Now Reading
Bupati Dogiyai Lantik 75 PNS Gantikan 75 Kepala Kampung yang Selesai Masa Jabatannya
0

β€œTugas yang diberikan adalah amanah dari Tuhan untuk melayani masyarat dengan sungguh sungguh. Laksanakan tugas dengan hati nurani karena kampung adalah tempat asalmu, disana ada mama, bapa, adik kaka, ipar dan seluruh sanak saudara ada disana. Oleh sebab itu, bagi PJ kakam siapa yang meninggalkan tempat tugas selama 1 bulan berturut turut tanpa alasan dan keterangan atau ijin yang jelas dari kepala distrik. ApabilaΒ  PJ kakam melakukan KKN berarti akan di proses sesuai hukum dan prosedur yg berlaku, serta akan di berhentikan Β dari penjabat kakam dan jabatan PNS pun akan dicopot bersamaan”, ujar Damiana.

Komentar Facebook

Akibat penyakit Corona yang dikwatirkan bisa saja merambah hingga pedalaman Papua, maka, 75 Kampung dari 79 Kampung yang di Kabupaten Dogiyai yang masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 2020, diganti dengan 75 Sekretaris Kampung di kampung masing-masing. Menurut Kepala DPMPK Kabupaten Dogiyai, Damiana Tekege, SH. M.Hum, pergantian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang menjamin pergantian sementara yang bisa saja diduduki oleh PNS sambil menunggu pemilihan yang akan dilakukan langsung oleh masyarakat di kampungnya masing-masing.

Ketua Forum Diskusi Sekretaris Kampung Se-Kabupaten Dogiyai, Stefanus Petege dalam laporannya menulis, Bupati bersama kepala DPMPK Dogiyai kwatir bila masyarakat berkumpul dan melakukan pemilihan bisa saling menyebarkan penyakit Corona 19 yang belum pasti. Oleh sebab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka, pemerintah Dogiyai berdasarkan aturan yang berlaku, melakukan pergantian sementara hingga nanti dinyatakan aman oleh institusi resmi.

Secara lengkap Petege menyebut aturan hukum yang menjamin pergantian sementara Kepala Kampung yang bisa dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Sekretaris Kampung yang bersangkutan. Yaitu, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada bagian ke empat pemberhentian Kepala Desa, pasal 40, ayat (2) huruf a, berakhirnya masa jabatan kepala desa. Oleh sebab itu, maka Bupati Dogiyai memberhentikan 66 Kepala desa sejak tgl 14Β  April 2020 yang pernah ditetapkan tanggal 27 Januari 2014 silam.

Menurut Petege, hal tersebut didukung pula dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasalΒ  57; ayat (1) dan ayat (3) Bupati / walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (3) dari Unsur Pegawai Negari Sipil (PNS) dari Pemda kab/kota.

Berdasarkan Ketentuan tersebut,Β  Bupati punya kewenangan untuk mencabut ketetapannya untuk kembali memberikan kewenangan kepada warga untuk memilih Kepala Kampung secara langsung.

Kepala DPMPK Kabupeten Dogiyai, ketika memberikan mandate kepada Sekretaris Kampung yang akan mengelolah Pemerintahan Kampung untuk pulang ke kampong masing-masing melanjutkan tugas-tugas kepala Kampung. Dia juga meminta untuk segera mempersiapkan proses pemilihan kepala kampong dan melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada bupati lewat dinas.

β€œTugas yang diberikan adalah amanah dari Tuhan untuk melayani masyarat dengan sungguh sungguh. Laksanakan tugas dengan hati nurani karena kampung adalah tempat asalmu, disana ada mama, bapa, adik kaka, ipar dan seluruh sanak saudara ada disana. Oleh sebab itu, bagi PJ kakam siapa yang meninggalkan tempat tugas selama 1 bulan berturut turut tanpa alasan dan keterangan atau ijin yang jelas dari kepala distrik. ApabilaΒ  PJ kakam melakukan KKN berarti akan di proses sesuai hukum dan prosedur yg berlaku, serta akan di berhentikan Β dari penjabat kakam dan jabatan PNS pun akan dicopot bersamaan”, ujar Damiana.

Total Page Visits: 12800 - Today Page Visits: 1

Leave a Response