Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu, Rombongan itu Menghilang

Usai Menebas Tubuh Pigome dan Semu,…

Ini kronologis kejad...

The First River of Eden!

The First River of Eden!

  While most people...

Paus: Saya Percaya Tuhan, tetapi Bukan Tuhan Katolik

Paus: Saya Percaya Tuhan, tetapi Bu…

{flike}VATICAN  — Pa...

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaan  dari Pemda Intan Jaya

Daniel Wandagau Harapkan Penghargaa…

SIANG BOLONG, Sabtu ...

Ini Pernyataan Jokowi Terkait Tragedi Enarotali

Ini Pernyataan Jokowi Terkait Trage…

Rakyat Papua sudah l...

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Kabupaten Sendiri

Degey: Saatnya Orang Mapia Bikin Ka…

MOAEMANI-Kepala Dist...

Ada yang Membunuh Persipura?

Ada yang Membunuh Persipura?

KEKALAHAN telak Pers...

Fransiskus, Paus Revolusioner

Fransiskus, Paus Revolusioner

Oleh: Trias Kuncahyo...

Wahai Anakku Cantik

Wahai Anakku Cantik

Wahai anakku cantik,...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

Ambrosius Degey: Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)

Ambrosius Degey SH. Direktur Yayasan Bina Mandiri Utama Nabire Papua. Foto: Stiker Kompanye. Ambrosius Degey SH. Direktur Yayasan Bina Mandiri Utama Nabire Papua. Foto: Stiker Kompanye.

NABIRE - Direktur Yayasan Bina Mandiri Utama Nabire, Ambrosius Degey SH mencalonkan diri menjadi salah satu calon legislatif (Caleg) dari Partai PDI-Perjuangan untuk kursi Provinsi Papua. Ambros maju dari DAPIL 3 yang meliputi wilayah Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Timika. Tidak beda jauh dengan calon-calon yang lain, Ambros pun sibuk memasang stiker berukuran sedang disejumlah sudut ruas jalan.

“Itu sesuai kemampuan dana. Bila dana cukup, bisa bikin Baliho berukuran besar”, ujarnya kepada Papuapos Nabire awal bulan Maret lalu.

Ambros yang lama di Parung Bogor ini menyampaikan maksud dan tujuannya ingin menjadi wakil rakyat di Provinsi Papua. Pertama adalah bahwa Ambros ingin luruskan maksud pemberian Otonomi Khusus bagi Papua yang mana hingga saat ini, tiga komponen penting yaitu Gereja, LSM dan Adat tidak ikut menikmati.

“100 persen kami rakyat LSM, Gereja dan Adat tidak merasakan Otonomi Khusus”, ujar Ambros, mantan jebolan UI 2003 itu.

Menurutnya, Otonomi Khusus itu digagas Rias Rasyid 14 tahun silam agar LSM, Adat dan Gereja bisa ikut membangun tanah Papua. Tetapi  nyatanya, dalam pembahasan RAPBD itu saja, tiga komponen tadi tidak pernah dilibatkan. Selama ini, cukup DPRD dan Pemerintah mereka “baku atur” dan rakyat tetap menjadi penontong.

“Jadi jangan heran bila rakyat kembalikan Otonomi Khusus dalam peti mati”, ujarnya.

Dalam rangka aspirasikan kepentingan LSM, Gereja dan Adat, Ambros sejak menjadi direktur YABIMU Nabire, dirinya pernah memimpin barisan LSM yang ada di Nabire guna menggugat pemerintah agar tiga komponen itu diperhatikan. Mulai dari LSM YAPIS, YPPK, YPPGI, Gereja Katolik, GKII, GKIP melakukan rapat berkali kali di Kantor Yabimu Kaliharapan.

Dalam rangka itu pula, YABIMU pun pernah membedah APBD dan hasilnya menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Gerakan advokasi kebijakan dan Good Governance tentu menjadi tantangan besar bukan saja di Nabire, tetapi di seluruh tanah Papua. Ketika orang terlena dengan Dana Otsus yang bergelimang, ternyata yang ikut membangun tanah Papua adalah LSM. Dan persoalan sekarang adalah, LSM maju membangun tanah Papua dengan tangan kosong tapi hasilnya dirasakan rakyat, sementara Pemerintah membangun tanah Papua dengan miliaran rupiah, tapi hasilnya tidak dirasakan rakyat.

Menurut Ambros, untuk menjawab persoalan ini, maka mesti ada Perdasi dan Perdasus yang jelas dan tegas agar jatah Gereja, LSM dan Adat diperhitungkan dalam APBD. Dan sementara, yang bisa tetapkan Perdasi dan Perdasus adalah DPRD Provinsi Papua. Maka hal itu menjadi salah satu alasan dirinya mencalonkan diri menjadi Caleg Provinsi Papua dari partai yang sedang mengusung Jokowi itu.

Salah satu contoh, kata Ambros, Pemerintah sekarang bisa membangun kerja sama dengan jasa terbang Susi Air atau Avia Star untuk membantu rakyat kurangi beban transportasi. Atau juga Telkomsel agar HP bisa berdering sampai di dusun. Tetapi pemerintah tidak pernah teken MoU dengan pihak Swasta. Misalnya subsidi pertahun dengan YAPIS, YPPGI untuk berantas kebodohan lewat jalur pendidikan. Atau dengan Gereja Katolik tangani Asrama Dogiyai di Manado. 

“Kita tetap berjuang agar ketika komponen tadi tetap menjadi perhatian Pemerintah bergandeng tangan membangun tanah Papua tercinta”, paparnya. (nd)

"Tak ada gading yang tak retak", begitupun dengan tulisan atau berita yang kami muat di media ini. Dari waktu ke waktu kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan seperlunya (kecuali opini, essai, catatan pinggir atau artikel). Oleh sebab itu, apabila mau download, mohon perhatikan tanggal akses, identitas penulis dan judul tulisan agar kompatibel dengan referensi anda. Tulisan diatas kami rapikan kembali pada hari Rabu, 25 November 2015 12:50

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;