Now Reading
Kontrak Freeport Diperpanjang Sampai 2041: "Sebelum Prabowo Menang?"
0

Kontrak Freeport Diperpanjang Sampai 2041: "Sebelum Prabowo Menang?"

by adminJuly 26, 2018

Pemerintah Indonesia akhirnya benar-benar memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia, dari seharusnya berakhir pada 2021, menjadi lebih panjang lagi, yakni tahun 2041. Banyak pengamat menilai, ada kekuatiran dibalik upaya mempercepat perpanjangan kontrak Freeport. Pengusaha takut jikalau Prabowo menjadi Presiden, pengusaha Asing didepak keluar dan kontrak Freeport – RI terkatung-katung. Padahal kontrak Freeport harusnya 2019.


Kompas.com memberitakan, pemerintah menjamin bahwa kesepakatan menjamin perpanjangan kontrak akan tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.1
“Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak, Indonesia dan Freeport, dan merupakan bagian dari amandemen kontrak,” tandas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, Jumat (6/6/2014).
Keputusan ini, kata Sukhyar, diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing, mengingat dana investasi yang dibenamkan oleh Freeport besar, yakni mencapai 15 miliar dollar AS.
Terlebih lagi, dalam rapat maraton sepekan terakhir, manajemen Freeport juga menyepakati poin lain dalam kontrak. 
Pertama, Freeport berjanji akan membangun pabrik pemurnian atau smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Selama ini, Freeport memilih ekspor konsentrat mineral tanpa pengolahan.
Kedua, perusahaan tembaga, emas, dan perak ini di Grasberg, Papua, juga bersedia menaikkan royalti dari yang berlaku saat ini cuma 1 persen menjadi 3,75 persen. Namun, Freeport meminta agar kenaikan royalti ini berlaku setelah perpanjangan kontrak atau pada 2021.
Ketiga, Freeport juga setuju melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan BUMN ataupun BUMD, sesuai aturan yang berlaku.
Keempat, Freeport juga menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen. Terakhir, Freeport juga setuju atas pengurangan areal wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 125.000 hektar.
Rozik B Soetjipto, Chief Executive Officer Freeport Indonesia, sebelumnya mengatakan, kalau renegosiasi sudah selesai, “Sekarang tinggal bahas hukumnya saja,” ujar dia. 
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Daisy Pimayanti, menambahkan, beberapa poin renegosiasi sudah dilakukan Freeport, seperti mempekerjakan warga lokal hingga 98 persen dari total jumlah pekerja. Pemakaian barang produksi dalam negeri kini juga sudah mencapai 60 persen.
Namun, menurut pengamat pertambangan Marwan Batubara, hasil renegosiasi ini kurang menguntungkan Indonesia, terutama dalam hal kewajiban divestasi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memperlakukan Freeport sama dengan perusahaan tambang asing yang memiliki kewajiban melepas 51 persen sahamnya.
Dengan begitu, Indonesia bisa mengambil kontrol atas perusahaan-perusahaan tambang yang dikuasai oleh pihak asing itu. Dengan demikian pula, pemerintah paham produksi, ekspor, hingga royalti yang seharusnya menjadi bagian Indonesia.
Terlebih lagi, menurut amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, negara menguasai sumber daya alam. “Alasan Freeport adalah tambang terintegrasi dan berinvestasi tambang bawah tanah, itu bukan alasan untuk lepas saham 30 persen saja,” ujar Marwan.
Hanya, Sukhyar meyakinkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam renegosiasi agar tak merugikan pada kemudian hari.
Sementara itu
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menegaskan renegosiasi kontrak karya tidak akan diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan, kebijakan strategis tersebut merupakan kewenangan presiden baru yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang.
“Presiden SBY dalam sidang kabinet selalu menegaskan tidak ada kebijakan strategis yang diambil dalam sisa masa jabatannya hingga Oktober nanti. Tentu kebijakan tersebut termasuk masalah renegosiasi kontrak karya,” kata Firmanzah saat dihubungi Tempo, Ahad, 8 Juni 2014.
Menurut Firmanzah, masalah kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang saat ini intens dibahas tim renegosiasi merupakan langkah untuk memberikan masukan pada pemerintahan mendatang. Dia membantah kabar sudah adanya nota kesepahaman perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041.
“Pemerintah sekarang hanya memberikan pertimbangan terkait poin-poin renegosiasi tersebut dan mungkin hanya berupa draft. Kalau penandatanganan kontrak karya itu dipastikan oleh pemerintahan mendatang,” ujarnya.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan, nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah sedang disusun. MoU ini terkait poin-poin renegosiasi yang harus dilaksanakan Freeport agar kontraknya bisa diperpanjang hingga 2014.
“Saat ini masih dibicarakan detail prinsip dari MoU itu. Karena perpanjangan kontrak harus mengikuti Undang-Undang yaitu bisa dilakukan pada 2019,” kata Rozik.
Menurut Rozik, dalam MoU tersebut dibahas terkait kesediaan Freeport untuk merealisasikan enam poin renegosiasi diantaranya masalah pembangunan pabrik pengolahan (smelter), divestasi, royalti, dan lahan. Seluruh poin itu sudah disepakati antara Freeport dan pemerintah. “Enam poin yang disebutkan ESDM sudah sepakat. Tapi MoU belum ditandatangani,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah nantinya akan memantau dan mengevaluasi realisasi dari seluruh poin renegosiasi tersebut hingga 2019. Jika seluruh poin renegosiasi dilaksanakan, hal itu akan menjadi pertimbangan kontrak Freeport di Indonesia diperpanjang. “Karena tidak mungkin melanggar UU. Jadi pemerintah yang akan datang ikut memantau perkembangannya,” ujarnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan Indonesia dikeruk melalui Freeport. Memperpanjang kontrak dengan Freeport hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia ke depan.
Sebelumnya
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung membantah pernyataan pejabat di Kementerian ESDM soal keputusan pemerintah memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia.
Chairul menegaskan bahwa kewenangan memperpanjang kontrak Freeport hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang.
“Enggak, saya rasa itu keterangan tidak benar, bahwa kewenangan perpanjangan kontrak Freeport itu pada pemerintahan yang akan datang, karena aturannya menyatakan perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak itu berakhir,” ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Chairul menjelaskan, kontrak karya Freeport seharusnya selesai pada tahun 2021. Untuk memperpanjang kontrak, katanya, harus dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni tahun 2019. Oleh karena itu, Chairul memastikan keputusan kelanjutan kontrak karya Freeport akan menjadi wewenang penuh pemerintahan yang akan datang.
“Sekarang kita hanya bisa melakukan renegosiasi, tetapi tidak bisa memperpanjang masa kontrak, jadi paling cepat 2019. Jadi kepada pemerintahan yang besok atau pemerintahan yang akan datangnya lagi,” imbuh mantan Ketua Ekonomi Nasional itu.
Pernyataan Chairul ini berbeda dengan penyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar pada Jumat (6/6/2014). Sukhyar mengakui perpanjangan kontrak Freeport memang baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Namun, pemerintah akan menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak itu dalam sebuah memorandum of understanding (MoU) terlebih dulu.
MoU itu akan diteken sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berakhir. Keputusan itu, menurut Sukhyar, diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi yang dibenamkan Freeport mencapai 15 miliar dollar AS.
Yang menjadi pertimbangan pemerintah lainnya adalah pihak manajemen Freeport menyepakati poin lain dalam kontrak, misalnya pembangunan smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur; menaikkan royalti dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75 persen; melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, serta penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen.(kompas.com)

Total Page Visits: 557 - Today Page Visits: 1

Leave a Response