Now Reading
Ketidakadilan Pemerintah Dalam Perijinan Dibidang Kehutanan Diatas Tanah Papua
1

Ketidakadilan Pemerintah Dalam Perijinan Dibidang Kehutanan Diatas Tanah Papua

……. Dalam pengalaman selama ini sangat terihat jelas bahwa Pemerintah pusat dengan kewenangannya sangat menganakemaskan Pengusaha Pemegang HPH dan Pengusaha Kelapa Sawit dan menomorduakan stakeholder lain di Papua, bahkan kayu mereka disebut Ilegal Loging, dan tidak memberikan ruang kelola kepada stakeholder lain secara maksimal.

Berdasarkan data Provinsi Papua menyebutkan luas hutan Papua sekitar 28.621.799,707 Ha yang terdiri dari hutan lahan kering primer sebesar 16.034.266,437 Ha, hutan rawa primer seluas 4.940.145,353 Ha dan daerah rawa seluas 7.647.387,917 Ha.

Luas hutan Papua diatas antara lain telah terbagi,Menurut, koran tempo, 30 January 2019, hal 15, dari Luas total hutan di Tanah Papua, yang telah dimanfaatkan untuk HPH adalah 5.596.838 hektar, diberikan atau dilepas untuk kebun sawit seluas 1.256.153 hektar, yang telah dimanfaatkan untuk Hutan Tanaman Industri adalah seluas, 524.675 hektar untuk Hutan Tanaman Indistri, sementara itu, Perijinan bagi Masyarakat Adat untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat,(HPH) Adat yang direncakan untuk masyarakat adat, menurut koran tempo, edisi 24 desember, hal 11,Total luas keseluruhannya 78.040 hektar.

Pengelola Kayu di Papua Di Papua

Stakeholder yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan sebagai berikut; Pengusaha Pemegang HPH,Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK),Pengusaha Pemilik Sawwmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat. Pemegang HPH semuanya adalah Pengusaha Non Papua dan berasal dan tinggal diluar Papua, sementara yang lain adalah orang Non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua. Dalam hal tertentu Pemegang HPH selalu menjadi anak emas.

Dalam pengalaman selama ini sangat terihat jelas bahwa Pemerintah pusat dengan kewenangannya sangat menganakemaskan Pengusaha Pemegang HPH dan Pengusaha Kelapa Sawit dan menomorduakan stakeholder lain di Papua, bahkan kayu mereka disebut Ilegal Loging, dan tidak memberikan ruang kelola kepada stakeholder lain secara maksimal.

Kita juga duga Penyebab kerusakan hutan di Papua sejak lama dilakukan oleh para pemegang HPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, manfaat ekonomi industri kehutanan untuk PAD Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang diberikan oleh pemegang HPH tidak ada apalagi manfaatnya bagi pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai pemilik hutan.

Masyarakat Papua telah berubah pola hidup mereka dahulu kayu mereka hanya gunakan untuk keperluan konsumsi kini kayu telah mereka gunakan juga untuk kepentingan produksi sebagai sumber pendapatan mereka, pola produksi dan pemasaran mereka lakukan dengan dua cara antara lain; mereka lakukan sendiri dan juga bermitra dengan pengusaha.

Sejauh ini belum ada pengaturan yang jelas soal pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat dan juga kemitraan antara masyarakat adat dengan pengusaha kayu/pelaku usaha lokal di Papua. Sehingga dapat menjadi payung hukum yang jelas dan tegas.

Pemerintah Provinsi Papua, pada tahun 2008, telah mengesahkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Keduanya mengatur perizinan pemanfaatan kayu oleh masyarakat hukum adat, yang disebut HPH adat.

HPH adat ini hanya bisa diberikan kepada masyarakat hukum adat lewat koperasi atau badan usahanya. Berbeda dengan HPH yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, HPH adat menurut Perdasus tersebut diberikan oleh gubernur. Lokasinya dapat berupa kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi, kawasan budidaya non- kehutanan, dan area yang sudah dibebani izin pemanfaatan kayu.

HPH adat didesain dengan semangat keberlanjutan. Luasnya maksimum 5.000 hektare dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang setelah izin habis. Penebangan mengikuti rencana tebang yang sudah disepakati masyarakat adat, dilakukan atas pohon yang sudah jelas kepemilikannya dan tidak boleh menggunakan alat berat, dan kayu diolah dengan portable sawmill (mesin sawmill portable). Sampai 2018, sudah ada 18 HPH adat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan empat lagi masih dalam proses perizinan.

Penutup

Pemerintah pusat disinyalir menolak HPH adat, dengan alasan belum adanya pasal yang mengatur tentang hutan adat dalam UU No 41 Tahun 1999,hal ini ditandai dengan belum ditandatanganinya NSPK.Persyaratan penting dalam menguatkan HPH adat belum dipenuhi: tidak ada pencadangan wilayah adat, pemetaan wilayah adat, serta penetapan masyarakat adat dan wilayahnya. Kejelasan subyek dan wilayah adat ini penting untuk mempertegas keberadaan hutan adat.

Stagnasi ini bisa membuat masyarakat adat makin tidak percaya akan konsistensi negara, serta adanya ketidak adilan oleh negara terhadap rakyat, Apalagi mereka melihat ada pihak yang tidak memiliki izin dengan mudah mengambil kayu di wilayah hutan negara atau wilayah adat. Mereka juga melihat ada praktek yang menganakemaskan investor besar, seperti diberikan konsesi HPH yang luasnya mencapai 5,5 juta hektare dan investor kelapa sawit dengan pelepasan kawasan hutan seluas 1,2 juta hektare untuk korporasi kelapa sawit.

282total visits,3visits today

1 Comments
  • Yohanes
    February 5, 2019 at 2:07 pm

    Payung Hukum usaha-usaha bidang kehutanan selalu menjadi perhatian penting dari pemerintahl; kepemilikan, hak ulayat dan pengelolaan industri kayu dengan tetap memberdayakan masyarakat pribumi agar lebih kompetitif, paham persaingan industri kayu, usaha-usaha meubel dan lain-lain.

Leave a Response