Now Reading
Pers Adat Papua Sebuah Gagasan (Secercah Harapan dari Timur/1)
0

Oleh : Abdul Munib (Ketua PWI Provinsi Papua)

Potret Pers Kita

Kedudukan Pers ditentukan oleh ideologi dan politik yang berlaku dalam suatu negara. Di negara blok Barat, pers otomatis menjadi penganut liberalis kapitalis. Di negara Blok Rusia, pers manjadi penganut komunis sosialis. Dalam model negara demokrasi versi Blok Barat, pers biasa dihibur dengan julukan ‘Pilar ke Empat Demokrasi’.

Di Indonesia, sama juga. Pers nasional pasang naik dan surut bergantung pada pasang naik dan surutnya Ideologi Pancasila. Ketika pasang surut ideologi Pancasila terdesak oleh ideologi liberalis kapitalis, pers nasional kini bercorak liberalis kapitalis. Indikator pers nasional terjangkit ideologi liberalis kapitalis adalah terbentuknya ‘kelas media’. Papan atas diisi kelas media raksasas, semisal Group Kompas dan Group Jawa Pos. Ke bawahnya adalah media kelas menengah dan media kelas ikan puri.

Kalau menurut istilah masyarakat Papua; Laitihan lain main lain. Itulah Pers Pancasila. Dalam tataran idealnya Pers Pancasila ada di posisi sosial budaya, yang memperkuat ideologi Pancasila dan Politik Pancasila. Dan dalam konteks ideal, Pers nasional harus terkendali langsung oleh ideologi, politik dan ekonomi yang Pancasilais. Namun dalam tataran praktiknya, pers nasional sudah berbaur dengan ideologi liberalis kapitalis, politik liberalis kapitalis dan ekonomi liberalis kapitalis.

Wajahnya carut marut, bisa kita lihat jelas ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin. Dua media raksasa masing-masing memihak jagoannya. Satu media berpihak di satu calon presiden. Dan media satunya berpihak di calon presiden lainnya. Nilai independensi yang dijunjung tinggi dalam kode etik jurnalistik terang-terangan diabaikan. Tamparan telak menghunjam ke wajah pers nasional. Kode etik sudah mati. Dan para pelaku yang menginjak-injak kode etik itu tak merasa bersalah, tetap bertengger dalam kesombongannya.

Era ini hanya mempertunjukan penampilan pers yang mengusung logika kekuatan di panggung publik. Dimana seharusnya pers menganut kekuatan logika. Paham logika kekuatan inilah yang membuat era reformasi dipenuhi oleh ‘raja-raja kecil’ di masing masing pos distribusi kekuasaan. Sedangkan kekuatan logika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pers nasional, telah di abaikan. Media-media nasional lebih takut kehilangan peluang bisnis dari pada kehilangan kebenaran.

Keberadaan pers nasional hari ini seperti keadaan tubuh tanpa kepala. Mereka jalan sendiri-sendiri dengan dasar pemikiran yang berlandaskan materialisme. Peran mendidik yang sudah ditetapkan dalam nilai-nilai UU Pers dan kode etik jurnalistik tidak terlalu penting untuk dihiraukan. Konsistensi keberpihakan pada rasa takut kehilangan peluang bisnis yang terus menerus dalam keberulangan, membuat pers nasional kering makna.

Judul-judul menarik yang diandalkan media hanya disandarkan kepada permainan kata dan kemampuan mengaduk-aduk emosi pembaca. Atau drama satu babak yang mengisahkan pahlawan kesiangan. Semuanya hanya seperti keterampilan si pemain sulap yang hendak memikat publik. (bersambung)

173total visits,1visits today

Leave a Response