Now Reading

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

by adminJuly 26, 2018

Ada banyak predikat Cum Laude (pujian, red) yang bisa diperoleh pejabat Papua di berbagai Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar S1-S2 atau S3, tetapi penghargaan atau pujian yang diberikan Prof. Dr. dr. Anies, Mkes, dan Prof.Dr. R. Benny Riyanto, SH., MH,, CN cs kepada DR Martha Pigome SH.Mhum rupanya agak berbeda. Soalnya, gelar kehormatan tersebut diberikan kepada Pigome yang meraih pencapaian akademik yang berbeda dan diberikan secara tertulis dalam ijazah.

Predikat Cum Laude diberikan kepada Pigome setelah mempertahankan Disertasi dengan judul Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.

Tim yang menguji diserta Pigome, selain Prof Anies dan Prof Benny, yaitu, Prof.Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum (Promotor) Dr. Nanik Trihastuti, SH., MHum (Ko Promotor) Prof.Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS Prof.Dr. Arief Hidayat, SH., MS Prof.Dr. Suteki, SH., MHum dan Prof.Dr. Daud Silalahi, SH selaku Penguji Eksternal.

Pigome dalam disertasinya meneliti dua permasalahan yaitu tentang bagaimana politik hukum pertambangan di Indonesia dan bagaimana pengelolaan pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup pada era Otonomi Daerah.

Terungkap bahwa di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Pada jaman Belanda, hukum pertambangan yang diberlakukan adalah dikenal dengan istilah “Indische Mijnwet”. Tujuan utama adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak pertambangan kepada kaum partikelir saja. Indische Mijnwet hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.

Kaum Partikelir yang dimaksud adalah hak pengusahaan pertambangan atas bahan galian diberikan hanya untuk orang atau golongan tertentu/swasta. Pada waktu itu karena sektor pertambangan dikuasai oleh kaum partikelir maka telah membawa dampak positif bagi pemerintah Belanda. Dan oleh karena itu Belanda mendapat keuntungan yang besar dibanding masyarakat pribumi.

Setelah Indonesia merdeka, Pigome dihadapan tim penguji mengatakan, Indonesia masih berlakukan “Indische Mijnwet” dengan sedikit perubahan-perubahan. Mulai dari Era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, yang mana intinya masyarakat pribumi (pengusaha) dari waktu ke waktu diberi kuasa untuk mengolah tambang dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah hanya mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengawasi pertambangan.

Pigome menjelaskan, sejalan dengan pemberian Otonomi Khusus, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri (Zelwetgeving) untuk mengatur pertambangan rakyat dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang bisa saja menghambat keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

Pigome masih menyangsikan, apakah pemerintah daerah masih melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan yang dilakukan di berbagai tempat dewasa ini. Soalnya, usaha pertambangan dewasa ini terlihat tidak memperhatikan dampak-dampak lingkungan hidup. Yang jelas, dosen Uswim Nabire ini mengatakan, pertambangan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat, sehingga dalam perencanaan maupun dalam pengawasan harus terencana dan terpadu. Sebab, usaha tambang ini, sejak jaman Belanda hingga sekarang, sering hanya mengejar hasil tambang semata dari pada lingkungan itu sendiri dan sekitarnya. (nd)

94total visits,3visits today

Posted In

Martha Pigome Raih Gelar Doktor Bidang Hukum

Leave a Response Cancel reply