Now Reading
Ambrosius Degey: Suatu Saat Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)
0

Ambrosius Degey: Suatu Saat Ingin Mewakili Rakyat LSM (1)

by adminJuly 26, 2018

Direktur Yayasan Bina Mandiri Utama Nabire, Ambrosius Degey SH yang aktif sebagai kader Partai PDI-Perjuangan kepada media ini (02/012014) mengatakan, suatu saat ingin menjadi wakil rakyat mewakili masyarakat Papua yang selama ini tak pernah menjadi partner kerja pemerintah.

Ambros yang sudah cukup lama jualan ayam di Parung Bogor ini mengatakan, pemberian Otonomi Khusus bagi bangsa Papua, hingga saat ini belum menyentuh masyarakat. Disudut-sudut dan pinggiran hanya terdengar pembagian dana Otsus diberikan untuk mama-mama Papua, Lembaga Adat dan LSM, juga bagi pemuda dan bidang-bidang lain. Tetapi hingga 19 tahun berjalan ini, masyarakat tidak pernah merasakan pembagian dana Otsus secara terbuka, adil dan merata.

“100 persen kami rakyat LSM, Gereja dan Adat tidak merasakan Otonomi Khusus”, ujar Ambros, mantan jebolan UI 2003 itu.

Menurutnya, Otonomi Khusus itu digagas Rias Rasyid 14 tahun silam agar LSM, Adat dan Gereja bisa ikut membangun tanah Papua. Tetapi  nyatanya, dalam pembahasan RAPBD itu saja, tiga komponen tadi tidak pernah dilibatkan. Selama ini, cukup DPRD dan Pemerintah mereka “baku atur” dan rakyat tetap menjadi penontong.

“Jadi jangan heran bila rakyat kembalikan Otonomi Khusus dalam peti mati”, ujarnya.

Dalam rangka aspirasikan kepentingan LSM, Gereja dan Adat, Ambros sejak menjadi direktur YABIMU Nabire, dirinya pernah memimpin barisan LSM yang ada di Nabire guna menggugat pemerintah agar tiga komponen itu diperhatikan. Mulai dari LSM YAPIS, YPPK, YPPGI, Gereja Katolik, GKII, GKIP melakukan rapat berkali kali di Kantor Yabimu Kaliharapan.

Dalam rangka itu pula, YABIMU pun pernah membedah APBD dan hasilnya menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Gerakan advokasi kebijakan dan Good Governance tentu menjadi tantangan besar bukan saja di Nabire, tetapi di seluruh tanah Papua. Ketika orang terlena dengan Dana Otsus yang bergelimang, ternyata yang ikut membangun tanah Papua adalah LSM. Dan persoalan sekarang adalah, LSM maju membangun tanah Papua dengan tangan kosong tapi hasilnya dirasakan rakyat, sementara Pemerintah membangun tanah Papua dengan miliaran rupiah, tapi hasilnya tidak dirasakan rakyat.

Menurut Ambros, untuk menjawab persoalan ini, maka mesti ada Perdasi dan Perdasus yang jelas dan tegas agar jatah Gereja, LSM dan Adat diperhitungkan dalam APBD. Dan sementara, yang bisa tetapkan Perdasi dan Perdasus adalah DPRD Provinsi Papua. Maka hal itu menjadi salah satu alasan dirinya mencalonkan diri menjadi Caleg Provinsi Papua dari partai yang sedang mengusung Jokowi itu.

Salah satu contoh, kata Ambros, Pemerintah sekarang bisa membangun kerja sama dengan jasa terbang Susi Air atau Avia Star untuk membantu rakyat kurangi beban transportasi. Atau juga Telkomsel agar HP bisa berdering sampai di dusun. Tetapi pemerintah tidak pernah teken MoU dengan pihak Swasta. Misalnya subsidi pertahun dengan YAPIS, YPPGI untuk berantas kebodohan lewat jalur pendidikan. Atau dengan Gereja Katolik tangani Asrama Dogiyai di Manado. 

“Kita tetap berjuang agar ketika komponen tadi tetap menjadi perhatian Pemerintah bergandeng tangan membangun tanah Papua tercinta”, paparnya. (nd)

30total visits,1visits today

Leave a Response