sehingga dalam perencanaan maupun dalam pengawasan harus terencana dan terpadu. Sebab, usaha tambang ini, sejak jaman Belanda hingga sekarang, sering hanya mengejar hasil tambang semata dari pada lingkungan itu sendiri dan sekitarnya.  (nd)

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;