Now Reading
Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/3)
0

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua)

32 Tahun Zaman Soeharto; Ketika Kepala Diletakkan di Kepalan Tangan

Runtuhnya popularitas ideologi Pancasila dan semakin sedikitnya penganut ideologi ini, tidak terjadi serta merta begitu saja secara mendadak. Melainkan telah didahului oleh kesalahan meletakkan ideologi negara dalam rentang waktu yang panjang pada 32 tahun zaman Soeharto. Di zamannya, Pancasila tidak ditaruh dalam posisi ideologis, tapi di posisi politik.

Secara tampak dari luar Soeharto kelihatan peduli dengan Pancasila, dengan mengharuskan para siswa mengikuti pelajaran Pendidikan Moral pancasila (PMP) disekolah. Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada jajaran birokrasi dan TNI/Polri. Dan dia membentuk institusi pemerintah berupa Badan Penyelenggara penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila BP7.

Dimana letak kekeliruan rezim Soeharto? Kekeliruannya yakni pada cara dia memposisikan ideologi negara. Ideologi harus diletakan dalam ruang ideologi yaitu benak rakyat, isinya pencerahan falsafah Pancasila. Memasyarakatkan ilmu tentang ketuhanan secara benar. Mencerahkan rakyat pada makna kemanusiaan manusia, sebagai titik sentral multi dimensi dalam bernegara. Membangun Persatuan Indonesa lewat kesadaran yang bangkit dari dalam hati nurani rakyat, dari persatuan terkecil diri manusia dan keluarga. Mewujudkan pemimpin berhikmat dan menciptakan keadilan sosial diseluruh ruang dari Sabang sampai Merauke.

Dalam genggaman kekuasaan politiknya, Soeharto memakai Pancasila untuk memukul orang yang dianggap musuh politiknya. Hal ini dilakukan dalam keberulangan dan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga setelah rezimnya berakhir Pancasila terkena dampak buruknya. Sampai sekarang akibat itu masih terasa, misalnya dulu seluruh siswa bisa menghafal Pancasila. Sekarang tidak sama seperti dulu. Hanya dibacakan dalam upacara bendera dengan suara hambar sebatas seremonial.

Pers di zamannya sangat dikendalikan. Kebebasan pers saat itu hanya semu. Pada titik puncak tertentu pers dianggap melawan dirinya, akan dibredel. Itu seperti yang terjadi pada majalah Tempo tahun 1994. Pemimpin redaksi bisa menduduki jabatannya jika sudah lulus penataran P4 level tertentu. Yang ujung-ujungnya harus memberikan sahamnya pada Harmoko, menteri Penerangan tiga periode yang jadi kepanjangan tangannya untuk mengkerdilkan pers.

Dampak dari konspirasi busuk terhadap ideologi dan Pers Nasional di masa lalu terasa hingga sekarang. Kekosongan ruang ideologi dan munculnya zaman ‘raja kecil’, membuat pers nasional masih tetap terpuruk dan terjebak dalam situasi rumit. Tokoh-tokoh Pers Nasional yang tersisa kini hanya tenar di menaranya sendiri-sendiri. Hati rakyatnya merasa asing. Tidak kenal. Di era rezim Soeharto yang militeristik pers sering dipaksa untuk menulis profil buaya padahal yang diekspose hanya kadal. (bersambung)

104total visits,1visits today

Leave a Response