Now Reading
Kontrak Freeport Diperpanjang Sampai 2041: "Sebelum Prabowo Menang?"
0

Kontrak Freeport Diperpanjang Sampai 2041: "Sebelum Prabowo Menang?"

by adminJuly 26, 2018

Pemerintah Indonesia akhirnya benar-benar memperpanjangย kontrak karya PT Freeportย Indonesia, dari seharusnya berakhir pada 2021, menjadi lebih panjangย lagi, yakni tahun 2041. Banyak pengamat menilai, ada kekuatiran dibalik upaya mempercepat perpanjangan kontrak Freeport. Pengusaha takut jikalau Prabowo menjadi Presiden, pengusaha Asing didepak keluar dan kontrak Freeport – RI terkatung-katung. Padahal kontrak Freeport harusnya 2019.


Kompas.com memberitakan, pemerintah menjamin bahwa kesepakatan menjamin perpanjanganย kontrak akan tertuang dalam memorandum of understandingย (MoU) yang akan ditandatangani sebelumย masa pemerintahan Presiden Susiloย Bambang Yudhoyono berakhir.1
“Perjanjian ini menjadi bagianย tak terpisahkan, mengikat duaย belah pihak, Indonesia dan Freeport, dan merupakan bagian dariย amandemen kontrak,” tandas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Baraย Kementerian Energi dan Sumberย Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, Jumatย (6/6/2014).
Keputusan ini, kata Sukhyar, diambilย untuk memberikan kepastianย bagi investor asing, mengingat dana investasi yang dibenamkanย oleh Freeport besar, yakni mencapai 15 miliar dollar AS.
Terlebih lagi, dalam rapat maraton sepekan terakhir, manajemenย Freeport juga menyepakatiย poin lain dalam kontrak.ย 
Pertama, Freeport berjanji akanย membangun pabrik pemurnian atau smelter mineral emas diย Gresik, Jawa Timur, dengan nilaiย investasi 2,3 miliar dollar AS. Selama ini, Freeport memilih ekspor konsentratย mineral tanpa pengolahan.
Kedua, perusahaan tembaga,ย emas, dan perak ini di Grasberg,ย Papua, juga bersedia menaikkanย royalti dari yang berlaku saat iniย cuma 1 persen menjadi 3,75 persen. Namun,ย Freeport meminta agar kenaikanย royalti ini berlaku setelah perpanjanganย kontrak atau pada 2021.
Ketiga, Freeport juga setuju melakukanย divestasi saham sebesarย 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan BUMN ataupunย BUMD, sesuai aturan yangย berlaku.
Keempat, Freeport juga menjaminย penggunaan tenaga kerja lokalย dan produk dalam negeri hinggaย 100 persen. Terakhir, Freeport juga setujuย atas pengurangan areal wilayahย pertambangan dari 212.950ย hektar menjadi 125.000 hektar.
Rozik B Soetjipto, Chief Executiveย Officer Freeport Indonesia, sebelumnya mengatakan, kalau renegosiasiย sudah selesai, “Sekarang tinggalย bahas hukumnya saja,” ujar dia.ย 
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Daisy Pimayanti, menambahkan,ย beberapa poin renegosiasiย sudah dilakukan Freeport, sepertiย mempekerjakan warga lokal hinggaย 98 persen dari total jumlah pekerja. Pemakaianย barang produksi dalam negeriย kini juga sudah mencapai 60 persen.
Namun, menurutย pengamat pertambangan Marwan Batubara, hasil renegosiasi ini kurangย menguntungkan Indonesia, terutama dalam hal kewajiban divestasi.
Menurut dia, pemerintah seharusnyaย memperlakukan Freeportย sama dengan perusahaan tambangย asing yang memiliki kewajiban melepas 51ย persen sahamnya.
Dengan begitu, Indonesia bisaย mengambil kontrol atas perusahaan-perusahaan tambang yang dikuasaiย oleh pihak asing itu. Dengan demikian pula,ย pemerintah paham produksi,ย ekspor, hingga royalti yang seharusnyaย menjadi bagian Indonesia.
Terlebih lagi, menurut amanat Undang-Undangย Mineral dan Batu Bara, negaraย menguasai sumber daya alam.ย “Alasan Freeport adalah tambangย terintegrasi dan berinvestasi tambangย bawah tanah, itu bukan alasanย untuk lepas saham 30ย persen saja,”ย ujar Marwan.
Hanya, Sukhyar meyakinkanย bahwa pemerintah sangat berhati-hatiย dalam renegosiasi agar takย merugikan pada kemudian hari.
Sementara itu
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menegaskan renegosiasi kontrak karya tidak akan diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan, kebijakan strategis tersebut merupakan kewenangan presiden baru yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang.
โ€œPresiden SBY dalam sidang kabinet selalu menegaskan tidak ada kebijakan strategis yang diambil dalam sisa masa jabatannya hingga Oktober nanti. Tentu kebijakan tersebut termasuk masalah renegosiasi kontrak karya,โ€ kata Firmanzah saat dihubungi Tempo, Ahad, 8 Juni 2014.
Menurut Firmanzah, masalah kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang saat ini intens dibahas tim renegosiasi merupakan langkah untuk memberikan masukan pada pemerintahan mendatang. Dia membantah kabar sudah adanya nota kesepahaman perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041.
โ€œPemerintah sekarang hanya memberikan pertimbangan terkait poin-poin renegosiasi tersebut dan mungkin hanya berupa draft. Kalau penandatanganan kontrak karya itu dipastikan oleh pemerintahan mendatang,โ€ ujarnya.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan, nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah sedang disusun. MoU ini terkait poin-poin renegosiasi yang harus dilaksanakan Freeport agar kontraknya bisa diperpanjang hingga 2014.
โ€œSaat ini masih dibicarakan detail prinsip dari MoU itu. Karena perpanjangan kontrak harus mengikuti Undang-Undang yaitu bisa dilakukan pada 2019,โ€ kata Rozik.
Menurut Rozik, dalam MoU tersebut dibahas terkait kesediaan Freeport untuk merealisasikan enam poin renegosiasi diantaranya masalah pembangunan pabrik pengolahan (smelter), divestasi, royalti, dan lahan. Seluruh poin itu sudah disepakati antara Freeport dan pemerintah. โ€œEnam poin yang disebutkan ESDM sudah sepakat. Tapi MoU belum ditandatangani,โ€ katanya.
Dia mengatakan pemerintah nantinya akan memantau dan mengevaluasi realisasi dari seluruh poin renegosiasi tersebut hingga 2019. Jika seluruh poin renegosiasi dilaksanakan, hal itu akan menjadi pertimbangan kontrak Freeport di Indonesia diperpanjang. โ€œKarena tidak mungkin melanggar UU. Jadi pemerintah yang akan datang ikut memantau perkembangannya,โ€ ujarnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan Indonesia dikeruk melalui Freeport. Memperpanjang kontrak dengan Freeport hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia ke depan.
Sebelumnya
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung membantah pernyataan pejabat di Kementerian ESDM soal keputusan pemerintah memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia.
Chairul menegaskan bahwa kewenangan memperpanjang kontrak Freeport hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang.
“Enggak, saya rasa itu keterangan tidak benar, bahwa kewenangan perpanjangan kontrak Freeport itu pada pemerintahan yang akan datang, karena aturannya menyatakan perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak itu berakhir,” ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Chairul menjelaskan, kontrak karya Freeport seharusnya selesai pada tahun 2021. Untuk memperpanjang kontrak, katanya, harus dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni tahun 2019. Oleh karena itu, Chairul memastikan keputusan kelanjutan kontrak karya Freeport akan menjadi wewenang penuh pemerintahan yang akan datang.
“Sekarang kita hanya bisa melakukan renegosiasi, tetapi tidak bisa memperpanjang masa kontrak, jadi paling cepat 2019. Jadi kepada pemerintahan yang besok atau pemerintahan yang akan datangnya lagi,” imbuh mantan Ketua Ekonomi Nasional itu.
Pernyataan Chairul ini berbeda dengan penyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar pada Jumat (6/6/2014). Sukhyar mengakui perpanjangan kontrak Freeport memang baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Namun, pemerintah akan menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak itu dalam sebuah memorandum of understanding (MoU) terlebih dulu.
MoU itu akan diteken sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berakhir. Keputusan itu, menurut Sukhyar, diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi yang dibenamkan Freeport mencapai 15 miliar dollar AS.
Yang menjadi pertimbangan pemerintah lainnya adalah pihak manajemen Freeport menyepakati poin lain dalam kontrak, misalnya pembangunan smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur; menaikkan royalti dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75 persen; melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, serta penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen.(kompas.com)

Total Page Visits: 611 - Today Page Visits: 2

Leave a Response